Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Nerozeli Agung mengatakan jika sampai hari ini pihaknya belum berkordinasi dengan Bawaslu dan KPU terkait rincian anggaran.
"Belum ada bahasan soal anggaran Pilgub dari keduanya. Maka, kita secepatnya akan mengkomunikasikan hal ini dengan memanggil kedua pihak tersebut," ujar Nero.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, sebelum menyampaikan mengenai kebutuhan anggaran pengawas maka pihaknya mengundang pihak pemerintah provinsi untuk menyamakan dan menyatukan persepsi mengenai anggaran. Ia juga meminta bahwa di bulan Mei ini sudah dilakukan penandatanganan NPHD .
"Kami sangat berharap anggaran pengawasan dari dana hibah yang kami sampaikan tidak ada halangan teknis maka dari itu kami dalam persiapan penyusunan melakukan pembahasan bersama. Kami juga meminta anggaran tersebut diberikan dalam 1 tahun anggaran," katanya saat menggelar rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Lampung, Senin (3/4).
Pihaknya berharap, NPHD tersebut segera dibahas dan ditandatangani. Sebab, proses dan mekanisme setelah penadatanganan tidaklah sederhana karena masih ada proses-proses yang perlu diselesaikan seperti registrasi di pusat, pengesahan rekening, konversi DIPA dan sampai pengadaan hibah.
"Iya di bulan Mei harapannya bisa selesai dan penandatanganan NPHD antara Bawaslu dan Provinsi Lampung. Setelah itu kita akan segera berkoordinasi dengan Bupati di 15 Kabupaten guna membantu kesekretariatan untuk kelembagaan Panwas Kabupaten," katanya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Minhairin mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu mengenai surat anggaran tersebut. Karena pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah dalam hal ini Sekretaris Provinsi Lampung Sutono.
"Besaran biaya yang dibutuhkan akan kita bahas oleh tim kami. Setelah clear kami akan undang pihak Bawaslu," katanya. (RF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar