Laporan Klien Jadi Alasan Dua Pengacara Lampung Terkena Sanksi

 

Ketua DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan (ist)

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengajukan pemberian sanksi pemberhentian sementara selama 12 bulan untuk Advokat kondang di Kota Tapis Berseri, Dedy Mawardy dan Osep Dody ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada 17 Januari lalu dengan alasan sebagai bentuk eksekusi dari Dewan Kehormatan.

Pasalnya, Dedy Mawardy yang juga merupakan salah satu Komisaris PTPN XI dan Osep Dody diduga telah melanggar kode etik dalam menjalankan tugas sebagai advokat.

“Kalau kode etik yang terintegrasi dengan jabatan sebagai advokat itu dilanggar. Maka dia (Dedy Mawardy dan Osep Dody ) dapat diartikan telah melanggar keahliannya sebagai advokat professional yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan,” Kata Ketua DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan, Rabu, (8/2)

Mekanisme pemberian sanksi ini, sambung dia, setelah adanya pengaduan dari klien saat menjalankan tugas sebagai advokat dan tergolong sebagai pelanggaran kode etik. Kemudian, advokat itu akan disidangkan ke Dewan Kehormatan untuk menunggu vonis sanksi yang akan diterima, baik secara lisan, pemberhentian secara berkala bahkan sampai pemecatan.

“Semua keputusan yang disampaikan ke MA itu sebuah eksekusi melalui sebuah keputusan yang dibuat oleh dewan kehormatan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Kemudian, eksekusi berkas ini akan diberikan ke Mahkamah Agung dan semua unsur penegak hukum,” tegasnya.

Jika Dedy Mawardy dan Osep Dody tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka sebagai advokat professional, semestinya mereka dapat memperdulikan hukuman yang diterimanya.

“Jika tidak memperdulikan sanksi itu, maka mereka tidak akan masuk hitungan sebagai advokat professional,” Pungkasnya.

Sementara itu, salah satu advokat yang terkena sanksi pemberhentian sementara selama 12 bulan, Osep Dody mengaku belum bisa berkomentar menanggapi kabar pemberian sanksi sebagai advokat sementara selama 12 bulan.

"Saya belum dapat salinan berkas putusan. Sehingga belum mengetahui kebenaran dari kabar tersebut," singkatnya. (AR)