Latest News

Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label news. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 April 2017

Ada Potensi Kerugian Negara di Proyek Drainase Pemkab Lamteng



















BANDARLAMPUNG-Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah menjalankan program Pembangunan saluran drainase, talud, gorong-gorong, dan trotoar jalan inspeksi belakang BRI.

Pembangunan saluran drainase, talud, gorong-gorong, dan trotoar jalan inspeksi belakang BRI dikerjakan selama bulan desember. Untuk program tersebut Pemkab Lamteng menyiapkan anggaran sebesar Rp. 2,004,753,000.

Adapun perusahaan yang menjalankan proyek tersebut adalah perusahaan An'far Pratama yang beralamat di Jl. P. Sari Raya No.231 Perum Way Kandis Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Anggaran yang dihabiskan perusahaan tersebut sebesar Rp. 2,000,465,000. 

Center for Budget Analysis menilai angka tersebut terlalu mahal jika membandingkan dengan tawaran terendah dari perusahaan CV. Sembilan Jaya senilai Rp. 1,783,694,000 terdapat selisih angka yang cukup jauh sebesar Rp. 221,059,000.

Selain terdapat selisih angka sebesar 220 juta lebih yang berpotensi kepada kerugian negara, proyek Pembangunan saluran drainase, talud, gorong-gorong, dan trotoar jalan inspeksi belakang BRI. Patut dicurigai karena dilaksanakan di akhir tahun.


Berdasarkan data di atas menjadi salah satu contoh, bagaimana proyek pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten Lampung Tengah. Masih rentan akan tindakan penyelewengan yang berdampak terhadap kerugian negara.

Jumat, 14 April 2017

Meski Tak Produktif, Pemkab Lamteng Tetap Naikkan Anggaran Makan Minum

BANDAR LAMPUNG -Center for Budget Analysis (CBA) menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) buruk dalam mengelola anggaran. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan catatan analisis anggaran Kabupaten tersebut.

"Sudah menjadi masalah klasik nampaknya, sebagian besar aliran uang APBD dihabiskan untuk kegiatan yang tidak produktif seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (habis di perut para pejabat Pemkab)," ujar koordinator CBA Jajang Nurjaman, jumat (14/4)

NGO yang corcern dalam analisis anggaran ini mengungkap pada tahun 2015 dan 2016 anggaran sebesar Rp. 6,750,105,100 habis hanya untuk biaya makan dan minum Sekretariat Daerah (Setda) Lampung Tengah.

"pada tahun 2015 dari 24 kegiatan di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah, anggaran yang dihabiskan untuk biaya makan dan minum mencapai angka Rp. 3,229,013,000.  Dapat kita lihat dari 19 kegiatan pengadaan yang nilainya kurang dari angka 200 juta pakai Penunjukan Langsung (PL). Sedangkan lima proyek pengadaan makan dan minum dilakukan melalui proses lelang," ungkap CBA

Sementara pada tahun 2016 anggaran biaya makan dan minum Setda Lampung mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 3,521,092,100. Pengadaan biaya makan dan minum tersebut  lima diantaranya dilakukan melalui proses lelang dan sisanya dengan penunjukan langsung.

Terkait hal itu, Center for Budget Analysis memiliki beberapa catatan terkait biaya konsumsi di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

Pertama, untuk tahun 2015 biaya konsumsi mencapai angka Rp. 3,2 miliar, jumlah tersebut didapat dari akumulasi sejumlah kegiatan.

"Perbulan Setda Pemkab Lampung menghabiskan  Rp. 269,084,417, perminggunya setara Rp. 67,271,104, per tahun tahun 2016 dari Rp. 3,521,092,100. Artinya perbulan Rp. 293,424,342 sedangkan untuk perminggunya mencapai Rp. 73,356,085," urai CBA dalam analisis anggarannya.

CBA membaca anggaran tersebut yang paling besar dihabiskan untuk makan dan minum serta agenda rutin rapat pejabat hingga Bupati.

"Untuk biaya makan dan minum kegiatan tersebut antara tahun 2015 dan 2016 mencapai Rp. 5,244,600,600," kata dia

Dalam pelaksanaannya, dua perusahaan langganan Setda Pemkab Lampung tengah selalu memenangkan proyek pengadan konsumsi untuk lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

"CV. Parti yang beralamat di Jl. Kunang No.15 Kauman Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Lampung dan CV. Radjasa Perkasa beralamat di Unyi No 143 RT. 001 RW. 001 Gunung Sugih - Lampung Tengah Kabupaten Lampung," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum dapat dikonfirmasi dan belum memberikan klarifikasi mengenai persoalan anggaran tersebut.



Senin, 03 April 2017

Soal Laporan JKL, Desmond : Jangan-Jangan Masalah Harga Yang Belum Ketemu

JAKARTA-Komisi III DPR RI khawatir persoalan Sinta Melyati yang dilaporkan oleh Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung cenderung penuh kepentingan politis pihak tertentu yang akhirnya publik akan mempertanyakan independensi lembaga negara itu.

Selain itu Komisi III juga meragukan Kapasitas JK yang mengklaim sebagai organisasi masyarakat Lampung, pasalnya selain tidak merepresentasikan aspirasi warga Rua Jurai, Komisi III menduga persoalan itu disinyalir penuh dengan tendensi yang mengarah kepada persoalan tawar-menawar kasus yang belum sepakat mengenai harga.

Anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, dalam cuitannya di WikiDPR berpendapat pihaknya tidak ingin terjebak oleh pengaduan JK yang nantinya hanya dimanfaatkan sebagai kendaraan saja.

"JK Lampung mengadukan pejabat Lampung, nanti takutnya DPR RI (kami) yang justru menjadi kendaraan," ujar Desmond, Senin (3/4).

Selain itu Desmond juga mengungkapkan dalam laman resmi Twitter @WikiDPR1, laporan mengenai Sinta Melyati itu sampai ke Komisi III karena belum adanya kesepakatan dari sejumlah pihak terkait penawaran finansial yang belum mencapai kata sepakat.

"Jangan-jangan ini masalah harga yang belum ketemu, ketika ketemu dicabut seolah lembaga DPR," sambung dia

Sementara anggota Komisi III  dari fraksi Demokrat, Didi M, mengatakan phaknya tidak akan melibatkan diri pada laporan JK itu, selain cenderung penuh muatan politis, independensi lembaga negara juga harus tetap dijunjung tinggi .

"Kami tidak ingin melibatkan diri pada muatan-muatan politis didalamnya. Kami ingin menjaga independensi," cuit Didi, dalam kicauannya di.

Disisi lain, Sinta Melyati telah mencabut Surat Kuasa terhadap Dewi Sartika tertanggal 30 Januari 2017. Pencabutan kuasa tersebut ditandatangani Sinta dalam Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa.
Kemudian, setelah surat kuasa dicabut oleh Sinta, lantas Dewi Sartika pun mencabut laporannya di Komisi III DPR RI pada 7 maret 2017.

Untuk diketahui, RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, ini berlangsung cepat. Hadir juga anggota Komisi III DPR RI, Adis Kadir Junimart Girsang dan beberapa anggota lainnya. Rapat dimulai pukul 10.56 WIB, dan berakhir pada pukul 11.21 WIB.


RDPU Kasus SM Kental Nuansa Politik

foto ilustrasi

BANDARLAMPUNG : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung bersama Komisi III DPR RI, terkait berita dan kabar burung persoalan Gubernur Lampung, terlihat seperti ada kepentingan politik di dalamnya.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, dalam cuitannya di WikiDPR. "JK Lampung mengadukan pejabat Lampung, nanti takutnya DPR RI (kami) yang justru menjadi kendaraan," ujar Desmond, Senin (3/4)

Tidak hanya itu, anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan kapasitas organisasi yang terdiri dari warga Lampung itu. "jangan-jangan ini masalah harga yang belum ketemu, ketika ketemu dicabut seolah lembaga DPR," sambung dia.
Kemudian, anggota Komisi III lainnya dari fraksi Demokrat, Didi M, mengatakan bahwa tidak ingin melibatkan diri, itu dilakukan untuk menjaga independensi Komis III DPR RI.

"Kami tidak ingin melibatkan diri pada muatan-muatan politis didalamnya. Kami ingin menjaga independensi," cuit Didi, dalam kicauannya di Twitter @WikiDPR1. Ditambahkannya juga pihaknya tidak ingin melibatkan diri dalam pencemaran nama baik.

Disisi lain, Sinta Melyati telah mencabut Surat Kuasa terhadap Dewi Sartika tertanggal 30 Januari 2017. Pencabutan kuasa tersebut ditandatangani Sinta dalam Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa.

Kemudian, setelah surat kuasa dicabut oleh Sinta, lantas Dewi Sartika pun mencabut laporannya di Komisi III DPR RI pada 7 maret 2017.

Dilain tempat, Dosen Hukum Pidana FH dari Unila, Eddy Rifai mengaku memiliki data, ada Cagub yang perkara korupsinya SP3. "Itu kalau dipraperadilankan asyik juga pasti elektabilitasnya merosot," ujarnya,  saat berkomentar di akun Facebook milik Rakhmat Husein DC,  Senin(3/4) 

Namun,  belum jelas siapa Cagub yang dimaksud Eddy Rifai Komentar ini disampaikan akademisi itu menanggapi status Rakhmat Husein DC. 

Dalam laman facebooknya, Senin(3/4), Rakhmat Husein DC, menulis status tentang Jaringan Kerakyatan(JK)  yang dipanggil Komisi III DPR RI.  "Ini pasti soal Sinta Melyati.  Pak Muhammad Ridho Ficardo,  udah 3 kali diundang Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III,  nggak pernah hadir," tulisnya.

Namun, Ari Darmastuti,  mempertanyakan dasar pemanggilan Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo oleh Komisi DPR RI.  Ia menilai,  Kasus ini penuh nuansa politik. 

Menurut Ari Darmastuti,  jika terjadi pelanggaran hukum seharusnya itu menjadi tugas kepolisian,  bukan politisi di Senayan. 

Beberapa waktu terakhir saya membaca beberapa postingan lewat Medsos yang nggak jelas juntrungannya kok tiba-tiba nyasar di Komisi III,  apa proses hukum sudah jalan,  berkenaan dengan isu yang dilaporan itu?  Entah saya yang tulalit atau bloon sehingga ngga tau lagi soal soal mekanisme hukum dan politik, tambahnya,  dikolom komentar, menanggapi status Rakhmat Husein DC,  Senin(3/4) .

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Lampung (Unila) merasa heran,  pembuat hukum,  tapi kok ngga taat hukum. "Kalau saya beri judul :  Mendadak Komisi III.  Negara ini makin kayak sinetron,  pembuat hukum tapi kok kayak ngga tau hukum.  Itu jelas-jelas ranah pidana kok, kata Ari Darmastuti.

Sementara itu, Eddy Rifai menilai,  kasus ini hanya untuk menjatuhkan elektabilitas orang lain. "Komisi III saja yang tidak patuh hukum.  Sama seperti DPD yang tidak patuh hukum MA. Kalau memang ada pelanggaran hukum,  harusnya polisi yang menindak sebagaimana ketentuan KUHAP. Kalau Komisi III jadi polisi,  apa dasar hukumnya Ini hanya untuk menjatuhkan eletabilitas orang lain,  tapi caranya norak dan kasar,  kata Eddy Rifai.

Sebab,  menurut Eddy Rifai, masing-masing lembaga sudah ada tupoksi dan wewenang.  Kalau ada masyarakat lapor ke DPR.  bahwa ada pelanggaran hukum,  DPR harusnya menyarankan yang bersangkutan lapor polisi. "Kalau tidak ada pelanggaran hukum,  yang bersangkutan suruh pulang saja Begitu saja kok repot," ujarnya. 

Untuk diketahui, RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, ini berlangsung cepat. Hadir juga anggota Komisi III DPR RI, Adis Kadir Junimart Girsang dan beberapa anggota lainnya. Rapat dimulai pukul 10.56 WIB, dan berakhir pada pukul 11.21 WIB.(r)

Kawasan PKOR Way Halim Akan Dilakukan Refungsionalisasi


Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan Refungsionalisasi serta Pengoptimalisasian pengelolaan Kawasan PKOR Way Halim dengan bekerjasama dengan PT. Wahana Raharja. Selain sebagai tempat berolahraga, kawasan PKOR Way Halim akan menjadi pusat kesenian serta sebagai tempat wisata edukasi dan kuliner.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Sutono, MM dalam rapat lanjutan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan PKOR Way Halim di Ruang Rapat Bappeda, Senin (03/04).

Sutono mengatakan bahwa refungsionalisasi kawasan PKOR Way Halim membutuhkan pengelola yang mumpuni. Untuk mendukung percepatan  refungsionalisasi Pemerintah Provinsi Lampung sedang meningkatkan beberapa fasilitas di kawasan PKOR Way Halim seperti Joging Track, Penataan lampu Jalan, Taman Edukasi serta ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut, Sutono juga  menjelaskan dalam mendukung  peningkatan Fungsi dan manfaat kawasan PKOR Way Halim sangat diperlukan pembenahan lahan parkir, penataan ulang taman, perbaikan toilet, penataan gedung budaya serta perbaikan dalam jalur masuk ke kawasan PKOR Way Halim. “Pemerintah Provinsi juga akan memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna PKOR Wayhalim,"kata Sutono.

Sutono berharap dengan bekerja sama dengan PT.Wahana Raharja kedepannya kawasan PKOR Way Halim mampu menjadi salah satu ikon  Lampung. PKOR Wayhalim dapat menjadi salah satu destinasi  wisata bagi masyarakat, terutama bagi masyarkat lampung. pengelolaan PKOR yang tepat juga diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Direktur Utama PT. Wahana Rahardja Idrus Efendy menambahkan Kawasan PKOR akan dioptimalkan menjadi pusat olahraga, sentra kesenian, rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. “Pihak pengelola bekerjasama dengan Pemprov akan berupaya menjadikan  PKOR menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung. untuk lebih menarik minat masyarakat Pengelola juga akan  memiliki program event yang diselenggarakan  secara berkesinambungan.”

Idrus berharap dengan kerjasama ini pihaknya mampu melakukan Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana secara berkesinambungan, dapat memberikan kontribusi secara ekonomi bagi Pemprov Lampung serta memberikan kesan Bersih, Aman, Nyaman, Sehat dan Menyenangkan bagi masyarakat pada umumnya, terutama bagi masyarakat Lampung.

Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, dalam rapat ini diikuti oleh Kadis Perindustrian Tonny Ol Tobing, Kadis pariwisata Budiharto, Kepala Bappeda Taufik Hidayat, Kasat Pol PP Jayadi, Kaban Balitbang Mulyadi Irsan, Biro Perlengkapan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Biro Perekonomian, Dinas PKPPSDA, Biro Hukum, Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan.(rilis)

Wagub Lampung Tinjau Pelaksanaan Ujian Nasional SMKS


Bandar Lampung : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Senin pagi (03/04/2017) meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan serentak, di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Bandar Lampung.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung yang mengikuti Ujian Nasional Tahun sebanyak 36.937 siswa, yaitu 16.315 siswa perempuan dan 20.622 siswa laki-laki. Di Kota Bandar Lampung jumlah siswa yang mengikuti UN 6.123 siswa, dengan 2.816 siswa perempuan dan 3.307 siswa laki-laki.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana, Wakil Gubernur pertama kali meninjau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bandar Lampung di Telukbetung. Pada Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 siswa yang mengikuti UN  berjumlah 312 siswa dengan tiga sesi pelaksanaan. Adapun jumlah seluruh siswa sebanyak 1.220 , dengan 888 diantaranya merupakan penerimaan dari program bina lingkungan.

Lokasi kedua yaitu SMK 2 Mei dengan siswa yang mengikuti Ujian Nasional Tahun ini berjumlah 463 siswa. Selain meninjau pelaksanaan  UN dari luar ruang pelaksanaan Wakil Gubernur juga berkesempatan melihat bengkel otomotif. Beberapa waktu lalu SMK 2 Mei sempat meraih penghargaan di level Provinsi.

Dalam tanggapannya pada awak media sesaat setelah meninjau  Ujian Nasional di SMK 2 Mei, Wakil Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung tengah berupaya dalam memenuhi Ujian Nasional Berbasis Komputer, sehingga lulusan dapat memenuhi standar nasional yang baik.

“Saya berpesan kepada siswa yang ikut ujian hari ini agar dapat mengikuti dengan baik dan terus berdoa agar diberikan kemudahan mengikutinya sehingga bisa lulus dengan baik," ujar Wakil Gubernur. Bachtiar Basri juga mengharapkan kiranya setiap sekolah kejuruan dapat melakukan inovasi dalam setiap prakteknya, karena kebutuhan dunia kerja juga menuntut lulusan SMK untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan.(rilis)

Minggu, 02 April 2017

Lampung The Treasure of Sumatera, Tagline Pengembangan Sektor Pariwisata Lampung


Bandar Lampung : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo serius mengembangkan sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbaikan dan pengembangan sarana prasarana. Sehingga menjadikan Provinsi Lampung tidak saja terkenal di tingkat nasional, tetapi juga Internasional sesuai dengan tagline-nya yaitu "Lampung The Treasure of Sumatera".

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sutono saat menjadi Pembina pada Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung,Senin (03/04/2017).

Sutono mengatakan banyak potensi Sumberdaya Alam dan Hutan di Provinsi Lampung. Untuk itu harus sama-sama dilestarikan sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Provinsi Lampung.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepariwisataan. Diantaranya perbaikan jalan menuju lokasi dan sudah beroperasinya bus dengan trayek Bandar Lampung ke Taman Nasional Way Kambas sejak tahun lalu.

"Kita patut berbangga dan bersyukur di Lampung sangat banyak memiliki destinasi pariwisata dan hutan. Diantaranya Taman Nasional Bukti Barisan Selatan yang menjadi bagian dari jajaran hutan hujan sejuk yang memanjang di sisi barat Sumatera dari Lampung hingga Aceh, lalu Taman Hutan Raya Way Abdul Rachman seluas 22.249 hektar. Taman Nasional Way Kambas juga menjadi Pusat Konservasi Gajah dan Rumah Sakit Gajah sekaligus satu-satunya di Indonesia, "ujarnya.

Lebih Lanjut Sutono yang mewakili Gubernur Lampung mengajak seluruh sektor baik itu Instasi Pemerintah terkait maupun masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam pengembangan wisata alam Lampung yang menjadi duta-duta wisata yang mampu mempromosikan pariwisata Lampung.

"Saat ini bersama Institut Tekhnologi Bandung dan Institut Teknologi Sumatera akan dikembangkan Pusat Astronomi berupa Observatorium di Taman Hutan Raya. Tahun 2016 lalu ada dua even Internasional yang digelar di Lampung yaitu ASEAN Heritage Park Meeting dan Simposium Internasional. Ini berarti bahwa Lampung tidak saja dikenal di Indonesia tetapi juga ditingkat Internasional di bidang kehutanan, Lingkungan dan Pariwisata,"katanya.

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, Upacara tersebut turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta karyawan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(rilis)

Siti Nurbaya dan Ridho Ficardo Diskusikan Pembangunan Lampung


Bandar Lampung : Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo bertatap muka dan berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Minggu sore (2/04/2017) di Ruang VIP Bandara Raden Inten II.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Lampung didampingi oleh Sekretaris Daerah Sutono. Turut hadir Sekretaris Jenderal dan beberapa Tenaga Ahli Menteri.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol dalam pertemuan penuh kekeluargaan tersebut, Gubernur dan Menteri asal Lampung tersebut  mendiskusikan beberapa hal terkait Pembangunan Lampung.

Gubernur menjabarkan, Delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung saat ini.  Suasana berlangsung akrab terlebih karena Bu Menteri sebelumnya lama bertugas di Pemerintahan Provinsi Lampung, khususnya di Bappeda Lampung.

Beberapa hal didiskusikan terkait jalan tol, pelabuhan bakauheni, kawasan industri dan jalan kereta. Gubernur menyampaikan, Koneksi antara jalan tol dengan pelabuhan harus bersinergi dengan baik. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan di pintu tol yang berada dekat pelabuhan.

"Perlu dipisahkan dermaga
kendaraan pribadi dengan angkutan barang. Kendaraan pribadi dan angkutan penumpang harus dapat lancar tanpa terganggu dengan antrian barang," ujar Gubernur.

Terkait pengembangan kawasan industri juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Selanjutnya jalan kereta api perlu diupayakan pemecahan jalur menuju tarahan sehingga tidak masuk kota. Hal ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dalam diskusi juga dibahas Pengembangan Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang perlu dukungan berbagai pihak. Hal ini guna mendukung institut teknologi selevel ITB di Sumatera, khususnya Lampung.

Dalam diskusi ini juga disampaikan hasil rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu yang membahas secara khusus pembangunan Lampung.

Diinformasikan Kabag Humas dan Komunikasi Publik Gubernur Lampung tidak dapat hadir secara langsung saat acara Kemah Konservasi 2017 tadi pagi karena bersamaan dengan kegiatan lain. (rilis)

Jumat, 31 Maret 2017

Pemuda Panca Marga Diminta Dukung Program Pembangunan


Bandar Lampung : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengharapkan Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Lampung menjadi “Kepanjangan Tangan Pemerintah Provinsi Lampung”. Sehingga membantu pemerintah untuk mempersatukan komponen bangsa khususnya generasi muda dalam mencegah, mengendalikan dan mengawasi permasalahan aktual bangsa hingga tingkat Desa di Provinsi Lampung. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat membuka Musyawarah Daerah VII Pemuda Panca Marga dengan Tema "Melalui Musyawarah Daerah VII Pemuda Panca Marga Kita Bangkit dan Gelorakan Semangat Kebangsaan Untuk Indonesia Raya", di Graha Sudirman Markas Korem 043/Gatam, Jum'at (31/03).

Bachtiar Basri menjelaskan PPM sebagai  wadah berhimpun bagi Putra-Putri Veteran Republik Indonesia harus mampu bersinergi dan  mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. “Pemuda Panca Marga (PPM) harus memiliki semangat tekad yang tinggi selaku Putra-putri Veteran Republik Indonesia guna mendukung Program Nasional, Khususnya di Provinsi Lampung.”

Wagub Bachtiar menambahkan, dengan bersinergi dengan berbagai pihak  serta program-program yang dimiliki PPM, Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatan kualitas SDM pemuda  sebagai generasi penerus bagi pembangunan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan ini, Danrem 043/Gatam Hadi Basuki menjelaskan PPM dituntut untuk berperan aktif dalam mendorong suksesnya pembangunan nasional khususnya di wilayah Provinsi Lampung. Selain itu, PPM juga harus mampu bersikap mandiri dan handal dalam memantapkan perannya ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“PPM hendaknya dapat menjadi motivator masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarkis,” ujar Danrem.

Untuk itu Ketua dan kepengurusan yang baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya, sekaligus membentengi diri para anggotanya dari berbagai ajakan maupun godaan yang dapat merusak citra organisasi.

Wakil Ketua Umum PP PPM Andi Surya menjelaskan kepengurusan yang baru harus mampu bertanggung jawab, responsif dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. "Oleh karenanya, bagi kepengurusan yang baru harus mendorong dan membantu pemerintah daerah dimana pun berada. Saya yakin, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kita harus menggunakan kesempatan ini dengan baik." Ucapnya. 

Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana moment ini sebagai salah satu alternatif untuk menyatukan dan menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. "Untuk itu sinergi antara Pemerintah Provinsi dan PPM dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan toleran," jelas Bayana. 

Ditambahkan oleh Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah dalam acara ini dihadiri oleh FORKOPIMDA,  Kaban Kesbangpol Irwan Sihar M, perwakilan Satuan Pol PP, perwakilan Dinas Kominfo dan Statistik, Perwakilan PP PPM, LVRI Provinsi Lampung, DPC PPM se-Provinsi Lampung  dan Peserta Musda VII PPM.(rilis)

Ridho Lepas Sat Brimob Polda Lampung Ke Operasi Tinombala 2017


Bandar Lampung : Satuan Brimob Polda Lampung adalah Bayangkara negara yang bertugas di Provinsi Lampung yang saat ini sedang mengemban tugas negara di daerah lain. Demikian dikatakan Gubernur Lampung Ridho Ficardo saat melepas satuan brimob polda lampung dalam rangka Operasi Tinombala 2017 bersama Kapolda Lampung, di Bandara Radin Inten II, Jumat (31/03/2017) sore.

Untuk itu Ridho berharap, satuan Brimob yang dilepas hari ini dapat menjaga nama baik Provinsi dan Polda lampung.

"Semoga satuan Brimob Ops Tinombala 2017 dapat memberikan nama harum Polda Lampung, dan mendapat pengalaman yang berharga karena mendapat kesempatan dalam rangka pengabdian kepada negara. Saya juga berharap seluruh anggota dapat pulang dengan selamat." pungkas Ridho.

Operasi Tinombala 2017 merupakan lanjutan Operasi Camar Maleo yang sebelumnya telah menangkap 24 jaringan teroris Santoso, ujar Kapolda Lampung Irjen Pol Drs Sudjarno SH, saat menjadi inspektur upacara pelepasan satuan Brimob Polda Lampung untuk OPS Tinombala 2017 ke Sulawesi Tengah.

Kapolda juga mengatakan, bahwa 106 personil yang dilepas hari ini, sebelumnya telah melakukan tes jasmani dan psikologi, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam operasi tersebut.

Kapolda juga sempat mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo beserta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung atas dukungannya selama ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pelepasan menggunakan tarian dan prosesi Adat Lampung dengan pengalungan selendang.(rilis)

Gubernur Lampung Resmikan 4 USB SMA/SMK di Lamteng


Lampung Tengah : Tugas kepala daerah adalah mendekatkan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan mendorong kemajuan pembangunan. Demikian disampaikan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam peresmian 4 unit sekolah baru SMA/SMK di Lampung Tengah dan peletakan batu pertama perluasan masjid SMK Negeri 1 Seputih Agung, Lampung Tengah, Jumat (31/03/2017)

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo menekankan pentingnya peran guru dalam pendidikan untuk mencetak generasi penerus yang siap menyambut majunya pembangunan di Lampung.

"Tugas kepala daerah adalah mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga kemiskinan dan kejahatan dapat ditekan, itu kuncinya. Sedangkan untuk keamanan itu sudah menjadi kewajiban dari TNI dan Polri" Ucap Ridho.

Lebih lanjut Ridho menyatakan, disisi lain pendidikan juga sangat penting. Kemajuan Provinsi Lampung tergantung dari bapak/ibu guru semua dalam membangun sumber daya manusia di Lampung sebagai penerus tongkat pembangunan.

"Saya tidak mau ada guru dalam rangka pembinaan dikriminalisasi, Alhamdulillah pendidilan di Lampung Tengah sudah sangat baik." pungkasnya

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Drs.Sulpakar, M.M, Gubernur Ridho meresmikan 4 unit sekolah baru di Lampung Tengah, yaitu SMKN 1 Bumi Ratu Nuban, SMKN 1 Trimurjo, SMAN 1 Way Seputih, dan SMAN 1 Bandar Mataram, yang kemudian di lanjutkan dengan peletakan batu pertama perluasan Masjid SMKN 1 Seputih Agung.(rilis)

Kamis, 30 Maret 2017

Ridho : Perlu Kerjasama Yang Masif Antara Komponen Pemerintah


Bandar Lampung : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengenakan pakaian Pol PP lengkap mengelilingi seluruh peserta apel untuk memastikan seluruh pasukan siap mengikuti Apel Besar dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 Tahun 2017, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/3/2017).

Dalam peringatan yang  mengambil tema “Peningkatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Kemajemukan Masyarakat di Daerah” ini, Gubernur langsung bertindak selaku inspektur upacara dengan peserta upacara adalah seluruh Kepala Satpol PP dan 18 pleton anggota Satpol PP se-Provinsi Lampung serta anggota wanita praja, TNI/Polri, Linmas dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, dalam acara yang berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga turut memberikan penghargaan kepada Anggota Pol PP Berprestasi diantaranya Andre Bilal Hanafi sebagai Atlet Tinju Berprestasi dalam Kejuaraan Nasional dan Internasional serta Dedy Kurniawan sebagai Atlet Dayung Berpretasi dalam Kejuaraan Nasional Dayung dan Asean Games.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, Gubernur mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan. Hal tersebut bertambah kuat dengan pemanfaatan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dibawah pembinaan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai pelibatan kegiatan seperti deteksi dini, pengamanan, pertahanan,bencana, dan lain sebagainya

“Untuk itu saya menghimbau kepada segenap komponen pemerintah untuk menjalin kerjasama yang massif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa ini teratasi serta merubah pola pikir dari dilayani ke melayani”, ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur juga mengatakan bahwa kualitas instansi penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja wajib diperkuat baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun anggarannya agar Perda-Perda buah pemikiran demokrasi daerah dapat ditegakkan. Dalam usianya yang semakin matang, Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh kekuatan Satuan Perlindungan Masyarakat haruslah dimanfaatkan secara optimal.

“Saya mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam komunitas intelijen daerah agar informasi dapat direspon secara cepat dan tepat mengingat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu komponen yang sehari-hari bersinggungan langsung dengan masyarakat".

Dalam penutupnya, Guibernur juga mengungkapkan penghargaan setinggi tingginya kepada anggota Satuan Pamong Praja dan  anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang siap siaga menjaga ketentraman dan ketertiban umum sealam berjalannya pemilihan kepada daerah dan dengan sukarela membantu pengamanan di Tempat Pemungutan Suara.

“Kedepannya, semoga kondisi kondusif ini dapat terus terbina dengan sinergi yang baik antar penyelenggara pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mewujudkan harmonisasi yang indah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara",tutupnya.

Ditambahkan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam peringatan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-67 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55 Tahun 2017 juga turut dilakukan atraksi Karate dan Merpati Putih yang dibawakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Lampung dan ditutup dengan Devile Pasukan dari Anggota Polisi Pamong berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi  Lampung.

Hadir juga dalam acara ini Wakil Gubernur  Lampung Bachtiar Basri, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono,  Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen.Sudjarno, Komandan Korem Garuda Hitam Kolonel Inf.  Hadi Basuki, Kajati Lampung Syafrudin, Danbrigif 3 Marinir Kolonel Marinir Hermanto serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan jajaran Kepala Satuan Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(rilis)

Mustafa Laksanakan Gropyokan Di Kampung Rejosari


Lampung Tengah : Menjelang panen raya musim rendeng, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa melaksanakan gropyokan di Kampung Rejosari Kecamatan Seputih Mataram, Kamis, 30/3/2017. Gropyokan dilakukan juga untuk mengantisipasi gagal panen di kecamatan setempat.

Berbekal kayu dan alat pengasapan, Mustafa bersama petani bersama-sama memburu tikus yang berkeliaran dan merusak tanaman petani. Dari gropyokan, puluhan tikus berhasil di tangkap dan dibasmi.

Kasmi, petani setempat mengatakan, masa tanam kali ini petani di Kecamatan Seputih Mataram mendapat banyak serangan hama tikus, hama penggerek batang dan penyakit kerdil. Berbagai upaya pembasmian telah dilaksanakan, namun pembasmian harus dilakukan secara berkala.

"Ada sekitar 96 hektar sawah petani yang diserang. Dikhawatirkan ini bakal berdampak pada hasil panen raya nantinya. Penyemprotan dan pengasapan sudah kami lakukan, namun  jumlah mereka banyak, jadi pembasmian hama harus dilakukan berkala," ucap Kasim.

Pihaknya sangat mengapresiasi langkah Bupati yang mau terjun langsung ke bawah dan turut membantu petani membasmi hama tikus. Pada kesempatan itu, ia meminta bantuan alat pembasmi tikus kepada bupati.

"Saya apresiasi sekali. Beliau mau turun langsung mendengarkan keluhan petani. Baru kali ini saya melihat pemimpin ikut gropyokan tikus. Mudah-mudahan permasalahan hama bisa teratasi, hasil panen petani bisa maksimal," imbuh dia.

Sementara itu, Bupati Mustafa mengatakan swasembada pangan harus terus dipertahankan di Lampung Tengah. Berbagai upaya dilakukan agar hadil panen maksimal dan melimpah.

"Termasuk pembasmian hama. Ini adalah upaya kami mengantisipasi gagal panen. Saya harap langkah ini bisa diterapkan di semua kecamatan, bahu membahu membasmi hama. Kami harap agar hasil panen melimpah dan petani untung," tambahnya.

Terkait permasalahan yang dihadapi petani, bupati muda ini menginstruksikan langsung Kadis Pertanian untuk menindaklanjuti dan mencari solusi. Pihaknya siap memberikan bantuan baik obat-obatan maupun peralatan yang dapat menunjang hasil pertanian.

"Lampung Tengah adalah lumbung pertanian. Menyumbang 30 persen kebutuhan pangan di Lampung. Tentunya ini adalah potensi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah siap mendukung apapun yang mampu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani," tandasnya.(rilis)

Lampung Gelar Rapat Teknis II forum Koordinasi Gubernur Se-Sumatera


Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi se-Sumatera dengan sinergi dan simultan berupaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera. Dari 11,03 persen per September 2016, menjadi sebesar 7,3 persen tahun 2019. Hal ini sebagaimana target dalam RPJMN 2015-2019.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung yang diwakili Senda Provinsi Lampung dalam Rapat Teknis II forum Koordinasi Gubernur se-wilayah Sumatera Dengan Tema “Penguatan Peran Strategis Forum Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera”, Rabu malam (29/03/2017) di Ballroom Hotel 7 Bandar Lampung.

Acara dihadiri Deputi Pengembangan Regional BAPPENAS DR.  Ir. Arifin Rudianto,  M, perwakilan Gubernur dari 10 Provinsi di Sumatera dan Bupati serta Walikota Se -Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Sekdaprov mengatakan, kemajuan pembangunan wilayah Sumatera  terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Bappenas diharapkan peningkatkan peran dari Forum Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera sebagai Forum Musrenbang Regional Sumatera dan menjadi bagian dari Musrenbang Nasional.

"Pulau Sumatera  Kontribusi PDRB-nya kedua terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional yaitu sebesar 22,03 persen. Ditargetkan untuk terus meningkat hingga 24,6 persen pada 2019. Dengan posisi yang begitu strategis perkembangan ekonomi global, wilayah Sumatera sangat berpeluang menjadi lokomotif utama dalam pembangunan nasional selanjutnya, setelah Pulau Jawa," ujar Sekda.

Untuk itu Program Prioritas Nasional di Wilayah Sumatera harus disinergikan. Sehingga secara optimal dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi se-Wilayah Sumatera. Tahun 2018, ekonomi Wilayah Sumatera secara nasional ditargetkan tumbuh sebesar 7 persen yang artinya harus meningkat sebesar 2,71 persen dari kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera saat ini sebesar 4,29 persen.

" Hal ini mengharuskan kita menggenjot sektor-sektor unggulan seperti pengembangan kawasankawasan ekonomi, pembangunan industri pengolahan. Quick win dapat kita lakukan adalah menggerakkan sektor pariwisata," ujar Sekdaprov.

Pengembangan kawasan strategis nasional yang tersebar di wilayah Sumatera seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Tanjung Api-api, Kawasan Industri Langsa, Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung (Provinsi Sumatera Utara) dan Tanggamus (Lampung), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. Selain itu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Aceh diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya ini diharapkan mengkondisikan menjadi sentra pengolahan komoditas unggulan yang bahan bakunya diutamakan dipasok dari Provinsi se-Wilayah Sumatera.

Karo Humas dan Protokol Bayana menambahkan Provinsi Lampung kembali menggalang dukungan seluruh Provinsi di Sumatera untuk kembali menggagas terwujudnya Pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dipulau sumatera.

Usai dibuka secara resmi Rapat Teknis II forum Konunikasi Gubernur Wilayah Sumatera disaksikan Deputi Pengembangan Regional BAPPENAS DR.  ir.  Arifin Rudianto,  M. Si  juga dilakukan serah Terima Sekretariat Forum Koordinasi Gubernur Se-Sumatera dari Provinsi Lampung ke Provinsi Jambi.(rilis)

Kapolri Akan Hadiri Pergelaran Acara Adat Kerajaan Pak Sekala Brak


Bandar Lampung : Pergelaran Acara Adat Kerajaan Pak Sekala Brak di Provinsi Lampung pada awal April mendatang akan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono dalam Rapat kunjungan Kapolri ke Provinsi Lampung di ruang rapat Sakai Sambaian, Rabu (30/03/2017).

Dalam rapat, Sutono menjelaskan bahwa rencananya pada tanggal 7-8 April mendatang, Kapolri akan melakukan kunjungan kerja Ke Provinsi Lampung. Dimana dalam kunjungannya tersebut terdapat 2 (dua) rencana kegiatan yaitu Acara Internal Polda Lampung dan Pelaksanaan Acara Adat Kerajaan Pak Sekala Brak yang akan diselenggarakan di Mahan Agung Lingkup Kantor Pemerintah Provinsi Lampung.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mempersiapkan acara kunjungan kerja Kapolri Ke Provinsi  Lampung. Sehingga Moment ini akan menjadi hal yang berkesan bagi Kapolri Tito Karnavian.

“Hal ini juga akan menunjukkan bahwa di Era Modern saat ini, Provinsi Lampung masih memiliki Kebudayaan Lampung yang sangat kuat. Selain itu, momen ini dapat dimanfaatkan sebagai promosi budaya Lampung guna memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, bahkan Manca Negara.” Kata Sutono.

Iskandar Zulkarnain selaku Perwakilan Kerajaan Adat Pak Sekala Brak menjelaskan perlunya persiapan yang matang dan detail dalam pelaksanaan acara adat ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

“Seperti halnya acara adat Kerajaan Sekala Brak, dalam acara ini akan terlihat bagaimana pelaksanaan Adat yang sebenarnya. Untuk itu, dalam pelaksanaan adat  ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, contohnya seperti pakaian adatnya. ” Kata Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan dalam acara adat ini akan terdapat pemberian Gelar Kepada Kapolri, serta pemberian Pusaka berupa Bambu Buntu dan tongkat Komando dari Kerajaan Sekala Brak.
Sementara itu, Wakapolda Lampung Bonifasius Tampoi menambahkan dalam acara kunjungan kerja Kapolri, selain terdapat Acara Adat Kerajaan Sekala Brak, Juga terdapat Acara Internal di Polda Lampung.

Adapun rencana Internal di Polda Lampung yaitu melaksanakan Sholat Jum’at bersama, melaksanakan Sholat Istighosah, Pemberian Arahan Kepada Anggota serta melakukan Sholat Subuh bersama.
“Untuk itu, Mohon dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar kunjungan kerja Kapolri dapat terlaksana dengan baik dan lancar” Ucap Bonifasius

Diinformasikan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, dalam rapat ini diikuti oleh Kepala Biro Umum Isron Fadtricar, Perwakilan Kerajaan Sekala Brak, Satuan Pol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kominfo.(rilis)

Rabu, 29 Maret 2017

Pemprov Lampung dan Perwakilan Kemenhan Sinergikan Program


Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan jajaran Perwakilan Kementrian Pertahanan Lampung dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pertahanan dan Bela Negara di Daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kementrian Pertahanan Lampung Tahun 2017 di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rabu (29/03/2017).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hery Suliyanto ketika memimpin rapat mengatakan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pertahanan dan Bela Negara di Daerah, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung turut melakukan program-program sosialisasi dan pembinaan kader bela negara bagi masyarakat dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Apalagi menurutnya saat ini pertahanan bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab Angkatan Bersenjata tetapi juga menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta seluruh organisasi.

"Karenanya kami menyambut baik berbagai kegiatan Perwakilan Kementrian Pertahanan yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung terkait pertahanan dan bela negara di daerah dan kami juga akan melakukan koordinasi internal dengan Bappeda, Kesbangpol dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait sinergi dalam berbagai program tersebut", jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Perwakilan Kementrian Pertahanan Provinsi Lampung Domiman Dedy mengatakan bahwa berbagai kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung diataranya Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Lampung, Pembinaan Bela Negara, Rapat Kerja Penataan Wilayah Pertahanan di Daerah, Parade Cinta Tanah Air tahun 2017, rapat kerja tentang Kebijakan Pertahanan Negara di Daerah, dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Penyelenggaraan Pertahanan Negara di Daerah.

Untuk itu pihaknya berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut, baik berupa dukungan moril dan materiil.

"Tentunya berbagai kegiatan tersebut akan menghasilkan hasil yang optimal apabila seluruh stakeholder terkait dapat berperan serta, termasuk jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait pertahanan negara dan bela negara di daerah", ujarnya.

Sementara Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dalam rangka memberikan dukungan kegiatan yang akan dilakukan Perwakilan Kemenhan Provinsi Lampung.

"Terkait rencana ini akan kami laporkan ke pimpinan dan segera berkoordinasi untuk dukungan apa saja yang akan diberikan terhadap program-program dari Kemenhan tersebut", jelasnya.

Diinformasikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, bahwa Program Kerja dan Anggaran Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah T.A 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: KEP/117/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017.

Ditambahkan oleh Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Badan Kesbangpol Richard Syarnudi, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.(rilis)

Ridho : Diklatpim Dapat Membangun Jiwa Kepemimpinan


Bandar Lampung : Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan merupakan salah satu program untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Demikian dikatakan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka Diklatpim Tingkat III Angkatan I Se-Provinsi Lampung di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Rabu (29/03/2017).

Dalam sambutannya Ridho juga menyatakan, dengan Diklatpim tingkat III di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, harapannya para peserta mampu menjadi pemimpin yang dapat memberikan pelayanan terbaik serta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, terutama aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

"Diklat kepemimpinan sangat penting bagi calon pejabat atau yang telah menduduki jabatan, karena dapat membangun jiwa kepemimpinan. Karena merekalah yang nantinya akan mengawaki dan menjadi motor di setiap pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Lampung." ucap Ridho.

"Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pemimpin yang ahli dan profesional, mampu mengayomi, membimbing dan mengarahkan stafnya mencapai tujuan organisasi", jelasnya.

"Sehingga Badan Diklat Provinsi Lampung memiliki daya saing dalam konstelasi regional maupun nasional, serta mampu menghasilkan peserta diklat yang profesional, mampu berinovasi dan mengimplementasikan perubahan di instansinya masing- masing", ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan Diklatpim ini diikuti 40 peserta yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IV di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung

Kurikulum dalam Diklatpim akan meliputi lima tahap pembelajaran. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi, Tahap Membangun Komitmen Bersama, Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, Tahap Laboratorium Kepemimpinan dan Tahap Evaluasi.

Pendidikan yang berlangsung di Aula Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung ini diikuti 40 peserta dan berlangsung dari tanggal 29 Maret sampai 14 Juli 2017.(rilis)

Senin, 27 Maret 2017

Pelajar SMA Bandar Lampung Tak diundang Seleksi Paskibraka

Kabid Layanan Kepemudaan Dispora Lampung, Catur Agus Dewanto (ist)

BANDARLAMPUNG – Seleksi persiapan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 mendatang nampaknya pelajar SMA di Bandar Lampung tak diikutsertakan dalam proses seleksi. Lantaran, Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya mengundang pelajar ditingkat MAN dan SMTI saja. Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Lampung mengimbau agar pemkot Bandarlampung dapat memberdayakan aset generasi penerus bangsa tingkat SMA/SMK untuk mengikuti

“Beberapa hari ini saya tetap berdoa mudah-mudahan aset bangsa di perhatikan. Secara pribadi saya merasa kasian dengan aset bangsa yang tidak ikut dilibatkan,” kata Kabid Layanan Kepemudaan Dispora Lampung, Catur Agus, via ponselnya, di Bandarlampung, Senin (27/3).

Surat seleksi persiapan pasukan paskibraka tingkat provinsi dan nasional pada 9 – 10 Mei 2017 dari Dispora Bandarlampung hanya ditujukan untuk Madrasyah Aliyah dan SMTI dengan jumlah anggota sekitar 100 orang  saja tanpa melibatkan siswa siswi tingkat SMA/SMK baik swasta maupun negeri di Kota Tapis Berseri.

“Berdasarkan landasan dari Permenpora No 0065 tentang penyelenggaraan diklat paskibraka, dimana penentuan atau seleksi anggota paskibraka dilakukan secara bertingkat, mulai dari sekolahan, kecamatan, kabupaten/kota/provinsi sampai ke nasional. Nah urutan kemenpora di kabupaten/kota tetap di Dispora Kota Bandarlampung," imbuhnya.

Lanjutnya, Pemerintah Bandarlampung memiliki kewenangan untuk memilih siswa-siswi guna mengikuti kegiatan itu, dimana sejak adanya pemberlakuan uu 23 tahun 2014 dimana  salah satu kewenangan terhadap SMA/SMK dialihkan ke provinsi.

“Mungkin itu urusan (Red_Pemerintah Kota) Bandarlampung, tetapi kami sudah coba untuk memfasilitasi agar tidak mengkhususkan peserta untuk Madrasyah Aliyah dan SMTI saja,” ujarnya.

Ia berharap, Kementrian Pemuda dan Olahraga dapat membuat Permenpora baru agar seluruh kewenangan pelaksanaan seleksi persiapan paskibrakan ada di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota.

“Pertanyaannya kenapa Bandarlampung yang memiliki kewenangan itu, sementara Provinsi yang merupakan komando dari seluruh kab/kota se Bumi Ruwa Jurai hanya menunjukan Permenpora ini, nah silahkan untuk disikapi," ungkapnya.(FSC)


Minggu, 26 Maret 2017

Petani Padi Di Metro Ditarget 3 Kali Panen Dalam Setahun


Metro : Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menargetkan para petani di Metro dapat tiga kali panen dalam setahun. Hal itu dikatakannya ketika melihat proses pemanenan padi petani di Jl. Wolter Mongonsidi,Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Sabtu (25/03/2017).
Menurutnya, Kota Metro merupakan lahan yang baik bagi para petani dengan hasil panen hingga dua kali dalam setahun namun dirinya menargetkan para petani di Metro dapat Tiga kali menikmati hasil panen dalam setahun.

“Disini cukup bagus, apalagi ini bisa tanam dua kali dalam satu tahun, saya senang mereka punya semangat yang luar biasa. Targetannya bisa tiga kali dalam satu tahun, yang penting mereka bisa memperoleh air yang cukup,” ucap Gubernur Lampung, Sabtu (25/03/2017).

Guberbur juga berjanji akan segera memperbaiki saluran irigasi yang menjadi keluhan para petani.

“Terkait dengan perbaikan disaluran irigasi skunder yang kondisinya memang kena longsor dan rusak, harapan mereka itu bisa segera diperbaiki, maka akan segera kita perbaiki,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, Perternakan dan ketahanan Pangan (DP2K) Kota Metro, Lusia Parjiem mengharapkan kunjungan Gubernur Lampung itu dapat memberikan spirit baru bagi para petani di bumi sai wawai.

“Harapan kami dengan kunjungan bapak gubernur ini akan lebih memotivasi masyarakat metro untuk lebih meningkatkan sumber daya manusianya dan meningkatkan produktifitas tanaman padinya, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkat," harapnya.(r)

Kunjungi Tanggamus, Ridho Berikan Berbagai Macam Bantuan


Tanggamus : Ribuan Masyarakat berkumpul bersama Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengikuti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat senam dan makan buah bersama, di Lapangan Tangsi Tanggamus, Minggu (26/3/2017). Dalam kesempatan itu Gubernur juga memberikan bantuan 1 Unit Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak untuk masyarakat Tanggamus, 350 bantuan kesejahteraan sosial untuk Guru Ngaji, Marbot Masjid, untuk Penggali Kubur dan untuk janda-janda Veteran. Selain itu dilaksanakan pula Sunatan Masal untuk 52 anak.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana dalam sambutannya Gubernur mengajak masyarakat untuk menggalakkan  hidup bersih, dan sehat. "Generasi penerus kita harus siap menerima estapet kepemimpinan dengan pendidikan yang baik, gizi yang cukup, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian kemajuan provinsi lampung dinikmati dan dilakukan sendiri oleh masyarakat Lampung," ujar Gubernur.

Disampaikan, Provisi Lampung terus berupaya untuk bekerja keras mempercepat pembangunan fisik diseluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung. "Oleh karenanya mari kita tingkatkan kebersamaan dan persatuan agar Lampung Lebih Maju dan Sejahtera," kata Gubernur.

Wakil Bupati Tanggamus Samsul Hadi,  mengucapkan terimakasih kepada Gubernur, Kabupaten Tanggamus teiah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kepariwisataan dan pembangunan Kawasan Industri Maritim di Provinsi Lampung. Selain itu telah ditetapkan 50 Desa di Kabupaten Tanggamus sebagai penerima bantuan Program Gerakan Membangun Desa dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017. "Pemerintah dan segenap komponen masyarakat di Kabupaten Tanggamus merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur yang terus peduli dan komitmen terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanggamus," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DR. dr. Hj.Reihana, M.Kes melalui Kabid. Pelayanan Kesehatan melaporkan Tujuan dilaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Antara lain menggugah kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan gerakan hidup sehat dan embangkitkan rasa tanggung jawab bersama bahwa hidup sehat harus diawali dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat menjadi momentum strategis sebagai tonggak awal dimulainya gerakan masyarakat hidup sehat.

Kegiatan utama yang dilakukan dalam Germas adalah dalam rangka 1). Peningkatan Aktivitas Fisik, 2). Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan sehat 3). Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, 4). Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, 5). Peningkatan kualitas lingkungan, dan 6).Peningkatan edukasi hidup sehat. "Namun fokus pelaksanaan Germas pada tahun 2017 ini adalah Melakukan aktivitas fisik, Konsumsi sayur dan buah dan Memeriksa kesehatan secara berkala," ujar Reihana.

Kegiatan ini berkat dukungan UPT Musium Pendidakan Provinsi Lampung, Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketahanan Pangan, RSUD Abdoel Moeloek, Pemda Kabupaten Tanggamus, Polsek Talang Padang, MKKS Tanggamus, Kwarcab Gerakan Pramuka Tanggamus. Adapun yang beruntung Mendapat hadiah utama Sepeda Motor adalah Helenda Lestari dari Talang Padang.(rilis)