Latest News

Minggu, 26 Maret 2017

Popularitas PDIP Terancam Turun Pada Pilgub 2018



BANDARLAMPUNG, FS  - Rezim pemerintahan Joko Widodo diduga telah menurunkan popularitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Indonesia, jika orang nomor satu Republik Indonesia ini tidak mendengarkan jeritan masyarakat Kendeng Pati, Jawa Tengah yang menolak berdirinya usaha PT Semen Indonesia.

“Masalah ini bisa menjadi preseden buruk bagi partai moncong putih di seluruh  Indonesia jika tidak segera menginstruksikan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin usaha PT Semen Indonesia,” kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Lampung, Reynaldo Sitanggang, Minggu, (26/3).

Apabila kader terbaik partai besutan Megawati Soekarno Putri ini tidak segera mendengarkan masyarakat Kendeng Pati, Jawa Tengah, usai melakukan orasi dengan menghadirkan Kartini Kendeng yang melakukan aksi menyemen kaki didepan istana Negara supayaPresiden Joko Widodo membatalkan pembangunan pabrik tersebut beberapa waktu lalu.

Maka, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya popularitas partai berlambang moncong putih karena dianggap tidak sesuai dengan slogan yang selama ini di dengungkan bahwa partai besutan Megawati Soekarno Putri itu partainya wong cilik.

”Kami menganggap perjuangan para petani di Kendeng Pati, bukanlah hanya menjadi perjuangan kawan-kawan di Jawa Tengah. Tetapi menjadi perjuangan  yang disuarakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, sebagai bentuk solidaritas buat kawan –kawan di Kendeng Pati,” jelasnya.

Bentuk solidaritas yang dilakukan beberapa waktu lalu agar pemerintah mampu menjalankan program reforma agraria sejati, dimana  kekayaan alam yang ada di Indonesia ini jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang , tetapi harus mampu dinikmati dan bisa mensejahterakan masyarakat setempat.

“Itu merupakan amanat konstitusi dari UUD 1945,” ujarnya.

Jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan nantinya kaum pemodal akan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia dan masyarakat hanya mampu menerima upah tanpa bisa menikmati kekayaan alam sekitar.

“Belum lama ini kita dihadapkan soal pertambangan PT Freeport yang sudah menguasai kekayaan alam kita selama bertahun-tahun. Ada juga kemungkinan masuknya investasi dari modal asing maupun nasional yang didorong oleh pemerintah pusat untuk mengeksploitasi kekayaan alam akan merambah di Indonesia, bahkan dikhawatirkan bisa sampai ke Lampung,” pungkasnya.

Oleh karena itu, ia mendorong kepada seluruh masyarakat maupun petani untuk membangun kekuatan persatuan perjuangan dalam membentuk kesatuan politik alternatif dan tidak lagi menggantungkan nasibnya kepada elit politik. (TM).


Tidak ada komentar:

Posting Komentar