Meski Tak Produktif, Pemkab Lamteng Tetap Naikkan Anggaran Makan Minum

BANDAR LAMPUNG -Center for Budget Analysis (CBA) menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) buruk dalam mengelola anggaran. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan catatan analisis anggaran Kabupaten tersebut.

"Sudah menjadi masalah klasik nampaknya, sebagian besar aliran uang APBD dihabiskan untuk kegiatan yang tidak produktif seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (habis di perut para pejabat Pemkab)," ujar koordinator CBA Jajang Nurjaman, jumat (14/4)

NGO yang corcern dalam analisis anggaran ini mengungkap pada tahun 2015 dan 2016 anggaran sebesar Rp. 6,750,105,100 habis hanya untuk biaya makan dan minum Sekretariat Daerah (Setda) Lampung Tengah.

"pada tahun 2015 dari 24 kegiatan di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah, anggaran yang dihabiskan untuk biaya makan dan minum mencapai angka Rp. 3,229,013,000.  Dapat kita lihat dari 19 kegiatan pengadaan yang nilainya kurang dari angka 200 juta pakai Penunjukan Langsung (PL). Sedangkan lima proyek pengadaan makan dan minum dilakukan melalui proses lelang," ungkap CBA

Sementara pada tahun 2016 anggaran biaya makan dan minum Setda Lampung mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 3,521,092,100. Pengadaan biaya makan dan minum tersebut  lima diantaranya dilakukan melalui proses lelang dan sisanya dengan penunjukan langsung.

Terkait hal itu, Center for Budget Analysis memiliki beberapa catatan terkait biaya konsumsi di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

Pertama, untuk tahun 2015 biaya konsumsi mencapai angka Rp. 3,2 miliar, jumlah tersebut didapat dari akumulasi sejumlah kegiatan.

"Perbulan Setda Pemkab Lampung menghabiskan  Rp. 269,084,417, perminggunya setara Rp. 67,271,104, per tahun tahun 2016 dari Rp. 3,521,092,100. Artinya perbulan Rp. 293,424,342 sedangkan untuk perminggunya mencapai Rp. 73,356,085," urai CBA dalam analisis anggarannya.

CBA membaca anggaran tersebut yang paling besar dihabiskan untuk makan dan minum serta agenda rutin rapat pejabat hingga Bupati.

"Untuk biaya makan dan minum kegiatan tersebut antara tahun 2015 dan 2016 mencapai Rp. 5,244,600,600," kata dia

Dalam pelaksanaannya, dua perusahaan langganan Setda Pemkab Lampung tengah selalu memenangkan proyek pengadan konsumsi untuk lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

"CV. Parti yang beralamat di Jl. Kunang No.15 Kauman Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Lampung dan CV. Radjasa Perkasa beralamat di Unyi No 143 RT. 001 RW. 001 Gunung Sugih - Lampung Tengah Kabupaten Lampung," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum dapat dikonfirmasi dan belum memberikan klarifikasi mengenai persoalan anggaran tersebut.

Read More

KOPSWADEK FKPPI Lampung Siap Bangkit

[caption id="attachment_1203" align="aligncenter" width="500"] Tony Eka Candra (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS- Rendahnya tingkat kesadaran anggota untuk menunaikan kewajiban pinjamannya, serta kurangnya kesadaran untuk menyimpan di Koperasi, membuat koperasi yang diinisiasi KOPSWADEK VIII terpuruk dan hampir mengalami kebangkrutan paska reformasi lalu.

Sekretaris KOPSWADEK VIII FKPPI Lampung, Tedy Hermanto, SH, mengatakan, KOPSWADEK VIII Lampung berdiri pada tanggal 5 Juni 1993, yang diresmikan oleh Kolonel Inf. Hariono Danoe (Danrem 043/Garuda Hitam pada saat itu). Swa Dharma Eka Kerta sendiri mempunyai arti mandiri dalam tekad berbhakti kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan satu kehidupan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera.

"Kopswadek pernah mengalami kejayaanya pada awal dibentuknya, sekitar tahun 1993-2004, dengan pemupukan modal yang sangat besar dan usaha yang berjalan dengan lancar, namun mengalami penurunan bahkan hampir mengalami kebangkrutan karena setelah membuka unit usaha simpan pinjam," jelasnya saat diwawancarai, Sabtu (1/4) sore.

"Namun, kita menyadari juga karena pada kurun waktu tahun 1998-2004 terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Oleh sebab itu ke depan KOPSWADEK tidak lagi melayani simpan pinjam, tapi akan memperbesar usaha dengan menyiapkan kebutuhan sembako bagi Keluarga Besar FKPPI dan Keluarga Besar TNI-POLRI, serta kebutuhan perlengkapan dan atribut FKPPI," tambahnya.

Pihaknya juga berharap kepada Ketua PD VIII FKPPI Lampung, H. Tony Eka Candra, selaku Ketua Dewan Pengawas, dapat mensuport kegiatan ini, serta mendapat dukungan dari Pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

"Kami sudah konsultasikan dengan Ketua Dewan Pengawas, agar masalah tunggakan pinjaman itu dapat dihapuskan /diputihkan, sehingga Koperasi tidak terbebani lagi oleh beban hutang Anggota. Koperasi bertekad akan memulai dari awal kembali, sehingga manfaatnya tidak hanya di Internal, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah Atas kebijakan Ketua Dewan Pengawas, pada RAT mendatang seluruh tunggakan pinjaman anggota itu secara total dihapuskan," ujarnya.

Kami berkeyakinan dengan sinergitas antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, PD-VIII FKPPI Lampung dan Kopswadek VIII Lampung itu sendiri, program usaha yang akan dijalankan oleh pengurus akan dapat terwujud secara maksimal.

"Pada RAT yang akan datang, kami akan meminta kepada Ketua PD-VIII FKPPI Lampung yang memiliki sekitar 240 ribu anggota FKPPI di Provinsi Lampung, agar dapat menjadi anggota aktif KOPSWADEK. Karena KOPSWADEK merupakan satu-satunya "badan usaha" dilingkungan Keluarga Besar FKPPI sekaligus sebagai Mitra Organisasi FKPPI itu sendiri", tegasnya.

Alumni Fakultas Hukum Unila Ini juga menambahkan, KOPSWADEK akan bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni bidang pengadaan dan distribusi.

"Kedepan kita juga akan bekerjasama dibidang angkutan, baik material bangunan dan semen, juga distribusi logistik sembako dan kebutuhan-kebutuhan pokok Lainya" ungkapnya.

KOPSWADEK mempunyai harapan yang sangat besar, dengan pembinaan yang intensif dari Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung, akan mampu menumbuhkan perekononian masyarakat Lampung.

"Mohon doa kepada Dewan Pembina, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pengawas, agar cita-cita Kopswadek secara nasional bisa terwujud, dan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, dan mungkin akan menjadi koperasi dengan jumlah anggota terbesar di Provinsi Lampung, karena ia memiliki jumlah anggota terbanyak", pungkasnya.

Kurun waktu 24 tahun, Kopswadek sudah dipimpin 4 kali Ketua Koperasi yakni, H. Subriyanto Imron, Drs. M. Amin Basyuni (Alm), Suprianto Erwandi, SE dan saat ini Drs. H. R. Andhy Herry Adipathy, MM.

Adapun Dewan Pembina Kopswadek VIII FKPPI Lampung saat ini: Komandan Korem 043/Gatam; Kapolda Lampung; Komandan Pangkalan TNI-AL Lampung; Komandan Pangkalan TNI-AU M. Benyamin; Komandan Brigif 3 Marinir Piabung Lampung; Kamandan Satuan Brimob Daerah Lampung, dan Dewan Pengawas: Ketua PD VIII FKPPI Lampung. Komposisi struktur kepengurusan Kopswadek saat ini diketuai: Drs. H. R. Andhy Herry Adipathy, MM, Sekretaris: Tedy Hermanto, SH, Bendahara: Hj. Adrina Yustitia, SE. MM. (RF/*)

Read More

Menteri Siti Nurbaya Tanda Tangani Deklarasi Konservasi

[caption id="attachment_1194" align="aligncenter" width="500"] Deklarasi Konservasi Hutan diikuti oleh unsur kader konservasi dan Pramjka se Lampung. (Ist)[/caption]

TANGGAMUS, FS - Deklarasi Kader Konservasi yang berisikan lima butir ditandatangani oleh perwakilan peserta dari unsur kader konservasi dan pramuka se lampung, selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga ikut mendatangi. Acara ini merupakan puncak Kemah Konservasi 2017 di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SPUM) Kotaagung, Minggu, 2-4-2017.

Lima butir deklarasi tersebut adalah menjadi pejuang konservasi dengan ikut berperan aktif dalam setiap aksi konservasi, dengan tulus dan ikhlas mendarmabaktikan diri sebagai yang terdepan dalam menjaga kelestarian alam kawasan konservasi, ikut membantu mencegah kerusakan hutan, khususnya kebakaran hutan, ikut berperan aktif setiap aksi lingkungan hidup dengan aksi bebas sampah, penggunaan air dan listrik secara efisiensi mulai dari diri sendiri dan saat ini, serta turut berperan aktif dalam perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan global.

Kegiatan ini dirangkai dengan pengukuhan pengurus forum komunikasi kader konservasi indonesia (fk3i) provinsi lampung, penyerahan izin kepada kelompok masyarakat dan lomba dalam rangka Kemah Konservasi yang dilaksanakan 1-2 April 2017 diikuti oleh lebih dari tiga ratus peserta dari unsur kader konservasi dan pramuka saka wanabakti dan saka kalpataru, juga ikut beberapa saka lain.

Hadir dalam puncak acara Menteri LHK beserta Sekretaris Jenderal kementerian LHK, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, beserta jajaran eselon II, III, Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri. Juga hadir Kepala Balai Taman Nasional seperti Indonesia, juga UPT kementerian LHK di Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono hadir mewakili Gubernur Lampung, juga Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta SKPD kabupaten tanggamus.

Dalam arahannya Menteri LHK menegaskan bahwa pembinaan kader konservasi sangat penting dalam membentuk sikap sebagai generasi muda yang aktif sebagai anggota pramuka. Dasa darma kedua juga menyatakan hal tersebut, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.

Gubernur Lampung memberikan apresiasi kepada Menteri LHK yang memberikan perhatian besar kepada pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Pembinaan generasi muda melalui kader konservasi dan gerakan pramuka adalah sangat tepat guna membentuk karakter, menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal kehidupan.

Diakhiri acara dilaksanakan penanaman pohon cemara laut dan waru laut di pantai oleh Menteri LHK, Sekretaris Daerah dan undangan lainnya. (Rls)

Read More

Demokrat siap Total di Pilgub Lampung

[caption id="attachment_1133" align="aligncenter" width="500"] (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS- Partai Demokrat (PD) Lampung menyatakan siap tempur menghadapi pilgub 2018, pileg dan pilpres 2019 mendatang. Kesiapan itu muncul dalam rapat pengurus harian terbatas DPD PD Lampung, Jumat (31/3) siang, di Kantor DPD PD Lamping.

Dalam rapat yang menegaskan kesiapan PD Lampung menghadapi tiga kontestasi politik itu disepakati langkah awalnya dengan menggelar rapat kerja daerah (rakerda) dan musyawarah cabang (muscab) di 15 kab/kota se-Lampung dalam waktu secepatnya.

Rapat tersebut juga menyepakati secepatnya melaporkan keputusan rapat kepada Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo untuk selanjutnya dikordinasikan ke DPP PD guna diagendakan pelaksanaan rakerda dan muscab se-Lampung.

"Demokrat Lampung siap tempur pada Pilgub 2018, Pemilu 2019 dan Pilpres mendatang. Artinya, kami segenap kader Demokrat akan all out menyukseskan penyelenggaraan tiga ajang ini demi meraih kemenangan," jelas Wakil Ketua Demokrat Lampung Sudarsono.

Sementara itu, Sekretaris Demokrat Lampung Fajrun Najjah Ahmad menegaskan bahwa pihaknya menyepakati akan mengutus salah satu wakil ketua PD, ketua BPOKK dan direktur eksekutif untuk secepatnya ke DPP PD.

"Yang bertugas melaporkan hasil rapat secara tertulis kepada Ketua DPD adalah direktur eksekutif. Bahwa bila dipandang perlu Ketua (Ridho Ficardo) akan mendiskusikannya dengan wakil ketua atau yang lainnya, nanti beliau yang akan panggil," kata Fajar, sapaan Fajrun Najah Ahmad.

"Kami juga persilakan pimpinan kepanitiaan untuk melengkapi strukturnya dan dalam waktu secepatnya untuk melakukan rapat-rapat persiapan dan segera lakukan langkah-langkah untuk kordinasi dengan DPP PD, tentu setelah mendapat persetujuan Ketua DPD (Ridho Ficardo)," jelas Fajar. (RF)

Read More

Jurus Jitu Perindo Tubabar Menuju Pileg 2019

[caption id="attachment_1146" align="aligncenter" width="500"] Ketua DPD Partai Perindo Tubaba, Fauzi Murni, SH, (ist) [/caption]

PANARAGAN,  FS - Menyikapi perkembangan politik yang saat ini makin memanas, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo kabupaten Tubabar, siap sonsong verifikasi parpol menuju pileg 2019 mendatang. Hingga saat ini ketua DPD bersama jajaran pengurus giat melakukan konsolisasi partai hingg akar rumput.  Terbentuknya ranting dan anak ranting,  serta strategi pemenangan berbasis TPS sudah mulai berjalan, karena pengurus di tingkat TPS merupakan ujung tombak kemenangan. Demikian diungkapkan Ketua DPD Partai Perindo Tubaba, Fauzi Murni, SH, Sabtu,( 1/4).

"Kami melakukan konsolidasi penuh bersama kader dan simpatisan partai, yang jelas fokus utama kami saat ini adalah kesiapan verifikasi dan strategi pemenangan pileg 2019” ujarnya.

Menurut mantan anggota DPRD Tubabar  ini, partai perindo Tubabar siap memenangkan pileg 2019. Dan nantinya pasca pemilihan umum partai perindo akan menjadi mitra pemerintah daerah, dalam percepatan pembangunan.

Struktur pengurus partai besutan Hary Tanoesudibjo di Tubabar, saat ini telah terbentuk DPC di 9 kecamatan, serta kepengurusan ditingkat ranting, anak ranting dan pemenangan berbasis TPS sudah terbentuk meskipun belum seratus persen.

“Kami terapkan  jurus pemenangan berbasis TPS telah kita bentuk dan mereka yang akan menjadi ujung tombak bagi kemenangan partai perindo. Kami optimis jika kader partai bekerja keras pasti akan menuai kemenangan”pungkasnya.

Direktur LBH Tulang Bawang ini menambahkan, strategi pemenangan partai akan dilakukan sesuai dengan aspirasi rakyat dan garis perjuangan partai perindo. Termasuk sayap partai yakni ada empat organisasi sayap itu adalah Pemuda Perindo, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo, Kartini Perindo dan Gerakan Rajawali Perindo (Grind).

Organisasi sayap tersebut  memiliki struktur organisasi di tingkat pusat yang langsung berada di bawah DPP Perindo, dan nantinya akan dibentuk hingga tingkat anak ranting.(GS)

Read More

Himpaudi Lamtim Gelar Diklat Berjenjang

[caption id="attachment_1143" align="aligncenter" width="480"] Diklat Himpaudi Lampung Timur (ist) [/caption]

SUKADANA, FS -  Himpaudi Kabupaten Lampung Timur mengadakan Diklat berjenjang tingkat lanjut untuk guru-guru PAUD se-kabupaten Lampung Timur, dimulai dari hari senin hingga sabtu atau 27 Maret 2017 sampai 01 April 2017, bertempat di komplek rumah Dinas Bupati kecamatan Sukadana Lampung Timur. Adapun tema yang diangkat yaitu "Kita tingkatkan mutu dan kualitas pendidik menuju pribadi yang berakhlak mandiri, terampil dan professional”.

Diklat berjenjang tingkat lanjut untuk guru-guru PAUD se-kabupaten Lampung Timur, dihadiri oleh ketua Himpaudi Lampung Timur ibu Ridatul Alyah, pengurus wilayah Himpaudi Lampung ibu Citra Persada dan ratusan peserta diklat sekabupaten Lampung Timur.

Ketika diwawancarai awak media bunda Rida (panggilan akrab Ridatul Alyah) mengatakan bahwa pelaksanaan diklat berjenjang tingkat lanjut ini yang dimulai dari hari senin sampai hari sabtu (27/03-01/04) maksud dan tujuan nya adalah untuk meningkatkan kualitas dan SDM guru-guru PAUD yang ada di Lampung Timur agar bisa menjadi guru yang fropesional dan mumpuni karena kedepan guru PAUD tidak hanya mengajar pada anak-anak usia 0-5 tahun, tapi juga memberikan pengarahan sosialisasi kepada orang tua bagaimana cara mendidik anak untuk bisa menjadi anak yang baik, jujur , serta berkata-kata yang bagus.

Bila dilihat dari insentifnya sangatlah tidak ada artinya tapi menjadi guru PAUD adalah panggilan jiwa harus tetap tersenyum salam dan gembira. Perlu di ketahui di kabupaten Lampung Timur sendiri lebih dari 800 kober (kelompok bermain) dan TK (taman Kanak-kanak) itu belum semuanya tersentuh oleh Himpaudi Lampung Timur tapi kami yakin kedepan dengan perjuangan dan dedikasi kami akan merangkul semua nya apalagi dengan dukungan dari pemerintah daerah Lampung Timur yang sangat luar biasa,"Ujar Bunda Rida.

Sementara pengurus wilayah Himpaudi Lampung bunda Citra mengatakan kabupaten Lampung Timur salah satu kabupaten yang cukup beruntung karena sudah masuk bantuan dari Bank dunia untuk mengembangkan PAUD agar cepat tersebar keseluruh desa, tenaga-tenaga pengajarnya pun sudah mumpuni jadi bisa memberi pembelajaran ke level kebawahnya, karena itu kita selalu memberi pelatihan-pelatihan berjenjang pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan pendidikan bermain.

Ketika ditanya tentang minimnya laki-laki yang menjadi guru PAUD dengan tersenyum bunda citra mengatakan sebenarnya saya perihatin karena dalam pendidikan sebenarnya harus ada keseimbangan antara ayah dan ibu, mungkin masalah ketelatenan, kesabaran, lebih banyak di kaum perempuan,"ungkapnya.

Disinggung tentang kesejahteraan guru PAUD bunda Citra mengatakan bahwa insentif guru-guru telah ada di APBN tapi itu belum cukup maka kami mencoba mendorong kepada pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait agar dapat membantu permasalahan tersebut.

Rencana kedepan untuk perkembangan Himpaudi di Lampung Timur, saya percayakan kepada pengurus-pengurus terutama kepada ketuanya bunda Rida karena saya tau betul kualitas dan dedikasi dengan program -program demi kemajuan pendidikan anak di usia dini Lampung Timur” pungkasnya.(RA)

Read More

Muscab Demokrat Digelar Serentak

[caption id="attachment_1133" align="aligncenter" width="500"] (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS- Paska dilantiknya kepengurusan beberapa waktu lalu, Demokrat Lampung bergegas melakukan konsolidasi yakni Musyawarah Cabang untuk 15 DPC kabupaten/kota Se Lampung.

Tidak ada prioritas utama, perhelatan Muscab tersebut rencananya akan digelar secara serentak di tiga titik.

Sekretaris DPD Demokrat Lampung Fajrun Najjah Ahmad mengatakan, pelaksanaan Muscab dijadwalkan akan dilakukan per lima daerah, dan dikebut dalam tiga hari.

"Soal waktunya Minggu depan DPD akan konsultasi ke DPP. Insyaallah April sudah bisa disepakati," kata Fajrun.

Untuk nama-nama calon Ketua yang akan maju, DPD sendiri memberi keleluasaan kepada seluruh kader untuk mensosialisasikan diri ke PAC daerah masing masing. Sebab menurutnya, munculnya nama calon Ketua berasal dari usulan kader-kader di bawah.

"Calon ini kan muncul dari bawah. Nantinya atas usulan kader-kader di PAC. Makanya kita kasih keleluasaan si calon yang akan maju ini untuk sosialisasi," ucapnya. (RF)

Read More

Kasus Pencabulan Anak di Tanggamus Memprihatinkan

[caption id="attachment_1130" align="aligncenter" width="456"] Akhmad Sumaryanto, Anggota Komisi II DPRD Lampung. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS – DPRD Lampung meminta aparat hukum agar menindak tegas pelaku pencabulan anak dibawah umur untuk menekan angka kriminalitas di kabupaten Tanggamus.

“Hukuman untuk pelaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu harus di maksimalkan agar ada efek jera,” kata anggota komisi II DPRD Lampung, Akhmadi Sumaryanto, Jumat (31/3).

Kasus pencabulan yang terpublish ke publik masih sangat jauh ketimbang yang tidak terekspos. Karena pihak korban lebih cenderung menutupi aib itu yang biasanya dilakukan oleh pihak terdekat, seperti keluarga dan tetangga ketimbang melaporkan ke pihak berwajib.

“Biasanya kasus pencabulan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari orang tua korban. Berdasarkan pengalaman, tindak pencabulan ini kerap kali terjadi di rumah dan lingkungan korban,” kata anggota fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat harus ditingkatkan untuk menekan angka kriminalitas pencabulan. Ia mencontohkan, para orang tua harus bisa meluangkan waktunya sedikit untuk bermain dan mengawasi anak-anaknya.

Untuk peran tetangga sendiri, sambung dia, harus turut aktif memperhatikan para anak dibawah umur ini saat bermain di lingkungannya agar tidak menjadi korban pencabulan.

“Nah, peran pemerintah ini yang semestinya dapat membuat kegiatan ke agamaan untuk masyarakat setempat sebagai pondasi agar tidak terjerumus melakukan perbuatan tercela,” ungkapnya

Ia berharap, para aparat hukum dapat menghukum pelaku pencabulan dengan memberi hukuman maksimal sesuai dengan peraturan yang ada.

“Hukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya buat pelaku pencabulan supaya bisa menimbulkan efek jera,” pungkasnya. (TM)

Read More

Wiyadi Pimpin PDIP Kota, Edi Sucipto Mesuji

BANDARLAMPUNG, FS- Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi resmi didapuk sebagai Ketua DPC PDIP Bandarlampung menggantikan Acad yang berhalangan tetap karena meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung Plh Ketua PDIP Lampung Bambang DH. Berdasarkan SK DPP nomor 2699/IN/DPP/III/2017 menetapkan bahwa Wiyadi menjadi Ketua DPC Bandarlampung dan berdasarkan SK DPP nomor 2700/IN/DPP/2017 menetapkan Edi Sucipto sebagai Ketua DPC PDIP Mesuji.

"Alhamdulillah untuk dua daerah ini, DPP sudah menunjuk ketua DPC yang baru. Resminya nanti sore kita sosialisasikan ke kantor DPC Bandarlampung," kata Bambang, Sabtu (1/4) siang.

Sedangkan untuk sosialisasi ke Mesuji, kata Bambang, akan disampaikan melalui korwil Mesuji dalam waktu dekat.

"Nanti akan kita tugaskan Korwil Mesuji dari DPD untuk sosialisasikan SK tersebut. Sekaligus menekankan kepada DPC Mesuji untuk bergerak cepat mencukupi kuota perempuan yang masih kurang" ucapnya.

Sedangkan untuk pergantian Ketua DPC Tanggamus, pihaknya hari ini baru mengusulkan enam nama yang akan diajukan ke DPP berdasarkan SK DPC nomor 056/IN/DPC.15.15.2017.

"Kita juga dapat usulan nama dari DPC untuk ketua Tanggamus, keseluruhan ada enam nama. Namun, DPD hanya meneruskan tidak memutuskan," ujarnya. (RF)

Read More

Ogah Gabung Golkar, Loekman Diadukan ke DPP

[caption id="attachment_1058" align="aligncenter" width="320"] Loekman (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS- Soal tak minatnya Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoematro untuk bergabung dengan Partai Golkar Lampung, mendapat tanggapan enteng dari petinggi Partai Golkar Lampung.

Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Supriyadi Hamzah, tidak minatnya Loekman untuk menduduki jabatan Ketua Harian di kepengurusan Partai Golkar Lampung itu merupakan hak pribadi Loekman dan hak seseorang dalam berpolitik.

Untuk itu, pihaknya tetap menghargai keputusaan Wabup Lamteng tersebut. "Ya kalau Pak Loekman tidak mau gabung dengan kita itu hak beliau, kewenangan untuk memutuskan sesuatu juga bukan dari DPD melainkan DPP. Kemarin kan namanya ada kita usulkan dan beliau masih menimbang-nimbang, jika keputusan beliau itu (menolak), ya kita terima dan hargai," jelasnya.

Untuk itu, sesuai mekanisme partai, pihaknya akan menyurati DPP untuk pemanggilan yang bersangkutan.

"Dalam waktu dekat DPP akan memanggil yang bersangkutan terkait tidak gabungnya beliau, kita di DPD hanya melaporkan saja, itu mekanisme nya, kita tunggu saja keputusan dari DPP," pungkasnya. (RF)

Read More

Tren Bunga KPR Bakal Naik

[caption id="attachment_1055" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (ist)[/caption]

JAKARTA, FS—Masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah pada tahun ini diprediksi akan semakin sulit memiliki rumah. Pasalnya ada kecendrungan perbankan akan menaikkan suku bunga KPR.

Padahal belum lama ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk menurunkan down payment (DP) KPR. Rupanya langkah ini dipandang sebelah mata oleh kalangan perbankan yang merasa berat bila harus menurunkan bunga KPR menjadi satu digit.

"Kembali ke suku bunga kredit KPR, tahun 2017 ini justru makin berat, karena bunga KPR diprediksi akan naik," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Kamis (30/3).

Menurut dia, meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga sebanyak 150 persen atau 1,5 persen dari tahun lalu, namun kalangan perbankan justru menahan diri. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) masih sulit turun.

Selain suku bunga kredit KPR dan uang muka pemilikan rumah yang masih terbilang tinggi, tak terkendalinya harga properti juga mendukung semakin sulitnya generasi milenial untuk memiliki tempat tinggal.

"Faktor lainnya memang harga tanah dan properti terus melambung tinggi. Tidak ada kontrol dari pemerintah terkait harga properti," tukasnya.

Kredit Macet Hantui Perbankan                                                              

Vice President Economist PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, lambatnya perbankan dalam merespons suku bunga acuan BI karena beberapa faktor. Antara lain, perbankan mengantisipasi rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

NPL untuk KPR masih relatif terjaga. NPL untuk KPR sendiri masih di bawah NPL industri perbankan sekitar 3 persen. Meski demikian, tren NPL KPR cenderung meningkat.

"Tahun lalu itu BI sudah turunkan 1,5 persen, KPR sekitar 70 basis poin atau 0,7 persen doang. Memang belum begitu besar, adjusment belum sebanding suku bunga BI," kata dia.

Faktor lain karena bank ingin menjaga likuiditas. Sebagaimana diketahui, KPR merupakan pendanaan untuk jangka panjang. Sementara sumber pendanaan perbankan sebagian besar jangka pendek.

"Kedua likuiditas, likuiditas bank masing-masing beda. Untuk likuiditas besar bisa mengelola KPR, kita tahu KPR long term financing. Sedangkan perbankan punya sumber pendanaan yang short term, deposito setahun, kalau pembiayaan rumah ini 15 tahun- 20 tahun. Jadi memang harus me-manage kalau kondisi likuiditas tak sebegitu bagus nggak akan terlalu ekspansi KPR," ungkapnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan suku bunga ialah operasional bank itu sendiri. Pasti cost of fund kita lihat suku bunga acuan turun, masalah over head cost, risiko NPL.(dbs)

Read More

7 Strategi Atasi Harga Ayam

[caption id="attachment_1052" align="aligncenter" width="500"] Ayam Potong - Ilustrasi (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS—Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) sudah menyiapkan 7 langkah mengatasi gejolak harga ayam menyusul terus menurunnya harga daging dan telur ayam di tingkat peternak dibawah harga pokok produksi (HPP).

Tren turunnya harga daging dan telur ayam telah terjadi sejak akhir 2016 disebabkan kelebihan pasokan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kemtan I Ketut Diarmita mengatakan, pemerintah telah memiliki solusi baik di hulu maupun di hilir untuk mengatasi penurunan harga ayam.

Diarmita menjelaskan, ada tujuh langkah yang sudah ditempuh. Pertama, menenerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras.

Kedua, pembentukan tim analisis, tim asistensi dan tim pengawas dalam mendukung pelaksanaan Permentan No. 61/2016.

Ketiga, melakukan analisis daging dan telur ayam ras, serta keempat, melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait dengan dinamika perunggasan nasional. Kelima, memantau ke pelaku usaha terkait pelaksanaan Permentan oleh tim pengawas ayam ras dalam kesiapan sertifikasi produk day old chick (DOC) atau ayam usia sehari Final Stock (FS).

Keenam, menerbitkan Surat Edaran Dirjen PKH No. 2926/SE/PK.010/F/03/2017 tentang Pengurangan DOC FS Broiler, dan SE Dirjen PKH Nomor 03035/SE/PK.010/F/03/2017 perihal Pengurangan DOC FS Jantan Layer.

Ketujuh, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3035/Kpts/PK010/F/03/2017 untuk menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Ayam Layer. Pengurangan FS layer melalui afkir dini di atas 70 minggu pada peternak layer yang memiliki FS layer di atas 100.000 ekor. Pengurangan ini mulai dilakukan pada 27 Maret 2017 dan akan ditinjau kembali setiap dua pekan.

Selain membenahi hulu, Diarmita juga bilang akan membenahi hilir. Salah satunya dengan terus mendorong tumbuhnya usaha pemotongan, penyimpanan dan pengolahan. Sehingga hasil usaha peternak tidak lagi dijual sebagai ayam segar atau telur segar melainkan ayam beku, ayam olahan, tepung telur ataupun inovasi produk lainnya.

Selain itu, Kemtan juga akan mendorong supaya peternak memperbaiki manajemen pemeliharaan dan menerapkan prinsip-prinsip animal welfare, biosecurity dan treacibility.

Setiap perusahaan yang memiliki Rumah Pemotongan Ayam (RPA) telah diwajibkan memiliki penyimpanan dengan fasilitas cold storage, dan mampu menampung stok sebesar 15% sampai 20% dari total produksi.

Pemerintah juga telah mewajibkan bagi pelaku usaha dengan kapasitas produksi produksi paling sedikit 300.000 per minggu harus mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin, sehingga angka penjualan ayam beku dapat ditingkatkan untuk mengurangi commodity trap yang terjadi selama ini.(*)

Read More

PPNI Pesawaran Gelar Khitanan Massal

[caption id="attachment_1045" align="aligncenter" width="500"] HUT PPNl ke 34 menggelar khitanan massal. (Foto Putra)[/caption]

Gedongtataan, FS - Guna mendukung program pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, PPNI Kabupaten Pesawaran melakukan kegiatan gelar khitanan massal, yang diselenggarakan di balai desa Karangrejo, kecamatan Negeri Katon, untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat sekaligus pelayanan kesehatan, Kamis (30/3). Hal ini diungkapkan oleh Ketua PPNI Kabupaten Pesawaran Widodo, saat dihubungi.

"Ya, kita menggelar khitanan massal dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 DPD PPNI Kabupaten Pesawaran," ujar dia.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"PPNI Kabupaten Pesawaran sengaja melakukan kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan," jelas dia.

Dilanjutkan dia, dalam kegiatan tersebut pihaknya juga telah menargetkan peserta khitan massal sebanyak 50 orang anak.

"Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini cukup luar biasa, ini terlihat dari jumlah peserta khitan massal mencapai 67 orang anak, dari jumlah yang kita targetkan sebanyak 50 orang anak," tuturnya.

Ia pun menjelaskan bahwa, pada kegiatan ini juga, PPNI Kabupaten Pesawaran mengerahkan seluruh tenaga medis yang berprofesi sebagai perawat yang tergabung dalam PPNI Kabupaten Pesawaran.

"Kegiatan ini sengaja dilakukan berdasarkan hasil musyawarah para anggota PPNI Kabupaten Pesawaran, makanya, ini yang melakukan tindakan sunat adalah para tenaga perawat yang ada di Kabupaten Pesawaran," jelasnya.

Selain sunatan massal gratis, pihaknya juga memberikan tali asih dan beberapa bingkisan yang akan diberikan kepada para peserta sunatan massal.

"Masyarakat peserta yang ikut dalam khitanan massal ini mendapatkan bingkisan paket khitan berupa kain sarung, baju koko, peci dan uang saku. Mudahan-mudahan apa yang kita berikan kepada masyarakat dapat sedikit meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," terang dia. (MH/PS)

Read More

Publik Pesawaran Soroti Dugaan Korupsi ditubuh KPU

[caption id="attachment_1042" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (ist)[/caption]

Gedongtataan, FS - Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, mendapatkan perhatian khusus dari kalangan masyarakat baik golongan atas maupun bawah.

Seperti salah satu item pekerjaan pembuatan rumah demokrasi, yang seharusnya dibangun pada tahun 2016 namun baru dikerjakan pada tahun 2017, setelah berita dugaan korupsi ini di muat di media cetak.

"Masyarakatkan masih banyak yang belum mengetahui pamahaman tentang pemilihan, dan juga sosialisasi tentang jaman demokrasi," jelas salah satu warga Desa Sukaraja Kecamatan Gedongtataan, yang enggan disebutkan identitasnya. Kamis (30/3)

"KPU yang seharusnya mempasilitasi rumah demokrasi untuk masyarakat agar bisa mendapat wawasan. Namun rumah demokrasi untuk rakyat itu tidak dibuat oleh para pejabat KPU, malah dimakan sendiri uang pembuatannya," timpalnya dengan nada kesal.

Dalam salah satu contoh item pekerjaan yang tidak beres, dirinya mengharapkan penegak hukum, untuk memperdalam kasus ini, dan dapat memproses para pejabat KPU agar tidak ada lagi oknum-oknum yang merugikan negara.

"Untuk para penegak hukum tolong dalami kasus ini, mungkin saja ada item item pekerjaan lainnya yang tidak beres lagi," pungkasnya.

Setelah beberapa kali mendatangi Polres Pesawaran, para pejabat KPU juga, tak henti-hentinya menjalani pemeriksaan. Baik diperiksa oleh BPK maupun Inspektorat Jendral KPU (Irjen).

Sementara Sekertaris KPU Dario mengatakan, bahwa dugaan dugaan yang berkembang itu semua, sudah ditangani oleh APH ataupun tim audit Irjen KPU dari pusat.

"Kami sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, KPU kan punya tim audit sendiri yang disiapkan dari pusat, itupun mereka sudah memeriksa kami, dan hasilnya hanya ada temuan Rp 130 juta saja dan itu sudah saya pulangkan  ke kas negara," ucapnya. (MH/PS)

Read More

Tekab 308 Satreskrim Polres Lamteng Ringkus Pembunuh Riki

[caption id="attachment_1027" align="aligncenter" width="320"] Ilustrasi (ist)[/caption]

BANDARJAYA, FS-- Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Satuan Reserse Kriminal  Polres Lampung Tengah (Lamteng) berhasil menangkap Fery Ramadan (19) warga Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur, Lamteng, Kamis (23/3). Fery ditangkap karena terlibat aksi pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan terhadap Riki Hardiyanto (14) yang mayatnya ditemukan disungai beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Lamteng AKP Reski Maulana mengatakan, kasus tersebut bermula dari penemuan mayat tanpa identitas yang ditemukan di Sungai  Pujoasri, Selasa (21/3) pukul 11.30 Wib. Setelah ditemukan, keluarga dari mayat tersebut menduga bahwa mayat tersebut adalah Riki Hardiyanto (14) warga Kampung Sidomulyo, Punggur. Lanjutnya, setelah dilakukan outopsi ternyata mayat Riki merupakan korban pembunuhan. Tidak berselang lama pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Fery dirumahnya.   

“Pengungkapan kasus ini berawal dari penemuan mayat di Trimurjo pekan lalu. Setelah dilakukan outopsi kami menyimpulkan bahwa mayat tersebut korban pembunuhan. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku bernama Fery. Pelaku ini melakukan curas sekaligus pembunuhan berencana,” kata Kasatreskrim di Mapolres Lamteng, Kamis (30/3).

Menurut keterangan pelaku, tambah Reski, kronologis kejadian yakni, pelaku menghubungi korban untuk hadir dirumahnya dengan dalih memberikan pekerjaan. Selanjutnya korban bergegas pergi mengendari sepeda motornya untuk menemui pelaku. Sampai dijembatan pelaku bersama rekanya (DPO) menghentikan sepeda motor korban. Saat itu juga pelaku meminta sepeda motor korban dengan cara memaksa, karena korban melawan pelaku membenturkan kepala korban hingga tewas.

“Kronologisnya pelaku menghubungi korban dan akan memberikan kerjaan. Sampai dijembatan pelaku menghentikan korban setelah itu terjadi aksi curas dan pembunuhan. Menurut keterangan pelaku, korban dibuang ke Sungai untuk menghilangkan jejak,” ujarnya. 

Sementara pelaku bersama rekannya menjual sepeda motor hasil curianya sebesar Rp 2 juta. Pengakuanya uang tunai hasil jual motor curianya ini digunakan untuk keperluan mereka berdua. “Pelaku menjual motor tersebut Rp 2 juta. Hasilnya mereka gunakan untuk membeli kebutuhannya,” imbuhnya. 

Kini pelaku berikut barang bukti berupa satu unit sepeda motor curiannya yaitu Honda Beat BE 4507 IE diamankan di Mapolres Lamteng untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatanya pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat 4 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 KHUP tentang pembunuhan berencana ancaman hukuman seumur hidup. (JJ)

Read More

Lampung Timur Siap jadi Daerah Ramah HAM

[caption id="attachment_980" align="aligncenter" width="500"] Buapti Nunik menjadi salah satu Narasumber Diskusi Merumuskan Strategi PengarusutamaanKabupaten/ KotaHAM di Indonesia. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Bupati Lampung Timur (Lamtim) Hj Chusnunia Chalim memaparkan bahwa daerah yang dipimpinnya siap menjadi kabupaten ramah HAM. Acara yang digelar di Hotel Morrissey, Jakarta pada Kamis, 30 Maret 2017 itu menegaskan sebagai forum acara multipihak kabupaten/kota ramah HAM di Indonesia.

Bupati Lamtim Hj Chusnunia dalam paparannya menjelaskan, secara simultan dan berkelanjutan, baik dari sisi kebijakan produk hukum maupun penganggaran, Pemerintah Kabupaten Lamtim sudah berusaha menjadi daerah ramah HAM. Selain memakai kriteria yang dirumuskan KemenkumHAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2013, yang kemudian diperbaharui dengan PermenkumHAM Nomor 34 tahun 2016 juga pihaknya menggunakan pendekatan empiris berbasis masyarakat adat.

"Selain telah mencanangkan daerah ramah anak, Pemkab Lamtim juga mulai menginisiasi lahirnya Perda tentang Kabupaten Ramah HAM," kata Mba Nunik.

Acara itu sebagai bagian dari tindak lanjut dari pertemuan di tingkat internasional, dimana menurut perempuan yang aktif di Muslimat NU itu, human rights cities telah menjadi gerakan global. Pengalaman ikut Forum Kota HAM Sedunia atau World Human Rights Cities Forum (WHRCF), lanjut dia, banyak menambah wawasan tentang pentingnya daerah ramah HAM bagi masyarakat Lamtim.

Bahkan, jelas dia, Dewan HAM PBB juga sudah menelurkan resolusi Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 24/2 tahun 2013.

Bupati Lamtim yang mengisi acara pada Sesi III dengan materi "Presentasi Mengenai Tiga Pertanyaan Kunci" itu bersama dengan Bupati Bojonegoro Suyoto, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron.

Acara yang ditaja Infid dalam merumuskan strategi Daerah Ramah HAM. Dalam ToR-nya, Muhammad AS Hikam, Senior Expert Infid menjelaskan, forum multipihak yang hanya menghadirkan beberapa daerah sebagai kota/kabupaten ramah HAM serta sejumlah tokoh nasional dan aktivis HAM di Indonesia itu sebagai upaya mendorong praktik-praktik, inisiatif dan kebijakan yang sudah dan sedang dijalankan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta inisiatif-inisiatif lain oleh masyarakat sipil.

"Kami memandang perlu adanya pembangunan kesepahaman diantara pihak-pihak (aktor-aktor) perlindungan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah daerah," kata dia.

Kesepahaman ini penting, lanjut dia, untuk mewujudkan sinergi, sehingga kerja-kerja yang dilakukan memiliki dampak yang lebih besar dan meluas. Pada akhirnya bila semakin banyak daerah menjadi human rights cities, masyarakat serta bangsa dan negara yang akan menikmatinya. (rls)

Read More

Pembangunan Fly Over dipastikan Belum Punya Ijin

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, angkat bicara terkait pembangunan flyover di kota Bandarlampung yang berada diatas jalan nasional. Menurut Gubernur Ridho, pembangunan tersebut selain belum memiliki izin juga bahkan belum ada feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED).

“Setau saya, flyover kota itu belum ada FS dan DED-nya. Izin dari Kemenhub dan dari Kementerian PU. Dan terkait aset jalan nasional, gubernur sebagai perwakilan pusat didaerah punya tanggung jawab,” tegasnya.

Mengenai pelebaran jalan dan pemangkasan pohon dimedian jalan, menurut Gubernur itu merupakan aset pemkot. “kalau itu punya pemkot. Tapi kalau jalan nasional milik pusat, dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus memonitor situasi,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus bermanuver untuk mengurai arus lalulintas yang kian padat dari waktu ke waktu. Pembangunan fly over dinilai sebagai salah satu jurus andalan. Untuk itu, pemerintah Kota Tapis Berseri, Mei besok mulai pembangunan jalan layang Jalan ZA Pagaralam.

Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan, kepastian tahap pembangunan jalan layang akan dilakukan awal bulan Mei. Saat ini tanam tumbuh yang berada di calon lokasi fly over sudah mulai ditebangi.

“Dan beberapa hal lain untuk menunjang dan memudahkan pengerjaan juga telah dilakukan,” ujar Herman HN.

Proses pelebaran jalan yang menjadi bagian dalam proses pembangunan jalan layang, dia menjelaskan, sudah dilakukan. Antara lain pembongkaran tembok pagar kantor Puskesmas Kedaton dan makam keluarga.

Selain itu Herman mengaku, telah meminta pekerja untuk segera menyelesaikan pembongkaran. Tahap berikutnya adalah membangun pagar baru sesuai badan jalan yang telah dilebarkan.

“Saat pembangunan berjalan, tidak akan ada penutupan ruas jalan Pengendara bisa melintasi bagian pinggir jalan,” tandasnya.(ZN)

Read More

Honerer di Lampung Utara Terima Insentif

KOTABUMI,FS - Upaya untuk mensejahterakan para guru terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.  Salah satunya dengan memberikan tunjangan Khusus untuk guru baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Honorer yang mengajar di Desa Sangat Tertinggal berdasarkan data dari Kementrian Desa Tertinggal.

"Tunjangan khusus ini program dari Pusat yang diberikan melalui APBN. Seperti halnya Kecamatan Kotabumi Selatan, di Kecamatan tersebut ada Desa Alam Jaya dan di Desa itu ada satu sekolah yang masuk dalam kreteria Desa sangat terpencil. Tunjangan ini diberikan kepada guru honorer maupun PNS yang namanya masuk dalam data Dapodik dan memenuhi syarat untuk masuk dalam nominasi," ujar Kadisdikbud Lampura Suwandi didampingi Staf bagian Tendik Amalia Umnis, kemarin(30/3).

Dikatakan Suwandi, tetapi, tidak semua nominasi bisa masuk. Semua harus di Filter oleh Disdikbud Lampura dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Semisal di SDN 7 Alam Jaya ada 10 Rombel, sementara daftar nominasi ada 12, jadi untuk dua rombelnya tidak diusulkan.

Sementara untuk jumlahnya belum bisa dipastikan, karena masih dalam proses pendataan dan pemberkasan. "Tunjangan itu untuk PNS disesuaikan dengan satu kali gaji pokok dan untuk honorer dibayar perbulan Rp 1,5 juta. Yang lebih sejahtera lagi kalau yang dapat gaji, dapat tunjangan khusus dapat juga sertifikasi jadi dapat tiga gaji dan dibayarkan setiap bulannya," kata dia.

Selain tunjangan khusus tambahnya, ada juga tunjangan Insentif guru yang diberikan kepada guru Honorer dari Sekolah Negeri maupun Swasta dan sudah Sarjana(S1) dengan jumlah jam mengajar mencapai 24 jam.

Tak hanya itu saja, ada juga tunjangan kualifikasi yang diberikan kepada guru yang sedang menjalankan kuliah. Dengan persyaratan sudah masuk dalam data Dapodik dan masih menjalani kuliah dan mengajar 24 jam.

"Kalau operatornya aktif dan selalu mengupdate data guru, jika ada guru yang kuliah dimasukkan sedang menjalani kuliah maka guru tersebut akan masuk nominasi.

Setelah dilakukan pendataan, kemudian dilakukan verifikasi kebenarannya. Ini sudah banyak di hubungi , tetapi S1nya sudah selesai dan itu tidak bisa kita usulkan,"pungkasnya‎.(ri/iv)

Read More

Lampung Fair Digelar Bulan Agustus 2017

[caption id="attachment_967" align="aligncenter" width="500"] Rapat Persiapan Lampung Fair yang akan digelar Bulan Agustus 2017. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Pemerintah Provinsi Lampung akan kembali menggelar Pemeran Terbesar dan Pesta Rakyat (Lampung Fair)  pada bulan Agustus 2017 mendatang. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota ini merupakan ajang promosi untuk  menampilkan berbagai kreasi dan inovasi dari daerahnya masing-masing.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan Lampung Fair 2017 yang dilakukan di Ruang Rapat Kerja Sekda Provinsi Lampung, Kamis (30/03/2107).

Dalam arahannya Sutono mengatakan, Agenda Rapat Persiapan Lampung Fair  kali ini untuk  membahas tentang Mekanisme Pemilihan EO,  Tema Lampung Fair 2017, Persyaratan Kerjasama serta Pembentukan Tim Panitia Lampung Fair 2017. “Pelaksanaan Lampung Fair akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 20 Agustus 2017 di PKOR Wayhalim”  ujarnya.

Sutono juga memaparkan, tujuan dari Lampung Fair selain untuk mempromosikan inovasi serta peluang investasi daerah, juga sebagai Informasi Pembangunan dari Bupati, Walikota, atau Gubernur yang diinformasikan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.

“Lampung Fair juga sebagai wadah untuk membuka peluang investasi, mempromosikan  program-program yang terkait dengan investasi daerah terkait dengan tren kecenderungan dunia usaha yang banyak diminati”, jelas Sutono.

Lebih lanjut Sutono sekaligus sebagai Ketua Umum Lampung Fair 2017 mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah persembahan bagi masyarakat Lampung. Untuk itu ia berharap kepada panitia yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mempersiapkan fasilitas secara baik. ”Supaya masyarakat yang hadir dapat menikmati setiap moment dan kegiatan yang ada di Lampung Fair 2017”, tambahnya.

Diinformasikan Oleh Karo Humas dan Protokol Bayana menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan berdasarkan SK Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung tahun 2017.

“Lampung Fair 2017 dilaksanakan untuk  mendukung peningkatan pertumbuhan Ekonomi Nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya. Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan Lampung Fair”. (Rls)

Read More

Kepala SMK PGRI 1 Kedondong Diduga Tilep Dana BOS

[caption id="attachment_963" align="aligncenter" width="500"] Plang SMKN PGRI 1 Kedondong[/caption]

Gedongtataan, FS - Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Drs. Asrul Sani diduga telah menggelapkan ratusan juta rupiah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama dia menjabat, kurang lebih lima tahun.

Menurut sejumlah wali murid dan beberapa anggota komite yang tidak mau disebutkan namanya, dalam penggunaan dana bos tersebut komite tidak dilibatkan, baik dalam realisasi maupun dalam pelaporannya.

"Selama ini komite tidak pernah diikut sertakan dalam penggunaan dana bos tersebut, bahkan kami tidak pernah menandatangani pelaporannya," jelasnya.

"Jumlah murid yang ada di SMK mencapai 270, sehingga setiap tahunnya sekolah mendapatkan dana sebesar 324 juta, dan selama lima tahun ini pengeluaran dana bos tersebut tidak jelas," timpalnya.

Dirinya juga menambahkan, bukan hanya dana bos yang masuk dalam kantong pribadi, namun bantuan siswa miskin (BSM) juga disinyalir disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan di SMK PGRI1 Kedondong, untuk mengungkap dugaan kasus dana bos dan BSM selama Asrul Sani menjabat di sekolah ini, dan apabila terbukti agar di proses dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Sedangkan Kepala SMK PGRI 1 Kedondong Asrul Sani, saat ingin di konfirmasi tidak ada di sekolah, menurut Adri yang sedang duduk di ruang guru, Kepsek dan guru sudah pada pulang, karena sekolah masih mengadakan MID Semester.

Saat dihubungi melalui telpon genggamnya, Kepsek menyangkal, laporan yang dituduhkan kepada dirinya. "Kami selalu berkoordinasi dengan komite, laporan dana bos 2016 sudah saya susun, namun memang belum ditandatangani oleh komite, sedangkan dana bos tahun 2017 belum turun," bantahnya. (MH/PS)

Read More