BPMPD Tunggu Proposal Gerbang Desa Saburai

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="258"] Gerbang Desa Saburai[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, tengah menunggu proposal dari masing-masing wilayah/desa terkait pencairan dana program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai, dalam rangka memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah/desa di bumi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sekretaris BPMPD Lampung Shifa Aini, yang diwakili oleh Kepala Bidang Gerbang Desa, Yulia, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima secara utuh proposal guna pengajuan anggaran di tiap-tiap desa/kabupaten.

Yulia juga meminta, agar proposal yang akan diajukan tersebut harus bisa memenuhi atau sesuai dengan IKD (Indeks Kemajuan Desa).

"Jika sesuai barulah dari provinsi (BPMPD) akan meneruskan kepada Pak Gubernur. Karena beliau (M Ridho Ficardo) sangat ingin memajukan desa-desa tertinggal. Namun, harus sesuai juga dengan syarat dan ketentuan guna menghindari dana tidak terbagi-bagi," kata Yulia, kepada Fajar Sumatera, di ruang kerjanya, Senin (3/4).

Dirinya melanjutkan, jadwal pencairan memang sudah masuk di bulan April 2017 ini. Namun, kembali kepada masing-masing wilayah/desa untuk bisa mengajukan proposal kepada provinsi. "Bulan ini memang masuk tahap pencairan. Tapi kan kami tunggu pengajuan juga. Jika jadwal molor itu kembali kepada keuangan," paparnya.

Untuk dana Gerbang Desa sendiri, tahun 2017 ini, ada 250 desa yang akan menerima anggaran masing-masing sebesar Rp240 juta/desa.

Dengan tujuan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Menyatupadukan program kegiatan penaggulangan kemiskinan berbasis masyarakat perdesaan dan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam sistem.

Bisa mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan. Menyediakan Sarana dan prasara sosial dasar dan ekonomi yang diperioritaskan oleh masyarakat.

"Serta terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan serta terwujudnya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan," ungkap Yulia. (ZN)