Gubernur Ridho Dorong Investasi Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, terus mendorong perkembangan dunia usaha, dengan meningkatkan investasi, dan perekomian Lampung. Salah satunya upayanya adalah, mempermudah perizinan bagi para investor dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu atau dikenal dengan pelayanan perizinan satu atap.

Dengan pelayanan satu atap, kata Gubernur, diharapkan terjadi percepatan pergerakan investasi dan mendinamisasi permodalan di Bumi Ruwa Jurai.

"Dengan sistem ini para pelaku ekonomi akan lebih nyaman, efektif, dan efisien dalam memproses perizinan bagi usaha mereka," kata Gubenur Ridho, Senin (3/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung, Intizam menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan terpadu ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua, serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Intizam, penanaman modal (investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. "Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan," kata dia.

Pasca kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperiman dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perijinan dan investasi.

Namun demikian, sambungnya, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para penanam modal (investor). Kendala itu, antara lain regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal, pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan, kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang belum memadai dan belum bisa diprediksi.

Kendala lainnya, kata dia lagi, belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang terkait dengan perusahaan asing, peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil belum berfungsi secara normal, dan pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah.

"Meskipun kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan sesuatu yang baru, sistem ini diharapkan bisa menstimulus efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah," kata Intizam.

Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nanti akan diintegrasikan 150 jenis izin dan 90 jenis rekomendasi (nonizin). "Dengan begitu, sebuah perizinan nanti tidak melalui mekanisme yang panjang dan berbelit-belit, sehingga proses perizinan lebih cepat," ucapnya.

Seiring dengan itu, kata Intizam, pihaknya tengah mengupayakan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksaan perizinan terpadu satu pintu seperti pengesahan Peraturan Gubernur tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP), pengesahan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis.

"Jumat lalu kami dipimpin Asisten III dan Kepala Dispenda Lampung membahas Revisi Peraturan Daerah (Perda) Retribusi," kata dia.

Lalu, mengupayakan penetapan desain/lay out  PTSP oleh  Konsultan Perencana, Aplikasi Perizinan Online, Penambahan anggaran verifikasi faktual, Penambahan belanja pengadaan sarpras kantor, dan melakukan sosialisasi Pergub 7 Tahun 2017 tentang  pelimpahan wewenang pada acara Rakor PTSP. (ZN)

Read More

BPMPD Tunggu Proposal Gerbang Desa Saburai

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="258"] Gerbang Desa Saburai[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, tengah menunggu proposal dari masing-masing wilayah/desa terkait pencairan dana program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai, dalam rangka memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah/desa di bumi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sekretaris BPMPD Lampung Shifa Aini, yang diwakili oleh Kepala Bidang Gerbang Desa, Yulia, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima secara utuh proposal guna pengajuan anggaran di tiap-tiap desa/kabupaten.

Yulia juga meminta, agar proposal yang akan diajukan tersebut harus bisa memenuhi atau sesuai dengan IKD (Indeks Kemajuan Desa).

"Jika sesuai barulah dari provinsi (BPMPD) akan meneruskan kepada Pak Gubernur. Karena beliau (M Ridho Ficardo) sangat ingin memajukan desa-desa tertinggal. Namun, harus sesuai juga dengan syarat dan ketentuan guna menghindari dana tidak terbagi-bagi," kata Yulia, kepada Fajar Sumatera, di ruang kerjanya, Senin (3/4).

Dirinya melanjutkan, jadwal pencairan memang sudah masuk di bulan April 2017 ini. Namun, kembali kepada masing-masing wilayah/desa untuk bisa mengajukan proposal kepada provinsi. "Bulan ini memang masuk tahap pencairan. Tapi kan kami tunggu pengajuan juga. Jika jadwal molor itu kembali kepada keuangan," paparnya.

Untuk dana Gerbang Desa sendiri, tahun 2017 ini, ada 250 desa yang akan menerima anggaran masing-masing sebesar Rp240 juta/desa.

Dengan tujuan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Menyatupadukan program kegiatan penaggulangan kemiskinan berbasis masyarakat perdesaan dan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam sistem.

Bisa mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan. Menyediakan Sarana dan prasara sosial dasar dan ekonomi yang diperioritaskan oleh masyarakat.

"Serta terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan serta terwujudnya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan," ungkap Yulia. (ZN)

Read More

Gubernur Ridho Diskusikan Pembangunan Lampung dengan Menteri Siti Nurbaya

[caption id="attachment_1191" align="aligncenter" width="500"] Gubenur Lampung berdiskusi bersama Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo bertatap muka dan berdiskusi dengan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Minggu sore (2/04/2017) di Ruang VIP Bandara Raden Inten II.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Lampung didampingi oleh Sekretaris Daerah Sutono. Turut hadir Sekretaris Jenderal dan beberapa Tenaga Ahli Menteri.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol dalam pertemuan penuh kekeluargaan tersebut, Gubernur dan Menteri asal Lampung tersebut  mendiskusikan beberapa hal terkait Pembangunan Lampung.

Gubernur menjabarkan, Delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung saat ini.  Suasana berlangsung akrab terlebih karena Bu Menteri sebelumnya lama bertugas di Pemerintahan Provinsi Lampung, khususnya di Bappeda Lampung.

Beberapa hal didiskusikan terkait jalan tol, pelabuhan bakauheni, kawasan industri dan jalan kereta. Gubernur menyampaikan, Koneksi antara jalan tol dengan pelabuhan harus bersinergi dengan baik. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan di pintu tol yang berada dekat pelabuhan.

"Perlu dipisahkan dermaga kendaraan pribadi dengan angkutan barang. Kendaraan pribadi dan angkutan penumpang harus dapat lancar tanpa terganggu dengan antrian barang," ujar Gubernur.

Terkait pengembangan kawasan industri juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Selanjutnya jalan kereta api perlu diupayakan pemecahan jalur menuju tarahan sehingga tidak masuk kota. Hal ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dalam diskusi juga dibahas Pengembangan Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang perlu dukungan berbagai pihak. Hal ini guna mendukung institut teknologi selevel ITB di Sumatera, khususnya Lampung.

Dalam diskusi ini juga disampaikan hasil rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu yang membahas secara khusus pembangunan Lampung. (Rls)

Read More

Marpaung Berpotensi Jadi Pj.Bupati Mesuji

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat, terkait Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Mesuji, Khamami yang sebentar lagi akan berakhir yaitu tanggal 13 April 2017.

Saat di tanya nama yang cocok, orang nomor satu di Saibumi Ruwa Jurai ini sedikit tertarik dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Irwan Sihar Marpaung. Pasalnya, beliau mantan orang nomor Komandan Korem (Danrem) 043 ini yang berkarir di militer di nilai cocok.

“Ya bisa si dia (Pak Marpaung). Ya tinggal kita lihat amal dan ibadanya,” ujar Gubenur Ridho, Minggu (2/4).

Sejauh ini, kata Ridho, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu turunnya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetepan Pejabat (Pj) Kabupaten Mesuji. “Jadi kita tunggu dulu aturanya, ya kalau abis AMJ tanggal 13, kan bisa saja nanti ada aturan bupati terpilih, Khamamik di lantik sebelum AMJ. Tidak perlu serentak,” jelas Ridho.

Masih jelas Gubernur, waktu pilkada serentak tahun 2015 lalu pelantikan kepala daerah terpilih di provinsi lain juga ada yang tidak serentak. “Nah apa ini akan mencontoh, kita belum tahu, yang jelas kita akan ikuti aturan itu. Untuk sekarang ini kita masih menunggu peraturan dari Kemendagri turun. Draf peraturannya memang sudah diserahkan ke Presiden," tambah Gubernur.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan, pihaknya selaku DPRD Lampung dari dapil tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mesuji bapak Khamami.

“Sebagai bupati definitif pertama yang telah berhasil membawa kabupaten mesuji menjadi lebih maju baik dibidang infrastruktur, pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan beberapa bidang program lainnya,” kata Politikus NasDem itu.

Menurutnya, selama masa jabatan beliau yang pertama Mesuji perlahan pasti terus mengalami peningkatan khususnya anggaran. Yakni terutama dalam membantu masyarakat miskin dan pembukaan daerah-daerah yang terisolir.

“Tentu dalam membangun suatu kabupaten diperlukan kontinutas, diperlukan pembangunan baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang yang berkelanjutan, apalagi kabupaten mesuji yang notabene adalah daerah otonomi baru dan daerah yang memang agak sulit karena kondisi tanah yang rawa dan masih labil,” kata Budi.

Pasalnya, hampir 80% masyarakat Mesuji masih menginginkan beliau melanjutkan kembali pembangunan dikabupaten mesuji, ini terlihat dari hasil pilkada dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Oleh karenanya mesuji masih membutuhkan sosok beliau baik tenaga maupun pikiran setidak 5-10 tahun kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan peluang Irwan Sihar untuk menjadi PJ sangat besar. “Mungkin gubernur punya pertimbangan lain kenapa harus Marpaung. Mesuji kan emang daerah konflik, Apalagi Marpaung mantan Danrem," singkat Yusdianto.(ZN)

Read More

AMJ Khamami, Gubernur Ridho Tunggu Keputusan Kemendagri

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat, terkait Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Mesuji, Khamami yang sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 13 April 2017.

Saat di tanya nama yang cocok, orang nomor satu di Saibumi Ruwa Jurai ini sedikit tertarik dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Irwan Sihar Marpaung.

Pasalnya, beliau mantan orang nomor Komandan Korem (Danrem) 043 ini yang berkarir di militer di nilai cocok.

“Ya bisa si dia (Pak Marpaung). Ya tinggal kita lihat amal dan ibadanya,” ujar Gubenur Ridho, Minggu (2/4).

Sejauh ini, kata Ridho, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu turunnya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetepan Pejabat (Pj) Kabupaten Mesuji.

“Jadi kita tunggu dulu aturanya, ya kalau abis AMJ tanggal 13, kan bisa saja nanti ada aturan bupati terpilih, Khamamik di lantik sebelum AMJ. Tidak perlu serentak,” jelas Ridho.

Masih jelas Gubernur, waktu pilkada serentak tahun 2015 lalu pelantikan kepala daerah terpilih di provinsi lain juga ada yang tidak serentak. “Nah apa ini akan mencontoh, kita belum tahu, yang jelas kita akan ikuti aturan itu. Untuk sekarang ini kita masih menunggu peraturan dari Kemendagri turun. Draf peraturannya memang sudah diserahkan ke Presiden," tambah Gubernur.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan, pihaknya selaku DPRD Lampung dari dapil tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mesuji bapak Khamami.

“Sebagai bupati definitif pertama yang telah berhasil membawa kabupaten mesuji menjadi lebih maju baik dibidang infrastruktur, pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan beberapa bidang program lainnya,” kata Politikus NasDem itu.

Menurutnya, selama masa jabatan beliau yang pertama Mesuji perlahan pasti terus mengalami peningkatan khususnya anggaran. Yakni terutama dalam membantu masyarakat miskin dan pembukaan daerah-daerah yang terisolir.

“Tentu dalam membangun suatu kabupaten diperlukan kontinutas, diperlukan pembangunan baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang yang berkelanjutan, apalagi kabupaten mesuji yang notabene adalah daerah otonomi baru dan daerah yang memang agak sulit karena kondisi tanah yang rawa dan masih labil,” kata Budi.

Pasalnya, hampir 80% masyarakat Mesuji masih menginginkan beliau melanjutkan kembali pembangunan dikabupaten mesuji, ini terlihat dari hasil pilkada dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Oleh karenanya mesuji masih membutuhkan sosok beliau baik tenaga maupun pikiran setidak 5-10 tahun kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan peluang Irwan Sihar untuk menjadi PJ sangat besar. “Mungkin gubernur punya pertimbangan lain kenapa harus Marpaung. Mesuji kan emang daerah konflik, Apalagi Marpaung mantan Danrem," singkat Yusdianto.(ZN)

Read More

Gubernur Lepas 106 Anggota Satbrimob Lampung ke Sulawesi Tengah

[caption id="attachment_1095" align="aligncenter" width="500"] Gubernur Ridho saat melepas anggota satuan brimob Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka operasi Tinombala. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Kapolda Lampung Irjend Polisi Sujarno melepas 106 anggota Satuan Birmod Polda Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka Operasi Tinombala, Jumat (31/3/2017) di Bandara Raden Intan Lampung. Selaku Inspekur Upacara yaitu Kapolda Lampung, Perwira Upacara Kompol Daut Nainggolan,SE dan Komandan Upacara Kompol Tarmansyah,SE.

Yang menarik, pelepasan juga disertai dengan Prosesi Adat Lampung yaitu Ittaran Jelma Bani Tanoh Lampung yang dipimpin oleh Panglima Alif Jaya dari Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Bhak Lampung Barat. Upacara adat ini antara lain berisi prosesi bertangguh yaitu pamit dan cek’ca yang merupakan simbol kesetiaan terhadap Pimpinan, Bangsa dan Negara. Upacara ini merupakan merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi, Jajaran Polda Lampung dan masyarakat atas simbol dari keberanian dan kesetiaan Satuan Brimob Polda Lampung.

Dalam pengarahannya Gubernur Lampung mengatakan, keberangkatan tesebut merupakan tugas mulia untuk mengamankan Bangsa Indonesia  dari berbagai gangguan Kamtibmas. Apalagi Brimob adalah personil khusus Polri yang memiliki  kemampuan gerilya untuk melaksanakan tugas  tersebut.

“Sebagai anggota Brimob sejati kapanpun dan dimanapun di tugaskan harus selalu siap. Oleh karena itu, Satuan Brimob Polda Lampung kiranya dapat melaksanakan tugas BKO ini dengan tulus dan lkhlas.Sselalu waspada dan berpegang teguh dengan prinsip “sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, jiwa ragaku demi kemanusiaan”. Jaga nama baik Provinsi Lampung. Untuk Indonesia, untuk merah putih jiwa raga kita siap korbankan,” ujar Gubernur.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara dihadiri Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan,  Bupati Lampung Timur,  Komandan Satuan TNI Se Prov Lampung, Pasukan Upacara 1 SST Yon 143 TWEJ, 1 SST Brigif 3 Marinir , 1 SST Lanal Lampung 1 SST Lanud P. BUN YAMIN, 1 SSK Satuan Penugasan, 1 SSK Satbrimob Polda Lampung dan Jajaran Pejabat dil ingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Irjend. Pol.  Sujarno dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan Operasi Tinombala adalah kelanjutan operasi Camarmaleo, untuk menangkap Gembong Teroris di Sulawesi Tengah yang masih bergeriliya merongrong ketertiban dan keamanan tanah air.

Satbrimob Polda Lampung akan bergabung denga SAT BRIMOB Polda Maluku,  Jawa Tengah,  yang bertugas selama 3 bulan dari  tanggal 4 April hingga 2 Juli 2017.

“Jaga kesehatan,  kenali daerah,  serta hormati kearifan lokal, saling hormati dan kerjasama dengan seluruh personil dari Satbrimob dari Polda lainnya,” pesan Kapolda.

Read More

DPRD Dukung Langkah Pemprov Lampung Tingkatkan Kualitas Pendidikan

BANDARLAMPUNG, FS - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yandri Nazir, mendukung program Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, yang menghapuskan program biling (bina lingkungan) untuk SMA/SMK sederajat.

Pasalnya, sekolah unggulan menjadi turun kualitasnya dan sekolah swasta terancam gulung tikar karena penerimaan siswa melalui jalur kurang mampu lebih besar daripada siswa reguler.

"Sehingga program Bosda (bantuan oprasional sekolah) dari pemerintah provinsi menjadi upaya untuk meningkatakan kembali kualitas pendidikan khususnya di kota Bandarlampung," tegas Yandri, Jumat (31/3).

Dirinya menjelaskan, untuk jalur reguler persentasenya sebesar 70 persen dan jalur kurang mampu sebesar 30 persen.  Pada jalur reguler total penerimaan dibagi lagi menjadi 70 persen untuk masing-masing kabupaten di tempat mereka melaksanakan tes,  dan 30 ppersen untuk kuota pendaftar dari kabupaten lain,  begitu juga dengan jalur kurang mampu.

Untuk menyeimbangkan, sambung dia, perbandingan rasio ideal per kelas antara guru dan murid,  lanjut Yandri, dari 150 sebaiknya diturunkan menjadi 136 murid, karena mengacu pada Permendikbud No 22 tahun 2012.

"Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tengah menggodok sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2017-2018 untuk tingkatan pendidikan menengah yang sebentar lagi akan dimulai,"  tambah Yandri.

Lanjutnya, PPDB sendiri akan dilaksanakan dengan mekanisme seleksi untuk menentukan peserta terbaik yang bisa masuk ke sebuah sekolah. Sitem ini pun akan dibagi dalam dua jenis metode mendaftar yakni melalui jalur reguler dan jalur kurang mampu,  di mana peserta akan mulai mendaftar dan memverifikasi data secara online.

Seperti diketahui, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, telah menganggarkan Rp75 miliyar untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dalam rangka menuju Sekolah Gratis Tingkat Atas se-Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho mengatakan, bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus memfokuskan program-program pendidikan di Provinsi Lampung. Salah satunya untuk meningkatkan pembangunan pendidikan sekaligus mutu pendidikan di Lampung.

“Untuk itu, kami telah menganggarkan dana untuk Program Bosda 75 Milyar untuk membantu kegiatan pendidikan dijenjang SMA/SMK/MAN/SLTA. Selain itu, kami juga memberikan Insentif kepada seluruh Guru honor murni, Insentif Kepala Sekolah 1 juta/ Kepala Sekolah Se-Provinsi Lampung. Serta untuk mengatasi kekurangan guru telah diluncurkan program Lampung Mengajar sebanyak 120 orang, dari berbagai jurusan pendidikan yang dibutuhkan dimasing masing daerah," tandas Gubernur termuda se Indonesia ini.(ZN)

Read More

Gubernur Ridho Resmikan SMA di Lampung Tengah

[caption id="attachment_1084" align="aligncenter" width="320"] Peresmian SMKN 1 Lampung Tengah (ist)[/caption]

Read More

Gubernur Ridho Apresiasi Surfing Competition Krui 2017

[caption id="attachment_1035" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, mengapresiasi Lampung dalam menggelar Kejuaraan Surfing Internasional bertajuk "Krui Pro 2017 World Surf League (WSL) QS1000 Surfing Competition yang akan berlangsung pada 15-20 April mendatang.

“Even ini juga dalam rangka menunjukkan kesiapan Lampung jika nantinya ditetapkan menjadi venue cabang olahraga selancar dalam pelaksanaan Asian Games XVIII pada tahun 2018,” kata Ridho saat diwawancarai usai menghadiri Peringatan Upacara HUT Satpol PP ke-67 di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/3).

Mengenai kondisi kelistrikan yang dikeluhkan penyelenggara, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN. "Untuk masalaj kelistrikan, mudah mudahan PLN memiliki kemampuan cadangan energi untuk event tersebut," jelasnya.

Ridho juga berharap atlet olahraga air Lampung dapat mengambil manfaat dari pesta olahraga surfing ini. "Supaya bisa merangsang minat masyarakat memanfaatkan potensi alam kita.  Kita juga sudah minta bantuan TNI Angkatan Laut supaya membantu kenampuan atlet selam dan dayung kita," tandasnya.

Untuk diketahui, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, turut mempromosikan Krui Pro 2017 WSL QS1000 Surfing Competition. Promosi tersebut disampaikan Menpar dalam akun Instagram resmi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Arief bahkan memperkenalkan bahwa Pesisir Barat, tepatnya di kawasan Pantai Tanjung Setia menjadi spot baru surfing yang terhitung world class di Lampung.

“Persisnya di Kabupaten Pesisir Barat, Kawasan Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Lampung. Ada Kejuaraan Surfing International Krui Pro 2017 yang akan dilaksanakan pada 15-20 April 2017. Satu bulan ke depan,” promo Arief seperti dikutip dari akun Instagram Kemenpar.

Arief menjelaskan, ada tiga hal strategis dukungan promosi Kemenpar di even internasional tersebut. Pertama, penggemar surfing ini adalah wisatawan mancanegara (wisman) yang kebanyakan berasal dari Australia.

“Mereka sudah menjadikan Bali sebagai the second home, karena surfing. Mereka susah familiar berselancar di ombak Kuta Bali. Marketnya sudah jelas, mereka sudah ke Bali, tinggal diperkenalkan spot baru itu ke Bali,” kata Arief.(ZN)

Read More

Gubernur Ridho Akan Atur Regulasi KA Babaranjang

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Melalui hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, terkait dampak dari Kereta Api Batubara rangkaian panjang (KA Babaranjang) yang melintas ditengah Kota Bandarlampung. Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, memastikan, tahun 2017 ini usulan pembangunan shortcut (pengalihan lintasan) untuk kuda besi tersebut bisa terselesaikan.

"Pertemuan kemarin dengan Kementerian ternyata memang ada over penilaian, sehingga menyebabkan biaya membengkak. Waktu itu saya bicara dengan pejabat eselon 1 di Kemenhub, ternyata untuk pembebasan lahan sampai Rp1 triliun. Ini salah satu faktor pembangunan shortcut kita terhambat," urai Gubernur Ridho, Kamis (30/3).

Namun, kata Gubernur, setelah melakukan koordinasi dan penilaian melalui personel Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, bahwa pembangunan shortcut ini tidak sampai Rp1 triliun, bahkan bisa setengahnya.

"Nah, jangan sampai biaya tinggi pembangunan jadi tidak bisa berjalan. Karena, permasalahannya adalah KA Babaranjang yang melintas ditengah kota bisa menyebabkan kemacetan, ditambah penduduk yang semakin padat. Jadi, bagaimana agar perlintasannya dialihkan ke luar kota," papar Ridho. (ZN)

Read More

Pembangunan Fly Over dipastikan Belum Punya Ijin

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, angkat bicara terkait pembangunan flyover di kota Bandarlampung yang berada diatas jalan nasional. Menurut Gubernur Ridho, pembangunan tersebut selain belum memiliki izin juga bahkan belum ada feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED).

“Setau saya, flyover kota itu belum ada FS dan DED-nya. Izin dari Kemenhub dan dari Kementerian PU. Dan terkait aset jalan nasional, gubernur sebagai perwakilan pusat didaerah punya tanggung jawab,” tegasnya.

Mengenai pelebaran jalan dan pemangkasan pohon dimedian jalan, menurut Gubernur itu merupakan aset pemkot. “kalau itu punya pemkot. Tapi kalau jalan nasional milik pusat, dan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah terus memonitor situasi,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus bermanuver untuk mengurai arus lalulintas yang kian padat dari waktu ke waktu. Pembangunan fly over dinilai sebagai salah satu jurus andalan. Untuk itu, pemerintah Kota Tapis Berseri, Mei besok mulai pembangunan jalan layang Jalan ZA Pagaralam.

Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan, kepastian tahap pembangunan jalan layang akan dilakukan awal bulan Mei. Saat ini tanam tumbuh yang berada di calon lokasi fly over sudah mulai ditebangi.

“Dan beberapa hal lain untuk menunjang dan memudahkan pengerjaan juga telah dilakukan,” ujar Herman HN.

Proses pelebaran jalan yang menjadi bagian dalam proses pembangunan jalan layang, dia menjelaskan, sudah dilakukan. Antara lain pembongkaran tembok pagar kantor Puskesmas Kedaton dan makam keluarga.

Selain itu Herman mengaku, telah meminta pekerja untuk segera menyelesaikan pembongkaran. Tahap berikutnya adalah membangun pagar baru sesuai badan jalan yang telah dilebarkan.

“Saat pembangunan berjalan, tidak akan ada penutupan ruas jalan Pengendara bisa melintasi bagian pinggir jalan,” tandasnya.(ZN)

Read More

Menteri Koperasi Beri Penghargaan Kepada Gubernur Ridho

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Satria Alam mewakili Gubernur Lampung menerima Penghargaan dari Menteri Koperasi. (Foto ist)

Read More