Meski Tak Produktif, Pemkab Lamteng Tetap Naikkan Anggaran Makan Minum

BANDAR LAMPUNG -Center for Budget Analysis (CBA) menilai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) buruk dalam mengelola anggaran. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan catatan analisis anggaran Kabupaten tersebut.

"Sudah menjadi masalah klasik nampaknya, sebagian besar aliran uang APBD dihabiskan untuk kegiatan yang tidak produktif seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (habis di perut para pejabat Pemkab)," ujar koordinator CBA Jajang Nurjaman, jumat (14/4)

NGO yang corcern dalam analisis anggaran ini mengungkap pada tahun 2015 dan 2016 anggaran sebesar Rp. 6,750,105,100 habis hanya untuk biaya makan dan minum Sekretariat Daerah (Setda) Lampung Tengah.

"pada tahun 2015 dari 24 kegiatan di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah, anggaran yang dihabiskan untuk biaya makan dan minum mencapai angka Rp. 3,229,013,000.  Dapat kita lihat dari 19 kegiatan pengadaan yang nilainya kurang dari angka 200 juta pakai Penunjukan Langsung (PL). Sedangkan lima proyek pengadaan makan dan minum dilakukan melalui proses lelang," ungkap CBA

Sementara pada tahun 2016 anggaran biaya makan dan minum Setda Lampung mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 3,521,092,100. Pengadaan biaya makan dan minum tersebut  lima diantaranya dilakukan melalui proses lelang dan sisanya dengan penunjukan langsung.

Terkait hal itu, Center for Budget Analysis memiliki beberapa catatan terkait biaya konsumsi di lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

Pertama, untuk tahun 2015 biaya konsumsi mencapai angka Rp. 3,2 miliar, jumlah tersebut didapat dari akumulasi sejumlah kegiatan.

"Perbulan Setda Pemkab Lampung menghabiskan  Rp. 269,084,417, perminggunya setara Rp. 67,271,104, per tahun tahun 2016 dari Rp. 3,521,092,100. Artinya perbulan Rp. 293,424,342 sedangkan untuk perminggunya mencapai Rp. 73,356,085," urai CBA dalam analisis anggarannya.

CBA membaca anggaran tersebut yang paling besar dihabiskan untuk makan dan minum serta agenda rutin rapat pejabat hingga Bupati.

"Untuk biaya makan dan minum kegiatan tersebut antara tahun 2015 dan 2016 mencapai Rp. 5,244,600,600," kata dia

Dalam pelaksanaannya, dua perusahaan langganan Setda Pemkab Lampung tengah selalu memenangkan proyek pengadan konsumsi untuk lingkungan Setda Pemkab Lampung Tengah.

"CV. Parti yang beralamat di Jl. Kunang No.15 Kauman Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota Lampung dan CV. Radjasa Perkasa beralamat di Unyi No 143 RT. 001 RW. 001 Gunung Sugih - Lampung Tengah Kabupaten Lampung," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum dapat dikonfirmasi dan belum memberikan klarifikasi mengenai persoalan anggaran tersebut.

Read More

Gubernur Ridho Dorong Investasi Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, terus mendorong perkembangan dunia usaha, dengan meningkatkan investasi, dan perekomian Lampung. Salah satunya upayanya adalah, mempermudah perizinan bagi para investor dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu atau dikenal dengan pelayanan perizinan satu atap.

Dengan pelayanan satu atap, kata Gubernur, diharapkan terjadi percepatan pergerakan investasi dan mendinamisasi permodalan di Bumi Ruwa Jurai.

"Dengan sistem ini para pelaku ekonomi akan lebih nyaman, efektif, dan efisien dalam memproses perizinan bagi usaha mereka," kata Gubenur Ridho, Senin (3/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Lampung, Intizam menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan terpadu ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua, serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Intizam, penanaman modal (investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. "Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan," kata dia.

Pasca kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperiman dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perijinan dan investasi.

Namun demikian, sambungnya, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para penanam modal (investor). Kendala itu, antara lain regulasi pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif sehingga cenderung membingungkan penanam modal dan calon penanam modal, pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan, kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang belum memadai dan belum bisa diprediksi.

Kendala lainnya, kata dia lagi, belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang terkait dengan perusahaan asing, peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor riil belum berfungsi secara normal, dan pelaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dan cenderung menciptakan pemerintahan baru di tingkat yang lebih rendah.

"Meskipun kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan sesuatu yang baru, sistem ini diharapkan bisa menstimulus efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah," kata Intizam.

Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nanti akan diintegrasikan 150 jenis izin dan 90 jenis rekomendasi (nonizin). "Dengan begitu, sebuah perizinan nanti tidak melalui mekanisme yang panjang dan berbelit-belit, sehingga proses perizinan lebih cepat," ucapnya.

Seiring dengan itu, kata Intizam, pihaknya tengah mengupayakan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksaan perizinan terpadu satu pintu seperti pengesahan Peraturan Gubernur tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP), pengesahan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis.

"Jumat lalu kami dipimpin Asisten III dan Kepala Dispenda Lampung membahas Revisi Peraturan Daerah (Perda) Retribusi," kata dia.

Lalu, mengupayakan penetapan desain/lay out  PTSP oleh  Konsultan Perencana, Aplikasi Perizinan Online, Penambahan anggaran verifikasi faktual, Penambahan belanja pengadaan sarpras kantor, dan melakukan sosialisasi Pergub 7 Tahun 2017 tentang  pelimpahan wewenang pada acara Rakor PTSP. (ZN)

Read More

Pemkot Bandarlampung Hamburkan Uang Secara Mubazir

[caption id="attachment_1265" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG,FS-Pemerintah Bandarlampung seolah menghamburkan anggaran untuk pembangunan pasar tradisional secara bertingkat. Pasalnya para pedagang lebih cenderung memilih berdagang dilantai bawah ketimbang di lantai atas sehingga pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sewa lahan menjadi kurang maksimal.

Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung, Poltak Aritonang, mangatakan bahwa masalah pembangunan pasar tradisional secara bertingkat memang menjadi kelemahan untuk menarik pedagang agar mau berjualan di lantai atas.

“ Hampir rata-rata pedagang  pasti mencari tempat dagangan dilantai dasar, alasannya,  banyak orang atau pengunjung  yang lalu lalang dilantai satu sehingga menjadi lebih ramai.  Namanya pedagang,  pasti mencari titik strategis untuk berdagang,” kata Poltak, Senin (3/4).

Mengatasi masalah itu, Pihaknya mengaku telah memberi masukan dan telah dijalankan oleh pemkot Bandarlampung untuk mengajak pedagang agar mau berjualan dilantas atas. Tetapi, permasalahan disini, para pedagang bersikeras untuk tetap berjualan dilantai dasar.

“Bukan masalah mudah mengatasi pedagang untuk bisa ikut dengan keinginan kita dan itu harus dilakukan secara bertahap,” ujarnya. (TIM)

Read More

Pemprov Lampung Kebut Optimalisasi PKOR

[caption id="attachment_1259" align="aligncenter" width="500"] Foto: Istimewa[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan melakukan refungsionalisasi serta pengoptimalisasian pengelolaan Kawasan PKOR Way Halim, dengan bekerjasama dengan PT Wahana Raharja. Selain sebagai tempat, kawasan PKOR Way Halim akan menjadi pusat kesenian serta sebagai tempat wisata edukasi dan kuliner.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono, menjelaskan, bahwa refungsionalisasi kawasan PKOR Way Halim membutuhkan pengelola yang mumpuni. Untuk mendukung percepatan. Untuk itu, refungsionalisasi Pemerintah Provinsi Lampung sedang meningkatkan beberapa fasilitas di kawasan PKOR Way Halim seperti Joging Track, Penataan lampu Jalan, Taman Edukasi serta ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut, Sutono menjelaskan, dalam mendukung peningkatan Fungsi dan manfaat kawasan PKOR Way Halim sangat diperlukan pembenahan lahan parkir, penataan ulang taman, perbaikan toilet, penataan gedung budaya serta perbaikan dalam jalur masuk ke kawasan PKOR Way Halim.

“Pemerintah Provinsi juga akan memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna PKOR Wayhalim," kata Sutono, saat menggelar rapat di Kantor Bappeda Lampung, Senin (3/4).

Dirinya pun berharap dengan bekerja sama dengan PT Wahana Raharja kedepannya kawasan PKOR Way Halim mampu menjadi salah satu ikon Lampung.

"PKOR Wayhalim dapat menjadi salah satu destinasi  wisata bagi masyarakat, terutama bagi masyarkat lampung. pengelolaan PKOR yang tepat juga diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," papar mantan Sekda Lampung Selatan itu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wahana Rahardja Idrus Efendy, menambahkan, Kawasan PKOR akan dioptimalkan menjadi pusat olahraga, sentra kesenian, rekreasi dan hiburan bagi masyarakat.

“Pihak pengelola bekerjasama dengan Pemprov akan berupaya menjadikan  PKOR menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung. untuk lebih menarik minat masyarakat Pengelola juga akan memiliki program event yang diselenggarakan  secara berkesinambungan," ungkapnya. (ZN)

Read More

36.937 Siswa SMK di Lampung ikuti UNBK/UNKP

[caption id="attachment_1251" align="aligncenter" width="500"] Wakil Gubernur Lampung Bakhtiar Basri saat meninjau pelajar mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Nasional Kertas Pensil. (Foto ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Dari total 36.937 Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta di Provinsi Lampung, sebanyak 280 SMK menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan jumlah peserta 30.210 siswa.

Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Diona Katharina. Bahwa, sementara sisanya yakni 196 SMK masih menerapkan Ujian Nasional Kertasi Pensil (UNKP) dengan jumlah peserta sebanyak 6.727.

Salah satu perwakilan sekolah, Kepala SMK Negeri 3 Bandarlampung, Netty, menuturkan, peserta UN di sekolahnya sebanyak 312 siswa dengan menggunakan dua ruang lab komputer, dimana satu ruang memiliki kapasaitas 64 siswa, dan satu ruang yang lain berkapasitas 40 siswa. Pelaksanaan UN dibagi dengan tiga sesi.

“Dengan jumlah 64 siswa dalam satu ruangan memang dirasa tak efektif, tetapi kita mengingat keterbatasan ruangan dan aliran listrik kita khusus untuk komputer karena memang ini sekolah praktek. Dan hari pertama ini Alhamdulillah lancar tepat waktu, pukul 7.30 UN sudah bisa dimulai,” ujar Netty, Senin (3/4).

Sementara itu, Kepala SMK 2 Mei, Djumadi, mengatakan, peserta ujian di sekolahnya berjumlah 463 siswa dengan dibagi tiga sesi dan empat lab komputer yang berkapasitas rata-rata 39-40 peserta. Jumlah tersebut menurun sebanyak 107 dari tahun kemarin yang berjumlah 570 siswa. Hal ini karena adanya sistem billing yang diterapkan di sekolah negeri.

“Standar penerimaan siswa itu sebesar 1.500. Sekarang cuma 1.200. Kita baru tahun ini melaksanakan UNBK. Kalau tahun lalu melaksanakan UNBK, maka kita harus siap sebanyak 200 unit komputer,  tahun ini kita memaksakan diri dengan membeli 90 unit komputer jadi kalau sudah 170 baru kita bisa melaksanakan UBK,” katanya.                      

Terpisah, Rafita, siswi SMKN 3 Bandarlampung, kelas XII Boga satu, menuturkan, hampir semua soal yang ia temukan pada UNBK mata pelajaran Bahasa Indonesian dapat terjawab dan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan ketika pemantapan dan belajar normal. Selain itu tidak ditemukan kendala dalam proses ujian seperti token, login id maupun kelistrikan serta komputer sehingga UNBK berjalan dengan cukup lancar.

“Tadi lumayan bisa jawab, ada sekitar 30 yang saya yakin bisa, ada sedikit susah di majas dan juga kalimat sambung, serta jawaban yang sedikit mengecoh, mirip-mirip gitu,” ujarnya.

Untuk diketahui, di hari pertama pelaksanaan UN, Senin (3/4), Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, mengunjungi beberapa sekolah seperti SMK Negeri 3 Bandarlampung dan SMK 2 Mei Bandarlampung guna melihat sejauh mana persiapan UNBK dan UNKP.

Bachtiar mengatakan, pihaknya akan berupaya dengan bertahap memperbaiki sistem UNBK di sekolah-sekolah yang saat ini masih menerapkan UNKP. Terlebih, pihaknya juga tak menjanjikan hal itu karena disamping kewenangan SMA/SMK yang saat ini sudah dialihkan ke provinsi, beban untuk pembenahan di sektor lain juga menjadi alasannya.

“Jadi kita gak janji semua bisa kita perbaiki, tapi kita akan berangsur-angsur berupaya. Kita ingin ada standar yang pasti untuk kelulusan siswa dan standar pendidikannya,” kata Bachtiar saat memantau UN di SMK 2 Mei Bandarlampung.

Pengawasan yang tak begitu ketat jika dibandingkan UN pada tahun kemarin, mendapat tanggapan dari Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Sulpakar, menurutnya,  sebelum digelarnya ujian pihaknya telah menandatangani fakta integritas sehingga semua pihak sudah menjamin kebaikan pelaksanaan UN yang didalamnya jujur, tertib, aman.

“Apalagi UNBK kita pastikan tak ada semacam kebocoran soal, juga UNKP sudah didistribusikan secara tertib yang sudah kita ikuti secara bersama dan akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,” tukasnya.

Lanjutnya, apalagi saat ini beban psikologis para guru sudah cukup berkurang karena UN bukan lagi menjadi salah-satu penentu kelulusan, sehingga dirinya yakin pola kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya.(ZN)

Read More

Akhir April, Tahap Pertama Dana Desa Diterima Pemprov

[caption id="attachment_1243" align="aligncenter" width="500"] Kepala Bidang Perencanaan Desa BPMPD Lampung, I Wayan Gunawan - (Foto Irzon)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Selain Program Gerbang Desa dari Gubernur Lampung, sebanyak 2435 desa di Provinsi Lampung, juga akan segera terima pencairan tahap pertama dana desa sebesar Rp1,14 triliyun pada akhir April 2017 ini dari dana APBN.

"Kalau tidak ada halangan, transfer tahap pertama akan diterima ke Pemprov pada akhir April. Dana tersebut akan diteruskan ke 14 Kabupaten. Dari sana pemkab akan menyalurkan ke masing-masing desa," kata Kabid Perencanaan Desa BPMPD Lampung, I Wayan Gunawan.

Lanjut Wayan, pada tahap kedua, Lampung akan menerima kucuran dana sebesar Rp7,26 triliyun dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Tahap pertama sebesar 60 persen yang dilakukan pada April, sementara 40 persen sisanya akan cair pada Agustus," ucapnya.

Pencairan dana desa ini, sambungnya, telah diatur dalam Perturan Menteri Keuangan. Dana desa dijadwalkan cair pada Maret dan Agustus 2017.

Disinggung mengenai keterlambatan pencairannya, hingga April, Wayan menjelaskan, bahwa pencairan dana desa kerap terhambat lantaran menunggu laporan konsolidasi dan pertanggungjawaban dari tiap kabupaten.

Ia membenarkan, jika pencarian dana desa kerap tidak tepat waktu. Lantaran pencairannya membutuhkan syarat verifikasi administrasi. Mulai dari tingkatan kabupaten dengan penyusunan APBD dan rencana perincian serta laporan keuangan tiap desa yang menerima dana desa.

"Syarat verifikasi, kabupaten seperti sudah membuat perda APBD. Perincian tiap desa mengenai rencana dan realisasi juga diperlukan. Ini kerap terhambat, sehingga pencairannya juga tertunda," tandas Wayan.(ZN)

Baca Juga:  http://fajarsumatera.co.id/index.php/2017/04/03/bpmpd-tunggu-proposal-gerbang-desa-saburai/

Read More

BPMPD Tunggu Proposal Gerbang Desa Saburai

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="258"] Gerbang Desa Saburai[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, tengah menunggu proposal dari masing-masing wilayah/desa terkait pencairan dana program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Saburai, dalam rangka memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah/desa di bumi Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sekretaris BPMPD Lampung Shifa Aini, yang diwakili oleh Kepala Bidang Gerbang Desa, Yulia, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima secara utuh proposal guna pengajuan anggaran di tiap-tiap desa/kabupaten.

Yulia juga meminta, agar proposal yang akan diajukan tersebut harus bisa memenuhi atau sesuai dengan IKD (Indeks Kemajuan Desa).

"Jika sesuai barulah dari provinsi (BPMPD) akan meneruskan kepada Pak Gubernur. Karena beliau (M Ridho Ficardo) sangat ingin memajukan desa-desa tertinggal. Namun, harus sesuai juga dengan syarat dan ketentuan guna menghindari dana tidak terbagi-bagi," kata Yulia, kepada Fajar Sumatera, di ruang kerjanya, Senin (3/4).

Dirinya melanjutkan, jadwal pencairan memang sudah masuk di bulan April 2017 ini. Namun, kembali kepada masing-masing wilayah/desa untuk bisa mengajukan proposal kepada provinsi. "Bulan ini memang masuk tahap pencairan. Tapi kan kami tunggu pengajuan juga. Jika jadwal molor itu kembali kepada keuangan," paparnya.

Untuk dana Gerbang Desa sendiri, tahun 2017 ini, ada 250 desa yang akan menerima anggaran masing-masing sebesar Rp240 juta/desa.

Dengan tujuan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Menyatupadukan program kegiatan penaggulangan kemiskinan berbasis masyarakat perdesaan dan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam sistem.

Bisa mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan budaya dan lingkungan. Menyediakan Sarana dan prasara sosial dasar dan ekonomi yang diperioritaskan oleh masyarakat.

"Serta terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan serta terwujudnya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan," ungkap Yulia. (ZN)

Read More

5 Orang Gangguan Jiwa Diamankan Pol PP Lampura

[caption id="attachment_1210" align="aligncenter" width="378"] Ilustrasi (ist)[/caption]

KOTABUMI, FS -  Sebanyak lima ‎orang yang mengalami gangguan jiwa ‎diamankan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara sepanjang tahun 2017. Mereka terpaksa diamankan lantaran kerap berkeliaran di jalan dan tak jarang mengganggu para pengguna jalan.

"Dari awal tahun hingga sekarang, sudah ada 5 orang yang mengalami gangguan mental yang kami amankan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, AKBP. Suratno, Minggu (2/3/2017).

Suratno mengatakan, kelima orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu terpaksa diamankan lantaran berkeliaran di pusat - pusat keramaian dan sejumlah ruas jalan. Selain mengganggu keindahan kota, tak jarang mereka juga mengganggu kenyamanan warga baik itu pejalan kaki maupun para pengendara.

"Mereka terpaksa diamankan karena selain mengganggu keindahan kota, mereka juga kerap mengganggu para pengguna jalan," tuturnya.

Seperti di depan kantor Pemkab, misalnya, kata Suratno lagi, orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut menarik atau merampas tas sejumlah pengendara roda dua. Beruntung, bawahannya sigap menyikapi hal itu dengan langsung mengamankan orang tersebut. Jika tidak, tentu dapat membahayakan nyawa pengguna jalan atau orang yang mengalami gangguan jiwa itu sendiri.

"Mereka yang diamankan telah diserahkan ke Dinas Sosial," kata dia.

Ketika ditanya adakah kemungkinan orang - orang yang mengalami gangguan jiwa di daerahnya itu adalah orang - orang yang sengaja dibuang ke wilayahnya, Suratno mengaku tak dapat memastikan hal tersebut. Namun, yang jelas, pihaknya akan terus melakukan penertiban kepada mereka yang dinilai mengganggu keindahan kotan dan kenyam‎anan warga.

"Mungkin saja seperti itu, tapi yang pasti, kami akan terus berusaha menertibkan orang - orang mengalami gangguan jiwa yang kedapatan berkeliaran atau mengganggu kenyamanan warga," terangnya. ‎
‎
Sebelumnya, Selasa (7/3/2017) sekitar pukul14.00 WIB, a‎nggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara mengamankan perempuan yang mengalami gangguan jiwa di depan pintu masuk kantor Pemkab‎, ‎

Pantauan di lokasi, perempuan ini terpaksa diamankan lantaran mengganggu para pengendara dengan ‎menarik tas atau memukul. Awalnya, mereka tak berniat mengamankan perempuan itu, namun dikarenakan terus mengganggu para pengguna jalan sehingga berpotensi membahayakan para pengguna jalan maupun dirinya sendiri, petugas pun akhirnya memutuskan mengamankan yang bersangkutan.

Saat diamankan, perempuan yang mengenakan kaos putih dan celana pendek ini melakukan perlawanan dan berusaha kabur. Bahkan, saat diamankan, yang bersangkutan ‎sempat meronta - ronta dan memukul petugas. Yang bersangkutan sempat kabur dan memukul seorang pengendara motor, namun berhasil kembali diamankan.

Selanjutnya, perempuan yang mengalami gangguan jiwa ini dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, bukannya menurut, yang bersangkutan kembali berontak dan melawan petugas. Supaya tak membahayakan petugas atau dirinya sendiri, petugas pun berinisiatif mengikat kedua tangan korban. Perempuan paro baya ini akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Lampung Utara.(RI/IV)

Read More

Baru Rencana, Pemkot Akan Bayarkan Tunggakan Biling

[caption id="attachment_1198" align="aligncenter" width="469"] Siswa Pendaftar program Bina Lingkungan - Ilustrasi (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS – Pemerintah Bandarlampung berencana membayar tunggakan dana bina lingkungan (Biling) SMA/SMK sekitar Rp 21 miliar usai mendapat  hasil perhitungan dari Disdik setempat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Bandarlampung tunggakan biling yang  terdiri dari 9 SMK sekitar Rp 10 miliar dan 17 SMA Negeri Rp11 miliar yang belum dibayarkan oleh pemkot Bandar Lampung hingga Desember 2016.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung, Trisno Andreas mengatakan pemkot siap membayar tagihan biling jika Disdik telah memberikan data hasil hitung-hitungan tunggakan itu.

“Lagi kita suruh hitung dulu di disdik, kalau hitungan sudah keluar resmi, siap bayar, Insya Allah dananya siap. Mudah mudahan senin (hari ini) sudah ketahuan angkanya,” kata Trisno,Minggu (2/4).

Jika dana pemkot mencukupi, maka tunggakan biling akan dilunasi, namun jika tidak cukup, maka akan menggunakan metode cicil.

"Kalau tidak cukup misalnya untuk pembayaran tunggakan selama empat bulan, maka kita bayar dulu tiga bulan atau membayar yang SMA dulu. Yang pasti kita liat berapa nominalnya.,” ungkapnya

Mengenai tunggakan lainnya seperti jamkeskot, pihaknya juga akan melunasinya namun yang harus diingat lanjut Trisno, tagihan jamkeskot terus bertambah seiring banyaknya masyarakat yang sakit.

“Jamkeskot itu juga kewajiban kita dan tinggal dikit lagi. Kalau kondisi masyarakat sehat semua ya berkurang, tapi kalau banyak yang sakit kayak musim sakit begini dipastikan bertambah,” pungkasnya. (ZN/TM)

Read More

Gubernur Ridho Diskusikan Pembangunan Lampung dengan Menteri Siti Nurbaya

[caption id="attachment_1191" align="aligncenter" width="500"] Gubenur Lampung berdiskusi bersama Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo bertatap muka dan berdiskusi dengan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Minggu sore (2/04/2017) di Ruang VIP Bandara Raden Inten II.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Lampung didampingi oleh Sekretaris Daerah Sutono. Turut hadir Sekretaris Jenderal dan beberapa Tenaga Ahli Menteri.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol dalam pertemuan penuh kekeluargaan tersebut, Gubernur dan Menteri asal Lampung tersebut  mendiskusikan beberapa hal terkait Pembangunan Lampung.

Gubernur menjabarkan, Delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung saat ini.  Suasana berlangsung akrab terlebih karena Bu Menteri sebelumnya lama bertugas di Pemerintahan Provinsi Lampung, khususnya di Bappeda Lampung.

Beberapa hal didiskusikan terkait jalan tol, pelabuhan bakauheni, kawasan industri dan jalan kereta. Gubernur menyampaikan, Koneksi antara jalan tol dengan pelabuhan harus bersinergi dengan baik. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan di pintu tol yang berada dekat pelabuhan.

"Perlu dipisahkan dermaga kendaraan pribadi dengan angkutan barang. Kendaraan pribadi dan angkutan penumpang harus dapat lancar tanpa terganggu dengan antrian barang," ujar Gubernur.

Terkait pengembangan kawasan industri juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Selanjutnya jalan kereta api perlu diupayakan pemecahan jalur menuju tarahan sehingga tidak masuk kota. Hal ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Dalam diskusi juga dibahas Pengembangan Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang perlu dukungan berbagai pihak. Hal ini guna mendukung institut teknologi selevel ITB di Sumatera, khususnya Lampung.

Dalam diskusi ini juga disampaikan hasil rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu yang membahas secara khusus pembangunan Lampung. (Rls)

Read More

Pejabat Narkoba Harus Ditindak Tegas

[caption id="attachment_1180" align="aligncenter" width="500"] Ginda Ansori (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG,FS-Pengamat Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi Poltekes Tanjung Karang, Gindha Anshori mendorong aparat hukum dapat menindak tegas mantan Kadisnaker Bandarlampung sekaligus berstatus tersangka, Gumsoni jika terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba.

“Seharusnya terhadap pejabat publik dapat diberikan sanksi lebih besar ketimbang masyarakat umum, karena mereka telah digaji oleh negara dan menjadi panutan masyarakat. Ternyata menjadi pengkhianat daripada tujuan dari pemerintah untuk bebas narkoba.” kata Gindha, Minggu (2/4).

Gumsoni juga sempat menunjukan sikap tidak kooperatif pasca ditemukannya alat hisab sabu diruang kerjanya saat penggerebekan oleh polresta Bandarlampung , Kamis (16/3). Sejak penggerebekan itu, Gumsoni menghilang hingga akhirnya polisi menetapkannya jadi tersangka.

“Hendaknya para penyidik dapat mengedepankan kepentingan penyidikannya, jangan sampai penyidikannya ditangguhkan atau menjadi tahanan luar atau direhab, kemudian menghambat penyidikan perkara ini karena diduga ada nilai ekonomi dibalik itu,” ungkapnya.

Gindha juga berpesan untuk pemerintah Bandarlampung agar tidak membekingi oknum yang terlibat terhadap penyalahgunaan narkoba. Akan  tetapi memikirkan cara untuk mengobati beliau (Gumsoni) agar selalu sehat dan bisa segera mengabdi kepada Negara.

“Jangan sampai ada pihak pemkot meloloskan Gumsoni dari jeratan hukum, tidak mendidik namanya. Tetapi yang mendidik itu bagaiman caranya berupaya mengobati dia (Gumsoni) agar mau bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Karena beliau lagi dicoba dan kalah saat berhadapan dengan narkoba,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Gindha, Wali Kota Bandarlampung, Herman HN mempunyai tugas agar tidak ada lagi aparatur sipil Negara (ASN) yang berada di bawah kepemimpinannya terjerumus dalam tindak penyalahgunaan narkoba.

”Permasalahan ini dapat menjadi cambuk buat pemkot Bandarlampung,  agar tidak ada lagi oknum yang berada di jajarannya melakukan penyalahgunaan narkoba,”ungkapnya.

Ia berharap aparat hukum dapat member sanksi tegas terhadap Gumsoni agar ada efek jera bagi pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

“Menurut pernyataan tertulis dari BNN pusat bahwa pengguna narkoba  yang direhabilitasi itu ketika dia melaporkan diri sehingga dia direhabilitasi. Selain itu, Presiden RI, Joko Widodo juga telah menyatakan perang terhadap narkoba, karena Indonesia tengah mengalami darurat narkoba,” pungkasnya. (ZN/TM)

Read More

Menteri LH dan Kehutanan Kunjungi Tanggamus

[caption id="attachment_1177" align="aligncenter" width="500"] Siti, Nurbaya ddampimgi Stono saat menghadiri gelaran Hari Rimbawan ke 34[/caption]

KOTAAGUNG, FS - Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Baya mengunjungi Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Sekolah usaha perikanan menengah (SUPM) Kotaagung. Kunjungan Siti Nurbaya itu dalam rangka hari rimbawan ke 34 dan peringatan hari hutan internasional.

Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, bahwa konservasi sangat penting, sebab konservasi dikaitkan dengan tidak saja kelestarian, tapi juga dalam pengembangan wilayah disuatu daerah, apalagi dalam perjalanannya konservasi menawarkan keindahan alam.

“Konservasi sering mengalami gangguan, hal ini sedang kita tangani dan atasi, dengan beberapa agenda.  Kemudian adanya Taman Nasional juga penting untuk Indonesia dan dunia, sebagai contohnya setiap hari saya mendapat hampir 500 email dari seluruh dunia yang menanyakan perkembangan satwa di Taman Nasional kita seperti Badak, gajah, orang utan dan harimau sumatera, artinya hutan kita dan satwa yang ada didalamnya mendapat perhatian dari dunia,” jelasnya.

Kawasan Hutan lanjut Siti, harus benar-benar dijaga,  sebab hutan juga berperan dalam pengembangan wilayah dan juga bisa menghasilkan Sesuatu, misalnya, wisata alam yang bisa dinikmati.”Kita tidak bisa main-main lagi tentang taman nasional ini. Ada progran hutan sosial, memberikan akses masyatakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, buah, dan rotan,” ujar Siti.

Sementara itu, Plt Sekda Tanggamus Andi Wijaya yang hadir dalam kesempatan itu berharap koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan  sektor kehutanan antara pemerintah kabupaten, pemprov dan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan,  hal itu lantaran saat ini Pemkab Tanggamus sudah  tidak memiliki kewenangan lagi terhadap pengelolaan hutan, disatu sisi hutan di Tanggamus sangat luas.

“Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tanggamus memiliki wilayah hutan yang luas dan memerlukan penanganan khusus dari semua pihak. Dari 285.546 hektar luas wilayah Tanggamus, 134.324,11 hektarnya atau 47,04 persen adalah kawasan hutan . Kawasan hutan lindung yang berada di Tanggamus terdiri dari register 25 Pematang Tanggang,Register 26 Serkung Peji,Register 27 Pematang Sulah, Register 28 Bukit Neba, Regiter 30 Gunung Tanggamus,Register 31 Pematang Arahan, Register 32 Bukit Rindingan dan Register 39 Kotaagug Utara,” ujar Andi.

Dikatakan Andi, bahwa saat ini di Tanggamus ada 32 gapoktan yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatakan (IUPHKm) dari bupati Tanggamus dan masih ada 9 gapoktan lagi yang sedang dalam proses IUPHKm dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan total luasan pengelolaan HKm 58.160,70 ha dan anggota 22.391 KK.

“Kelompok HKm yang sudah mendapatkan IUPHKm diwajibkan untuk menanam tanaman keras dan bisa mengambil buahnya, mengambil madu hutan, menghasilkan gula aren dan ada juga yang menanam kopi dan kakao, mereka ini dibina oleh LSM Konsorsium Kota Agung Utara (Korut),” kata dia.

Sementara itu, ketua panitia pelaksana Kemah Konservasi yang juga Kepala TNBBS Timbul Batu Bara, mengatakan dalam memperingati Hari Bhakti Rimbawan Ke 34 dan Hari Hutan Internasional tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan mulai dari aksi bersih-bersih pantai, menanam mangrove, kemah dan pelepasliaran satwa yang dilindungi.

“Dalam kemah konservasi diikuti 337 peserta Pramuka, Pramuka yang ikut dari berbagai satuan karya (Saka). Tujuan kegiatan ini pertama melahirkan pejuang konservasi yang bisa mempertahankan warisan alam dunia, kemudian terwujudnya kesadaran masyarakat tentang konservasi hayati dan suatu kehormatan bagi kami, ibu menteri bisa hadir disini, semoga kehadiran ibu bisa menjadi  motivasi untuk kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi,” kata Timbul.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan penanaman pohon, penyebaran bibit udang, dan pelepasliaran hewan yang dipusatkan di kompleks SUPM Kotaagung, Hadir dalam kegiatan itu, Sekdaprov Lampung Sutono, pejabat dilingkungan Kementerian LH dan Kehutanan, pejabat TNBBS, kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili, dandim 0424 Letkol (Inf) Hista Soleh harahap, dan kepala SKPD dilingkungan Pemkab Tanggamus.(SB/CD)

Read More

Marpaung Berpotensi Jadi Pj.Bupati Mesuji

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat, terkait Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Mesuji, Khamami yang sebentar lagi akan berakhir yaitu tanggal 13 April 2017.

Saat di tanya nama yang cocok, orang nomor satu di Saibumi Ruwa Jurai ini sedikit tertarik dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Irwan Sihar Marpaung. Pasalnya, beliau mantan orang nomor Komandan Korem (Danrem) 043 ini yang berkarir di militer di nilai cocok.

“Ya bisa si dia (Pak Marpaung). Ya tinggal kita lihat amal dan ibadanya,” ujar Gubenur Ridho, Minggu (2/4).

Sejauh ini, kata Ridho, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu turunnya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetepan Pejabat (Pj) Kabupaten Mesuji. “Jadi kita tunggu dulu aturanya, ya kalau abis AMJ tanggal 13, kan bisa saja nanti ada aturan bupati terpilih, Khamamik di lantik sebelum AMJ. Tidak perlu serentak,” jelas Ridho.

Masih jelas Gubernur, waktu pilkada serentak tahun 2015 lalu pelantikan kepala daerah terpilih di provinsi lain juga ada yang tidak serentak. “Nah apa ini akan mencontoh, kita belum tahu, yang jelas kita akan ikuti aturan itu. Untuk sekarang ini kita masih menunggu peraturan dari Kemendagri turun. Draf peraturannya memang sudah diserahkan ke Presiden," tambah Gubernur.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan, pihaknya selaku DPRD Lampung dari dapil tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mesuji bapak Khamami.

“Sebagai bupati definitif pertama yang telah berhasil membawa kabupaten mesuji menjadi lebih maju baik dibidang infrastruktur, pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan beberapa bidang program lainnya,” kata Politikus NasDem itu.

Menurutnya, selama masa jabatan beliau yang pertama Mesuji perlahan pasti terus mengalami peningkatan khususnya anggaran. Yakni terutama dalam membantu masyarakat miskin dan pembukaan daerah-daerah yang terisolir.

“Tentu dalam membangun suatu kabupaten diperlukan kontinutas, diperlukan pembangunan baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang yang berkelanjutan, apalagi kabupaten mesuji yang notabene adalah daerah otonomi baru dan daerah yang memang agak sulit karena kondisi tanah yang rawa dan masih labil,” kata Budi.

Pasalnya, hampir 80% masyarakat Mesuji masih menginginkan beliau melanjutkan kembali pembangunan dikabupaten mesuji, ini terlihat dari hasil pilkada dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Oleh karenanya mesuji masih membutuhkan sosok beliau baik tenaga maupun pikiran setidak 5-10 tahun kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan peluang Irwan Sihar untuk menjadi PJ sangat besar. “Mungkin gubernur punya pertimbangan lain kenapa harus Marpaung. Mesuji kan emang daerah konflik, Apalagi Marpaung mantan Danrem," singkat Yusdianto.(ZN)

Read More

AMJ Khamami, Gubernur Ridho Tunggu Keputusan Kemendagri

[caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="275"] Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat, terkait Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Mesuji, Khamami yang sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 13 April 2017.

Saat di tanya nama yang cocok, orang nomor satu di Saibumi Ruwa Jurai ini sedikit tertarik dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, Irwan Sihar Marpaung.

Pasalnya, beliau mantan orang nomor Komandan Korem (Danrem) 043 ini yang berkarir di militer di nilai cocok.

“Ya bisa si dia (Pak Marpaung). Ya tinggal kita lihat amal dan ibadanya,” ujar Gubenur Ridho, Minggu (2/4).

Sejauh ini, kata Ridho, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu turunnya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetepan Pejabat (Pj) Kabupaten Mesuji.

“Jadi kita tunggu dulu aturanya, ya kalau abis AMJ tanggal 13, kan bisa saja nanti ada aturan bupati terpilih, Khamamik di lantik sebelum AMJ. Tidak perlu serentak,” jelas Ridho.

Masih jelas Gubernur, waktu pilkada serentak tahun 2015 lalu pelantikan kepala daerah terpilih di provinsi lain juga ada yang tidak serentak. “Nah apa ini akan mencontoh, kita belum tahu, yang jelas kita akan ikuti aturan itu. Untuk sekarang ini kita masih menunggu peraturan dari Kemendagri turun. Draf peraturannya memang sudah diserahkan ke Presiden," tambah Gubernur.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengatakan, pihaknya selaku DPRD Lampung dari dapil tersebut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Mesuji bapak Khamami.

“Sebagai bupati definitif pertama yang telah berhasil membawa kabupaten mesuji menjadi lebih maju baik dibidang infrastruktur, pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan dan beberapa bidang program lainnya,” kata Politikus NasDem itu.

Menurutnya, selama masa jabatan beliau yang pertama Mesuji perlahan pasti terus mengalami peningkatan khususnya anggaran. Yakni terutama dalam membantu masyarakat miskin dan pembukaan daerah-daerah yang terisolir.

“Tentu dalam membangun suatu kabupaten diperlukan kontinutas, diperlukan pembangunan baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang yang berkelanjutan, apalagi kabupaten mesuji yang notabene adalah daerah otonomi baru dan daerah yang memang agak sulit karena kondisi tanah yang rawa dan masih labil,” kata Budi.

Pasalnya, hampir 80% masyarakat Mesuji masih menginginkan beliau melanjutkan kembali pembangunan dikabupaten mesuji, ini terlihat dari hasil pilkada dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Oleh karenanya mesuji masih membutuhkan sosok beliau baik tenaga maupun pikiran setidak 5-10 tahun kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan peluang Irwan Sihar untuk menjadi PJ sangat besar. “Mungkin gubernur punya pertimbangan lain kenapa harus Marpaung. Mesuji kan emang daerah konflik, Apalagi Marpaung mantan Danrem," singkat Yusdianto.(ZN)

Read More

Jabung ‘Kubur’ Istilah Kampung Begal

BANDARLAMPUNG, FS - Jabung distigma publik sebagai "kampung begal". Media berperan penting untuk menghalalkan vonis sosial itu, sehingga seluruh warga Jabung harus menanggung akibatnya.

Aparat pemerintah, terutama para penegak hukum, ikut-ikutan membangun konvensi sosial seakan-akan Jabung memang "daerah gelap".Dampak sosiologisnya, generasi muda asal Jabung "dipaksa" mengalami degenerasi.

Padahal, anak-anak yang lahir dari lingkungan masyarakat itu, punya nilai lebih dibandingkan anak-anak dari daerah lain di Kabupaten Lampung Timur. Tekanan publik yang begitu keras dan menyakitkan, mendorong mereka untuk lebih keras berjuang.

Siska Fitriyani, siswi SMK Muhammadiyah 3 Metro, salah satu contoh. Gadis kelahiran Jabung dan bersekolah di Kota Metro ini, mengikuti "The International of Quran and Technology" Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat SMA/SMK di Jakarta. Tak dinyana, ia menjadi Juara 1 putri.

Siska dan Siska lain melimpah dari Jabung. Mereka mengasah diri untuk menjadi figur yang mampu membalik citra negatif kampungnya. Dan, tentu, tidak mudah bagi mereka untuk melakukan hal itu.

Stigma adalah hukum sosial yang bisa diatasi tidak dalam hitungan detik, jam, atau hari. Stigma negatif hanya bisa diselesaikan dalam waktu lama dan panjang.

Maka, generasi muda asal Jabung, jika suatu hari Anda punya waktu mampir ke sana, adalah anak-anak muda yang punya semangat luar biasa untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka, sebagian besar, memutuskan bersekolah di luar Jabung. Tak sedikit dari anak-anak itu yang pindah ke Kota Metro, lalu mengasah kreativitasnya di lingkungan baru, di antara generasi muda lain yang mengenyam pendidikan.

Kadang, stigma negatif itu melekat. Para induksemang, pemilik rumah-rumah kontrakan di Kota Metro, tidak sedikit yang menutup diri bagi anak-anak asal Jabung. Setiap pelajar atau mahasiswa, yang hendak mencari rumah kontrakan di Kota Metro, selalu mengubah asal usul daerahnya. Mereka tidak dari Jabung, karena pemilik rumah kontrakan memakai syarat "Menerima kontrakan yang bukan dari Jabung."

Publik di luar Jabung, sesungguhnya, telah mengambil peran Tuhan. Mereka menghukum orang-orang dari Jabung seperti Tuhan menghukum umat manusia.

Padahal, kita tahu persis, semua ummat manusia lahir dengan kemurnian masing-masing. Tak ada anak-anak yang ingin dilahirkan di Jabung, tak ada pula dari mereka yang ingin Jabung terstigma terus-menerus.

Jadi, jika nama Jabung menjadi menyeramkan, itu karena pikiran kita sendiri. Kita membangun hal-hal menyeramkan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Apa yang kita lakukan, mirip orang yang tak punya rasa percaya dri. Kita seperti penderita paranoia. Takut akan hal-hal yang sebetulnya kita ciptakan sendiri. Kita buat hantu, lalu kita takut akan hantu yang kita buat itu.

Dan, tentu kita lebih mirip orang-orang rasis di luar negeri sana. Seperti orang-orang Amerika menghukum kulit hitam, kita pun menghukum generasi muda Jabung. Padahal, sebetulnya, kita sedang menghukum diri sendiri. Kita mengurung pikiran sendiri di dalam sungkup dan tidak bisa melepaskan diri.

Kita yang cetek, kentara kurang memahami nilai habblu minnanas dalam kehidupan sosial, dan karena itu kita sibuk menyalahkan orang-orang dari Jabung. (ZN)

Read More

Fortaline Lampung Resmi Dibentuk

[caption id="attachment_1136" align="aligncenter" width="500"] Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum wartawan online (Fortaline) menggelar acara silaturahmi di Kantor Saibumi.com Jalan Tirtayasa Bandarlampung. Sabtu (1/4).[/caption]

Bandarlampung,FS-Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum wartawan online (Fortaline) Lampung menggelar acara silaturahmi , sekaligus mengukuhkan kepengurusan ketua, sekretaris serta bendahara, di Kantor Saibumi.com Jalan Tirtayasa Bandarlampung. Sabtu (1/4).

Seluruh anggota yang hadir dalam silaturahmi sepakat menunjuk Juniardi dari Harian Lampung.com terpilih menjadi Ketua, sedangkan Sekretaris di tunjuk Sudipto dari Pelita Ekspres.com dan Bendahara Elka Mabela dari Journallampung.com.

Menurut ketua Fortaline, Juniardi, dibentuknya forum ini sebagai wadah pemersatu media online dengan visi misi yang jelas. Belum lagi pengaruh Internet sangat terasa jika peran media online tidak digalakkan.

“Pembangunan Lampung  sangat terbantu terindex di mesin pencarian google,” bebernya.

Ditambahkannya, dengan terbentuknya kepengurusan Media Cyber di Lampung dapat menyatukan Visi dan Misi terutama dalam kepengurusan yang telah terbentuk melalui wadah Fortaline.

“Silahkan membuat berita sesuai dengan etika jurnalis," jelas Juniardi. (AR)

Read More

Gubernur Lepas 106 Anggota Satbrimob Lampung ke Sulawesi Tengah

[caption id="attachment_1095" align="aligncenter" width="500"] Gubernur Ridho saat melepas anggota satuan brimob Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka operasi Tinombala. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Kapolda Lampung Irjend Polisi Sujarno melepas 106 anggota Satuan Birmod Polda Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka Operasi Tinombala, Jumat (31/3/2017) di Bandara Raden Intan Lampung. Selaku Inspekur Upacara yaitu Kapolda Lampung, Perwira Upacara Kompol Daut Nainggolan,SE dan Komandan Upacara Kompol Tarmansyah,SE.

Yang menarik, pelepasan juga disertai dengan Prosesi Adat Lampung yaitu Ittaran Jelma Bani Tanoh Lampung yang dipimpin oleh Panglima Alif Jaya dari Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Bhak Lampung Barat. Upacara adat ini antara lain berisi prosesi bertangguh yaitu pamit dan cek’ca yang merupakan simbol kesetiaan terhadap Pimpinan, Bangsa dan Negara. Upacara ini merupakan merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi, Jajaran Polda Lampung dan masyarakat atas simbol dari keberanian dan kesetiaan Satuan Brimob Polda Lampung.

Dalam pengarahannya Gubernur Lampung mengatakan, keberangkatan tesebut merupakan tugas mulia untuk mengamankan Bangsa Indonesia  dari berbagai gangguan Kamtibmas. Apalagi Brimob adalah personil khusus Polri yang memiliki  kemampuan gerilya untuk melaksanakan tugas  tersebut.

“Sebagai anggota Brimob sejati kapanpun dan dimanapun di tugaskan harus selalu siap. Oleh karena itu, Satuan Brimob Polda Lampung kiranya dapat melaksanakan tugas BKO ini dengan tulus dan lkhlas.Sselalu waspada dan berpegang teguh dengan prinsip “sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, jiwa ragaku demi kemanusiaan”. Jaga nama baik Provinsi Lampung. Untuk Indonesia, untuk merah putih jiwa raga kita siap korbankan,” ujar Gubernur.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara dihadiri Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan,  Bupati Lampung Timur,  Komandan Satuan TNI Se Prov Lampung, Pasukan Upacara 1 SST Yon 143 TWEJ, 1 SST Brigif 3 Marinir , 1 SST Lanal Lampung 1 SST Lanud P. BUN YAMIN, 1 SSK Satuan Penugasan, 1 SSK Satbrimob Polda Lampung dan Jajaran Pejabat dil ingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Irjend. Pol.  Sujarno dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan Operasi Tinombala adalah kelanjutan operasi Camarmaleo, untuk menangkap Gembong Teroris di Sulawesi Tengah yang masih bergeriliya merongrong ketertiban dan keamanan tanah air.

Satbrimob Polda Lampung akan bergabung denga SAT BRIMOB Polda Maluku,  Jawa Tengah,  yang bertugas selama 3 bulan dari  tanggal 4 April hingga 2 Juli 2017.

“Jaga kesehatan,  kenali daerah,  serta hormati kearifan lokal, saling hormati dan kerjasama dengan seluruh personil dari Satbrimob dari Polda lainnya,” pesan Kapolda.

Read More

PKS Lampung Godok Kader Dalam Bentuk Sarasehan

[caption id="attachment_806" align="aligncenter" width="273"] (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS- Memiliki tiga kursi legislatif di DPRD Tanggamus, belum cukup bagi Partai keadilan sejahtera (PKS) untuk mengusung calonnya sendiri pada Pilkada Tanggamus 2018 mendatang. Sebab tentunya, partai berbasis islam ini membutuhkan koalisi dengan parpol lain.

Santer dikabarkan jika partai berbasis islam ini sudah melakukan komunikasi politik dengan parpol lain maupun calon eksternal untuk diusung maju, dengan harapan dapat menggandeng kader internal PKS itu sendiri.

Sebut saja istri Bupati Tanggamus non aktif Dewi Handajani ataupun politisi PAN Joko Santoso. Kemungkinan dari salah satunya akan diusung maju partai tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPW PKS Lampung Akhmadi Sumaryanto mengatakan jika saat ini pihaknya tengah menggodok nama-nama yang bakal dicalonkan di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tanggamus 2018 mendatang, yang dikemas dalam bentuk sarasehan.

"Tahapannya dua minggu kemarin sarasehan. Harapannya PKS itu di Tanggamus memunculkan nama kader sendiri untuk dimajukan," kata Akhmadi Sumaryanto, ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Lampung, Jumat (31/3).

Menurutnya, PKS meminta masukan dari kader di Tanggamus, calon seperti apa yang akan dimunculkan, kemudian dari calon yang ada akan dipasangkan dengan nama-nama yang saat ini sudah terpublikasi di media massa.

"Kader permintaannya seperti apa, tapi harus ada kader tulen. Saat ini sudah ada 5 kader PKS, 4 laki-laki dan 1 perempuan," kata politisi PKS itu tanpa menyebutkan nama lima kader tersebut.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan mengundang semua kader, dan membahas calon yang akan diusung.

"Nanti kita undang, dari internal partai, kemudian kita bahas, dengan 12 nama yang sudah muncul saat ini, seperti Dewi Handajani, Joko Santoso misalkan. Dari kader tersebut, nanti yang mengerucut siapa dari mereka untuk dipasangkan dengan lima kader kita tadi," jelasnya. (RF)

Read More

Harganas 2017 di Lampung, Presiden direncanakan Hadir

[caption id="attachment_1080" align="aligncenter" width="479"] Hari Keluarga Nasional - (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Dalam peringatan Hargarnas yang ke- XXIV, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih memfokuskan dalam menyusun kegiatan yang bersifat nasional.

Kepala Sub bagian TU dan Humas  BKKBN Provinsi Lampung, Gunawan Setyo Wibowo mengatakan, Lampung yang diberi kesempatan sebagai tuan rumah dalam memperingati Hargarnas. Untuk itu. BKKBN yang berperan serta sebagai panitia acara, tengah memfokuskan kegiatan untuk acara yang bersifat Nasional di bulan Juli 2017 mendatang.

 “Kegiatan kita tahun ini banyak, tapi kita fokus menyita waktu untuk acara Hargranas 2017, semua tengah kita persiapkan segala sesuatunya, dari tempat, penentuan hari, undangan dan sebagainya,” kata Gunawan, Jumat (31/3).

Gunawan menambahkan, BKKBN terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mempersiapkan penyusunan dan penyesuaian waktu dengan jadwal presiden.

“Kita masih mengikuti perkembangan dari presiden, persoalan datang atau tidak, itu masih kita pantau jadwalnya, karena Hargarnas yang sifatnya nasional itu biasanya dihadiri Presiden. Kalau untuk jadwal acara, perkiraan dilaksanakan sekitar tanggal 15 Juli, tempatnya baru wacana di stadion PKOR, tempat itu dipilih karena lahan yang cukup luas dibanding yang lainnya,” paparnya.

BKKBN berserta Pemerintah daerah (Pemda) sebagai panitia acara sudah mempersiapkan undangan yang akan diberikan kepada masing-masing undangan. “Persiapan kita sejauh ini sudah membuat undangan dan mendata mana saja undangan yang akan kita berikan,” tukasnya.

Dirinya berharap, presiden tidak diwakili di acara yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung Juli mendatang. “Ya meskipun presiden tidak hadir, kita tetap maksimalkan. Karena ini acara yang sifatnya nasional, biasanya presiden hadir, atau kita menyesuaikan jadwalnya pak presiden,” tandasnya.(ZN)

Read More

Satpol PP Mesuji Raih Juara Pertama Lomba PBB se-Lampung

 

MESUJI, FS -- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Mesuji kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kali ini, mereka berhasil menyabet juara pertama perlombaan peraturan baris-berbaris (PBB) dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT Satpol PP Ke-67 se-Provinsi Lampung yang digelar sejak 28 Maret 2017.

Prestasi ini mengulang kembali prestasi yang diraih pada tahun yang lalu dan menunjukkan sebagai yang terbaik dengan mempertahankan gelar tersebut. Prestasi tersebut semakin membanggakan karena mereka juga meraih juara II perlombaan defile dan juara III perlombaan yel-yel.

Penyerahan hadiah dan piala diserahkan oleh Gubernur Lampung, Ridho Ficardo saat Upacara Peringatan HUT Satpol PP ke-67 dan HUT Satuan Linmas ke-55 Tingkat Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Bandarlampung, Kamis (30/03/2017).

Bupati Mesuji, Khamami yang juga hadir dalam kesempatan itu mengaku bangga dan bersuka cita atas prestasi yang diraih tersebut. Hal ini menurutnya merupakan buah hasil kerja keras dan kekompakan yang tinggi dari seluruh jajaran dan anggota Satpol PP Kabupaten Mesuji selama ini, dengan didukung latihan yang keras dan persiapan yang matang.

“Saya ucapkan selamat kepada Satpol PP Kabupaten Mesuji yang telah meraih juara, sukses selalu dan tetap semangat. Kemampuan dan ketangguhan Satpol-PP Mesuji tak diragukan lagi, siap menjaga wibawa Pemerintah Daerah. Kedepan saya berharap Satpol PP Kabupaten Mesuji dapat meraih prestasi yang lebih baik dan senantiasa mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

Read More