(ist)[/caption]BANDARLAMPUNG, FS- Ajang lima tahunan seperti Pilkada ataupun Pilgub Lampung tak lepas dari peran partai politik dalam mengusung calon yang akan bertarung.
Partai politik pun berlomba-lomba membuka penjaringan dan penyaringan pasang calon yang nantinya akan dijagokan untuk memperebutkan kursi nomor satu di Provinsi maupun kabupaten/kota.
Meski terlalu dini, rupanya beberapa parpol sudah beegerak melakukan penjaringan secara internal. Sebut saja PKS, partai berbasis Islam ini sudah memplot kader terbaiknya untuk maju di Pilgub 2018 mendatang, yakni Anggota DPR RI Almuzamil Yusuf.
Bagaimana dengan PDIP?
Sebagai parpol pemenang, tentunya PDIP terlihat lebih santai dibandingkan parpol lain. Sebab, wacana untuk dibukanya penjaringan masih terkesan cukup lama.
Sebab, PDIP sendiri saat ini masih masih dijabat Pelaksana harian, alias belum ada ketua definitif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 04 tahun 2015 sangat jelas menyatakan jika syarat diusungnya calon oleh parpol, harus ada tandatangan ketua Parpol definitif.
Menanggapi hal ini, Plh Ketua DPD PDIP Lampung Bambang DH mengatakan, saat ini pihaknya masih harus menguatkan konsolidasi di internal maupun kabupaten/kota.
Sebab, tahapan Pilgub yang terhitung masih cukup lama, membuat partainya agak sedikit santai. "Pilgubnya kan masih cukup lama. Saat ini kita memberikan keleluasaan bagi kader yang akan maju untuk bersosialisasi," ujarnya.
Namun dipastikannya, sebelum Agustus mendatang, PDIP Lampung memiliki ketua DPD definitif. "Yang jelas sebelum Agustus. Apakah nantinya akan ada Rakerdasus atau tidak, itu wewenang DPP. Yang jelas Sebelum Agustus PDIP Lampung memiliki ketua DPD," jelasnya.
Sebab, kata dia, merujuk pada SK DPP bahwa penjaringan dan penyaringan bakal calon Gubernur akan digelar satu tahun sebelum hari pemilihan. Artinya, paling lambat Juni mendatang.
"Jadi pas lah prosesnya. Nanti kan yang teken Balongubnya Ketua DPD definitif," jelasnya lagi.
Mengenai beberapa nama yang mencuat untuk menjadi calon Ketua DPD, seperti Mukhlis Basri, Herman HN ataupun Umar Ahmadz menurutnya sah-sah saja dan berpeluang. "Namun tetap, yang memiliki wewenang DPP," ujarnya. (RF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar