Latest News

Tampilkan postingan dengan label daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label daerah. Tampilkan semua postingan

Senin, 03 April 2017

Herman HN Diduga Diduga Dalang Dari Gerakan JKL

BANDARLAMPUNG- Polemik Sinta Melyati (SM)  terus menuai atensi publik, gerakan Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL) yang melaporkan persoalan itu ke Komisi III DPRD RI dinilai sejumlah lapisan sebagai upaya kampanye hitam untuk menyudutkan petahana saat ini M.Ridho Ficardo dalam konteks Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung mendatang.
Intensitas penggiat JKL, Resmen Khadafi dan Joni Fadli (Acong) yang diketahui orang dekat Walikota Bandar Lampung, Herman HN  dalam melakukan aksi massa hingga membawa persoalan itu ke Komisi III DPR RI alhasil memicu opini publik jika mantan Kadispenda Lampung itu diduga berada di balik sejumlah aksi JKL.
Ketua Forum Demokrasi Lampung (Fordela)  Rosid Gunawan berpendapat, sangat wajar jika publik menduga peran Herman HN sangat penting dalam gerakan JKL itu mengingat antara mantan Kadispenda dan Petahana saat ini merupakan mantan seteru pada Pilgub lalu dan diprediksi keduanya akan kembali bersaing pada Pilgub mendatang.
“ Wajar jika ada asumsi seperti itu, sudah bukan rahasia lagi jika penggiat JKL  adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Herman HN, kami melihat ini sangat kental nuansa politisnya,”tegas Rosid saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (3/4).
Dikatakannya, persoalan SM merupakan ranah pribadi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi politik bagi sebagian pihak untuk mengambil keuntungan.
“ Saya tidak mau mengatakan persoalan Sinta ini benar atau tidak, akan tetapi akan sangat elegan jika masalah itu tidak dijadikan komoditas politik pihak-pihak tertentu guna kepentingan politik semata, kami berharap jika memang berkeinginan mencalonkan diri pada Pilgub mendatang, gunakanlah cara-cara yang elegan,”singkatnya.
Terpisah,  Resmen Khadapi membantah opini yang berkembang soal adanya peran Herman HN. Menurutnya gerakan JKL tidak ada hubungan dengan Walikota seperti opini beredar di masyarakat.
“Gak ada, gak ada yang memerintah saya, saya murni bergerak ini panggilan jiwa. Saya minta komisi III tegas menyelesaikan persoalan gubernur Lampung,” kata Resmen Khadapi saat dikonfirmasi, senin (3/4) malam.
Ia menjelaskan, terkait adanya rapat dengar pendapat dengan Komisi III karena pihaknya diundang bukan datang sendiri.
“Kita diundang Komisi III jadi bukan kita yang datang. Suratnya ada,” katanya.

Pemkab Lamsel Buka Lowongan Jabatan Fungsional Auditor


Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menawarkan terhadap jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk dijadikan Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Lampung Selatan.

Lowongan jabatan tersebut, mengenai persyaratan yang telah ditentukan dapat diperoleh melalui website Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan Ir. Freddy SM disela upacara mingguan pemerintah setempat saat menyampaikan arahan, Senin (03/04/2017) di Lapangan Korpri perkantoran pemerintah setempat.

“Dikesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan pengumuman terkait pengisian Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Bagi PNS yang berminat silahkan mendaftrakan diri mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan,” kata Freddy.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Lampung Selatan M. Syahroni, S.Sos menambahkan, terkait Pengisian Jabatan Fungsional Auditor tersebut, pihaknya telah mengumumkan melalui website Pemkab Lampung Selatan.

“Surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah sudah kami terima kemarin, untuk syarat-syarat dan ketentuan lainnya bisa di download melalui website Pemkab Lampung Selatan,” terangnya.

Untuk diketahui, upacara rutin mingguan Pemkab Lampung Selatan diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon III dan IV, seluruh staf PNS dan THLS dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.(fitri)

Jumat, 31 Maret 2017

Ini Isi Mou Pemkab Lamsel dan Kemenkes


Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesehatan , Kementerian Kesehatan RI menjalin kerjasama penelitian pendampingan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum dengan Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Siswanto, MHP, DTM beserta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung DR. Hj. Reihana, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Lampung Selatan dr. Jimmy B. Hutapea, MARS, bertempat di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Jum’at (31/03/2017).

Dengan penandatangan MoU tersebut, Zainudin berharap, kedepan bisa mempengaruhi peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di peringkat tiga terbawah dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“IPM Lampung Selatan saat ini terendah ketiga di Provinsi Lampung, harapan kita bagaimana bisa merubah IPM Lampung Selatan menjadi tiga teratas bukan sebaliknya, targetnya agar bisa menjadi yang terbaik di Provinsi Lampung,” ujar Zainudin saat menyampaikan sambutan.

Menurut Zainudin, manusia lahir sejak bayi yang dibutuhkan pertama kali adalah kesehatan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, maka bayi akan tumbuh besar dan memerlukan pendidikan berkualitas agar bisa hidup sejahtera dan memiliki ekonomi yang kuat.

“Maka dengan adanya program ini, Inshaa Allah akan membantu harapan saya menjadi lebih cepat terwujud. Untuk itu, kita harus berhasil menjalankan program ini, karena Lampung Selatan menjadi rule model di seluruh Indonesia bukan hanya di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, DR. Hj. Reihana, M.Kes berharap, MoU tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga Research Implementasi PIS-PK dapat dilaksanakan dan menghasilkan output yang optimal.

“Pada kesempatan ini, perlu kami informasikan kepada bapak/ibu, bahwa diseluruh Indoneasia hanya di Lampung Selatan yang dilaksanakan Research Implementasi PIS-PK ini,” ungkap Reihana.

Senada disampaikan Kepala Litbang Kesehatan, Kemenkes RI dr. Siswanto, MHP, DTM, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat terlaksana dengan baik dan tersosialisasikan tujuan dan manfaatnya kepada masyarakat.

“Tentunya kami berharap kerjasama ini segera ditindaklanjuti antara Dinas Kesehatan Lampung Selatan dengan Pusat Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, dengan demikian kerja sama ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga hasilnya menjadikan Kabupaten Lampung Selatan ini sebagai tempat rujukan bagaimana melaksanakan PIS-PK dan GERMAS yang efektif dan efisien,” pungkasnya.(fitri) 

Minggu, 26 Maret 2017

Bupati Lamteng Buka Festival Ogoh-Ogoh


Lampung Tengah : Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa membuka festival ogoh-ogoh Lampung Tengah yang dipusatkan di Kecamatan Seputihraman, Minggu, 26/3/2017. Sebanyak 28 ogoh-ogoh diparadekan dalam ajang tahunan tersebut. Ini merupakan festival ogoh-ogoh terbesar di Lampung.

Yang menarik, acara ogoh-ogoh juga dihadiri Raja Sekala Berak Raja Edward Syah Pernong yang datang langsung dari Kabupaten Lampung Barat. Dalam sambutannya, Bupati Mustafa menyatakan bangga karena telah menjadi bagian dari kekayaan budaya di Lampung Tengah. Ia juga bangga karena jumlah peserta dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Tahun lalu hanya diikuti 22 ogoh-ogoh, tahun ini naik menjadi 28 ogoh-ogoh dan menjadi festival terbesar di Lampung. Saya apresiasi sekali dan siap mendukung segala upaya pelestarian adat istiadat serta budaya di Lampung Tengah," ungkap Mustafa.

Dia menambahkan, festival ogoh-ogoh merupakan rangkaian kedua dari sebelumnya acara melasati di Kecamatan Seputih Banyak. Pihaknya berjanji akan terus menjaga seluruh kekayaan budaya di Lampung Tengah tanpa melihat latar belakang suku dan wilayahnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para tokoh agama, tahun ini Pemkab Lampung Tengah akan mengirimkan beberapa tokoh agama untuk lawatan ke beberapa negara pusat keagamaan sesuai agama masing-masing. Untuk umat Hindu, Mustafa akan mengirimkan 10 orang melakukan perjalanan rohani ke India.

Sementara itu, Raja Sekala Berak Edward Syah Pernong menuturkan, festival ogoh-ogoh bukan hanya milik masyarakat Bali, tetapi juga menjadi milik masyarakat Lampung Tengah. Membaurnya warga dari berbagai etnis dan suku menjadi bukti kerukunan umat beragama di Lampung Tengah sudah berjalan baik.

"Kekompakan ini harus diapresiasi. Festival ogoh-ogoh adalah ekspresi syukur sekaligus kesiapan umat Hindu menyambut tahun baru Sakha. Festival ini juga simbol instropeksi diri. Menghilanhkan Keangkaraan murka, dan Betapa masyarakat Bali di Lampung Tengah pandai membaca diri, melakukan langkah-langkah yang mengarah kebaikan," paparnya.

Melalui parade ogoh-ogoh, dia berharap akan membentuk masyarakat yang lebih baik, yang guyup dan santun. "Sepakat dengan Bupati Mustafa, kebudayaan yang kita miliki harus dilestarikan. Saya mengapresiasi festival ogoh-ogoh ini, semoga menjadi akar budaya yang terus lestari sampai anak cucu kita," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, parade ogoh-ogoh diikuti oleh 14 kelompok dimana masing-masing kelompok mengirimkan 2 ogoh-ogoh. Patung-patung tersebut selanjutnya akan diarak keliling di jalan-jalan untuk kemudian dibakar.

Parade ogoh-ogoh merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh besok, Selasa, 28/3/2017. Sebelumnya digelar acara Melasati yang berlangsung di danau Tirta Gangga kecamatan Seputih Banyak. Acara tersebut diikuti ribuan umat Hindu di Lampung Tengah yang bertujuan sebagai penyucian diri.(rilis)

Kamis, 23 Maret 2017

Zainudin Hasan Tutup MTQ Ke-46

Lampung Selatan : Kecamatan Kalianda meraih predikat juara umum pada ajang Muabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.
Kafilah Kecamatan Kalianda keluar sebagai juara umum dengan memperoleh nilai 67 poin. Kecamatan Natar, sebagai juara bertahan, harus puas berada di posisi ke-II dengan nilai 61 poin, dan Kecamatan Penengahan berada di peringkat ke-III dengan nilai 24 poin.
Menyusul Kecamatan Jati Agung dengan nilai 21 poin, Kecamatan Katibung dengan nilai 20 poin, Kecamatan Ketapang dengan nilai 19 poin, Kecamatan Tanjung Bintang dengan nilai 18 poin, Kecamatan Sidomulyo dengan nilai 16 poin, Kecamatan Tanjung Sari dengan nilai 13 poin, dan Kecamatan Rajabasa dengan nilai 11 poin, masing-masing di peringkat ke-IV, ke-V, ke-V, ke-VII, ke-VIII, ke-IX dan ke-X.
Penetapan Kecamatan Kalianda sebagai juara umum ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Dewan Hakim MTQ ke-46 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017 Nomor 02/LPTQ/LS/2017, Ketua Drs. H. M. Ansori, M.Kom.I, dan Sekretaris Indra Zul Qodri, S.Th.I.
"Keputusan ini ditetapkan di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 Maret 2017 dan keputusan ini bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat," kata Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Setdakab Lampung Selatan AR. Firdaus saat menyampaikan pengumuman pada penutupan Muabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-46 tingkat Kabupaten Lampung Selatan, di Area Masjid Agung Kubah Intan Kalianda, Kamis malam (23/03/2017).
Sementara, dalam sambutannya Bupati Lamsel, Zainudin berharap para kafilah yang keluar sebagai pemenang agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan tetap melatih diri untuk bersiap pada perlombaan MTQ tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran bulan April mendatang.
“Maka yang pertama saya pinta adalah jujur terlebih dahulu. Karena saya tidak akan mengikutkan ketingkat provinsi apabila ada pesertanya mengambil dari luar Lampung Selatan,” tegas Zainudin.
Secara simbolis, MTQ tingkat Kabupaten Lampung Selatan ditutup dengan penekanan sirene, serta penurunan bendera MTQ.
Malam penutupan MTQ Ke-46 tingkat Kabupaten Lampung Selatan juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi religi Islami, Aunur Rofiq Lil Firdaus atau yang lebih dikenal dengan nama Opick.(fitri)

Rabu, 22 Maret 2017

Manajemen RS Riacudu Kurang Perhatikan Pengelolaan Sampah

Bak sampah RS Riacudu yang penuh dengan sampah belum dibersihkan.(Foto : Rasid)

Lampung Utara : Kesan mewah dan megah terpancar dari bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Riacudu, Kotabumi, Lampung Utara. Namun siapa sangka dibalik kesanmewah dan megah itu ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan yang bisa memberikan kenyamanan kepada siapa saja yang berada di Rumkit tersebut.

Belum lama ini, sejumlah orang tengah menyaksikan proses otopsi jenazah korban penganiayaan di kamar jenazah. Namun belum sampai di kamar jenazah, ada aroma tidak sedap yang membuat hidung siapa saja yang mencium bau tersebut dipastikan tidak akan tahan.

Dianatara pengunjung ada menyangka bau tersebut bersumber dari kamar jenazah, namun ternyata bau itu berasal dari bak penampungan sampah yang terletak tidak jauh dari kamar jenazah.

" Setelah di dekati dan diselidiki ternyata bau busuk itu berasal dari sampah rumah sakit yang numpuk di dalam bak sampah. Artinya, pengelola di sini kurang menjaga kebersihan dan kenyamanan pasien," ujar salah satu warga yang berada di Rumkit.

warga itupunh mengaku sempat akan muntah karena bau menyengat tersebut.

" Kami kira bau busuk itu dari kamar jenazah ternyata bau busuk itu  berasal dari dalam bak sampah yang sudah lama gak dibuang..apa mungkin rumah sakit ini tidak punya dana perawatan untuk kebersihan lingkungan," kata dia.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada satupun pihak rumah sakit yang dapat dikonfirmasi, termasuk Direktur Rumah sakit ketika itu tidak berada diruangannya..(Rasyid)

Kecamatan Kotabumi Kota  Laksanakan Rakordes


Camat Kotabumi Nujum Masya.SE saat memberikan pengarahan kepada perangkat desa. (Foto : Rasid)

Lampung Utara : Seluruh perangkat desa harus berperan aktif sesuai jabatan mereka masing-masing. Hal ini ditegaskan Camat Kotabumi Kota, Nujum Masya.SE dalam rapat koordinasi desa (rakoredes) Kecamatan Kotabumi Kota di aula Kantor Desa Kotabumi Tengah, Rabu (22/17).

Dalam rakor dengan agenda pembentukan perangkat desayang dihadiri ratusan masayarakat tersebut, Nujum Masya juga memperhatikan banyaknya perangkat desa yang tidak hadir.

" Ke depan, jika masih ada perangkat desa yang bermalas–malasan, tolong laporkan ke kecamatan. Dan oknum tersebut akan saya beri sanksi," tegas Nujum.

Nujum juga menegaskan, seandainya perangkat desa yang ada saat ini tidak mampu bekerja, lebih baik mundur dari jabatannya.

" Karena banyak yang mau dan benar-benar bekerja keras untuk kemajuan desanya," kata dia.

Dalam kesempatan itu Camat Kotabumi Kota i ni juga menyinggung soal pembentukan panitia pilkades. Menurutnya pembentukan panitia pilkades itu harus segera dilaksanakan secepat mungkin.

" Karena pilkades desa ini sudah diambang pintu, seperti pesan Bupati lampung utara,Hi Agung Ilmu Mangkunegara kepada seluruh satker dan seluruh camat dan kepala desa. Apapun kegiatan harus segera dilaksanaka, kalau bisa sekarang gak usah nunggu besok," imbuh Nujum.

Rakordes sendiri dipimpin oleh Pj Kades Kotabumi Tengah Sahdan sekaligus tuan rumah dalam acara tersebut. Selain dihadiri Camat Kotabumi Kota turut hadir juga Ketua LPM, Ketua BPD Mukti, anggota BPD, para Kadus, RT serta masyarakat setempat.Tidak ketinggalan hadir bakal calon kades Kotabumi Tengah Barat, Mirwan Aidi.

Sumber Journallampung.com mengtakan bahwa sudah ada dua bakal calon Kades Kotabumi Tengah Barat yang mendaftarkan untuk jadi pemimpin di desa tersebut yakni Mirwan Aidi Bin Suwardi dan Alfian Bin Stan G.Kedua Bakal Calon Kepala Desa kotabumi tengah barat ini asli penduduk desa setempat. Pembukaan pendaftaran telah ditutup pada tanggal 20 Maret 2017.

Selanjutnya, tanggal 24 akan ada Verifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa Kotabumi Tengah Barat pada tanggal 24 Maret,  setelah itu dilanjutkan verifikasi berkas lagi di kecamatan kotabumi sekitar bulan April.

Selanjutnya berkas tersebuit akan diverifikasi lagi di tingkat kabupaten hingga Bakal Calon Kepala Desa tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan yang lengkap sesuai Perda Dan Perbup yang berlaku. (Rasyid)

Musrenbang Bisa Jadi Rujukan Penyusunan KUA


Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengtakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan upaya bentuk perencanaan dan perhitungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat sasaran.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan sambutan pada kegiatan musrenbang tingkat Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Aula Rajabasa lingkungan kantor pemerintah setempat, Rabu (22/03/2017).

Dikatakannya, paradigma baru perencanaan pembangunan menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan. Maka dari itu, Zainudin menekankan, pembahasan musrenbang tingkat kabupaten tersebut, dalam pembangunannya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kemudian, juga harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pemanfaatan hasilnya. Dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui dua proses yaitu proses teknokratis dan proses politis dalam bentuk mekanisme perencanaan dari atas, mekanisme perencanaan dari bawah yang dilaksanakan secara partisipatif," ujar Zainudin.

Lebih jauh Zainudin mengatakan, musrenbang tingkat kabupaten merupakan wujud pelibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan sekaligus sebagai upaya penyerapan aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi perangkat daerah.

"Hendaknya, dalam menyusun rencana program dan kegiatan, yang kemudian disusun menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum APBD oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD," pungkasnya.

Agenda tahunan Pemkab Lampung Selatan tersebut, dihadiri Sekda Provinsi Lampung Ir. Sutono, seluruh kepala satuan kerja setempat, tokoh masyarakat, kepala desa. (fitri)

Selasa, 21 Maret 2017

Zainudin Hasan Buka MTQ Tingkat Kabupaten Lamsel Ke-46


Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan meresmikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 46 tingkat Kabupaten Lampung Selatan di Masjid Agung setempat, Senin malam, (20/3/2017).‎

Pembukaan MTQ dihadiri oleh Wakil Bupati Nanang Ermato, Ketua DPRD Henry Rosyadi, Ketua Umum LPTQ Propinsi Lampung, Kepala Kajari, Kapores dan sejumlah kepala dinas dan Kepala Badan yang ikut hadir pembukan MTQ dan masyarakat Lampung Selatan.

Bupati Zainudin Hasan dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan agenda tahunan tersebut sukses terlaksana tidak terlepas keterlibatan semua pihak yang turut berpartisipasi.

"Selama saya jadi Bupati alhamdulilah sudah dua kali saya mengikuti MTQ tingkat kabupaten. Ini semua berkat do'a dan kerjasama  masyarakat Lampung Selatan," kata Zainuddin Hasan.

Menyinggung mengenai peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Lampung Selatan selama Satu pekan pelaksanaannya? Zainudin menekankan, peserta wajib berasal dari Lampung Selatan yang mewakili masing-masing kecamatan.

"Jika sampai ketahuan, saya intruksikan panitianya agar tidak segan-segan mendiskualifikasi peserta atau menggugurkan dari kepesertaan, meski dirinya menjadi juara," tegas dia.

Menurut dia, jika suatu perlombaan tercederai, contohnya peserta MTQ dari luar daerah meraih juara. Ujar Zainudin, sama halnya dengan kebohongan semata yang diperoleh.

"Apalah arti juara kalau penuh kebohongan, kalau bertarung sportif apalagi di Propinsi nanti hendaklah putra daerah Lampung Selatan, karna itulah juara yang sesungguhnya," pungkasnya.

Dilain sisi, informasi yang dihimpun, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Lampung Selatan tersebut diikuti 488 orang dari 17 kecamatan se-Lampung Selatan. Para peserta itu, mengikuti berbagai cabang lomba tilawatil qur'an.

Pembukaan MTQ ke 46 tingkat Kabupaten Lampung Selatan diawali dengan pergelaran berbagai tarian daerah mengusung thema "Jihat Fisabililah" yang bermakna sejarah para ulama memperjuangkan agama islam.‎(fitri)

Rakor Pemkab Lampura, Bahas Soal Kedisiplinan Pejabat


Lampung Utara : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) bulan Maret Tahun 2017, di Aula Tapis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Senin (20/03/17).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Lampung Utara, H. Sri Widodo dan didampingi Sekretaris Daerah kabupaten Lampung Utara, Bapak H. Samsir., Asisten II, Bapak Drs. H.Fahrizal Ismail,. Turut hadir Asisten III, Para Staf Ahli, seluruh pimpinan SKPD KabupatenLampung Utara, Camat, Lurah dan Kepala Desa se- KabupatenLampung Utara.

Rakor tersebut membahas beberapa permasalahan, diantaranya tentang kedisplinan. Pejabat dituntut untuk bertanggungjawab atas jabatan yang telah diamanahkan olehnya dan harus menjaga kedisiplinan agar dapat menjadi contoh yang baik untuk para pegawai dan masyarakatnya.

Selain itu, Wakil Bupati H. Sri Widodo juga menghimbau kepada para SKPD agar dapat melaksanakan rapat evaluasi secara berkala dan melakukan sosialisasi program dan melaksanakan Jum’at Bersih disetiap SKPD dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II melakukan koordinasi dengan BPJS dan BPS untuk melakukan update data yang bertujuan untuk agar masyarakat Lampung Utara mendapatkan jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Wakil Bupati Lampung Utara juga meminta kepada Kepala SKPD yangmemiliki program fisik di desa, agar dapat melakukan sosialisasi programnya, sedangkan untuk Dinas Pertanian dapat berkoordinasi dengan Camat dan lurah untuk mensosialisasikan programnya.

Dengan lebih banyak berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian untuk mencapai ke sejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, khususnya para petani, dengan tujuan agar pertanian di Lampung Utara bisa sejahtera dan mensejahterakan para petani dan menjadi pecontohan di bidang pertanian bagi Kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Lampung.

Sedangkan Dinas Pendidikan untuk dapat mendata sekolah-sekolah yangada di KabupatenLampung Utara untuk mengetahui gedung atau ruang belajaryang rusak atau roboh.Dan apabila ditemukan ruang belajar atau gedung yang rusak,maka diharapkan agar segera diperbaiki untuk menumbuhkan rasa kenyamanandalam proses belajarmengajar.

DinasTenaga Kerja untuk dapat membuat tela’ah mengenai tenagakerja agar diusia produktif dapat tertampung dalam lapangan kerja ketika ada investor atau lapangan kerja tersedia dan juga memudahkan untuk melihat sejauh mana tingkat pengangguran yang di Kabupaten Lampung Utara.

Untuk BAPPEDA agar dapat melakukan fungsi evaluasi, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana program yang dilakukan SKPD apakah produktif atau tidak, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk di tahun berikutnya.

Khusus untuk monitoring dana Desa, melibatkan Dinas PMPD, Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, BPKA, dan Dinas Koperasi dengan maksud dantujuan apakah Rapebedes sudah berjalan sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan ditingkat Desa, baik dibidang Infrastruktur maupun dibidang Koperasi dan lainnya.

“Ayobergerak bersama-sama kita satukan Visi dan Misi untukmenuju perubahan nyatadi Kabupaten Lampung Utara” Ujar Wakil Bupati.(rasid)

Gertam Di Lamsel, Sebagai Upaya Tekan Angka Inflasi Cabai


Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum memberikan sambutan pada acara Pencanangan Gerakan Tanam (GERTAM) Cabai Kabupaten Lampung Selatan di Desa Margo Reji Kec. Jati Agung, Selasa (21/03/17).

Acara yg dihadiri Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura Bapak Sukarman, Kabid Tanaman Holtikultura Prov. Lampung ibu Eko Diah, Forkopimda Lampung Selatan, Kepala Desa Se-Kecamatan Jati Agung.

Dalam sambutannya Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum mengatakan bahwa cabai adalah komoditas sayuran strategis dan ditetapkan sebagai bahan pokok yg tidak tergantikan.

"Cabai adalah salah satu bahan pangan bisa memicu timbulnya inflasi" Ujar Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum

"Gerakan Tanam (GERTAM) Cabai Kabupaten Lampung Selatan merupakan langkah strategis untuk menekan angka inflasi cabai, dan tidak perlu menggunakan lahan yg luas, cukup didalam pot, mininal 5 pohon cabai cukup untuk konsumsi satu keluarga" tambahnya

Diakhir sambutan Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum berharap dengan kegiatan ini untuk mewujudkan kemandirian Pangan keluarga di Kab. Lampung Selatan
"Semoga keluarga di Kab. Lampung Selatan bisa mandiri dalam hal pangan lebih khusus lagi cabai," harapnya.(fitri)

Senin, 20 Maret 2017

Paripurna Hut Lampung ke 53 Di DPRD Lamsel, Ini Bunyi Sambutan Gubernur


Lampung Selatan : Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (lamsel)  mengadakan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-53, di Gedung DPRD setempat, Senin (20/03/2017).

Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Wakil Ketua I Supriyanto Hutagalung mendengarkan sambutan tertulis Gubernur Lampung M. Ridho Fikardo yang dibacakan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Dikatakan, beberapa capaian kemajuan pembangunan Provinsi Lampung ditandai dengan meningkatnya peringkat daya saing yang diterbitkan oleh Asia Competitiveness Institute, bahwa Provinsi Lampung dari peringkat 25 pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat 18 pada tahun 2016 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dijelaskan, pada tahun 2016 ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,15 persen (year on year) diatas angka pertumbuhan nasional 5,02 persen. Secara rasial, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2016 berada pada posisi keempat di Sumatera setelah bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, kata Zainudin, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2016 adalah sebesar 4,2 persen dibawah nasional yaitu sebesar 5,61 persen.

Kemudian selama periode 2010-2016 persentase penduduk miskin menurun dari 18,94 persen menjadi 13,86 persen, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,70 persen.

Menghadapi hal tersebut, Provinsi Lampung sejak tahun 2015 telah meluncurkan program gerakan membangun desa (gerbang desa) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 380 desa tertinggal di 13 kabupaten dengan alokasi masing-masing desa sebesar Rp 300 juta.

Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan dari 63,71 menjadi 66,95 selama periode 2010-2016.

“Hal ini tentu memerlukan komitmen kita bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan derajat kesehetan, pendidikan dan pendapatan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah,” katanya. (fitri)

Jumat, 17 Maret 2017

Ronda di Kecamatan Seputihrahman, Mustafa Temukan Mutiara Baru


Lampung Tengah : Ronda yang dilakukan di Kecamatan Seputihraman, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa seolah menemukan mutiara baru atas potensi yang dimiliki kecamatan tersebut. Tak hanya keberagaman agama dan kebudayaan yang begitu kental, di Seputihraman juga banyak industri-industri kecil yang sedang tumbuh.

Terkait potensi tersebut, Bupati Mustafa meminta masyarakat dan pemerintah kecamatan bahu membahu mengembangkan potensi yang ada.

Salah satu potensi yang dikunjungi Bupati Mustafa adalah kerajinan sepatu kulit di Kampung Rejobasuki Seputihraman. Pada kesempatan itu bupati yang juga didampingi kadis perindustrian ini meninjau langsung aktivitas produksi pembuatan sepatu kulit.

Sari, pemilik kerajinan sepatu menjelaskan kulit sepatu miliknya merupakan produk handmade (kerajinan tangan) dengan kualitas eksport. Sudah ada 20 tenaga kerja yang terserap membantu proses produksi.

"Semuanya adalah warga sekitar. Mereka kami training, belajar bagaimana membuat sepatu. Ketika mereka sudab ahli kami percayakan produksi kepada mereka. Dalam sehari kami bisa memproduksi 10-20 pasang sepatu dengan harga kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta," jelasnya.

Beroperasi sejak setahun yang lalu, Sari mengakui usaha yang dijalankannya ini masih merintis. Tapi ia optimis usahanya tersebut dapat berkembang luas di Lampung. Selain terbuat dari kulit asli, kualitas sepatu buatannya juga dijamin awet. Tak hanya sepatu, ia juga memproduksi tas, jaket dan kerajinan lainnya terbuat dari kulit.

"Saya apresiasi sekali karena Pak Mustafa mau berkunjung langsung meninjau kerajinan kami, mudah-mudahan ada program dari Pemkab untuk mendorong pembangunan industri-industri kecil yang ada di Lampung Tengah. Jika industri kecil berkembang, maka tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak," katanya.

Sementara itu Bupati Mustafa menuturkan Lampung Tengah memiliki banyak potensi terpendam untuk dikembangkan. Ia percaya jika potensi-potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal, maka Lampung Tengah bisa menjadi kabupaten yang maju dan berdaga saing.

"Ini adalah PR bagi kita semua. Masyarakat harus punya semangat untuk maju, pemerintah sendiri siap suport pertumbuhan industri kecil dan UKM di kampung-kampung. Dengan ini diharapkan dapat membangkitkan roda perekonomian masyarakat dan pengangguran berkurang," ujar dia.

Usai meninjau kerajinan sepatu, Bupati Mustafa melanjutkan perjalanan rondanya ke sejumlah kampung di kecamatan setempat. Ronda kali ini, bupati mengendarai trail didampingi komunitas trail Lampung Tengah. Sekitar 15 pos ronda disambangi bupati muda ini.(mega)

Pemkab Lamsel Gelar Upacara Peringatan Hut Provinsi Lampung


Lampung Selatan : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung ke-53 sekaligus Hari Perawat Nasional ke-43 tahun 2017, yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Pemkab Lampung Selatan, Jum’at (17/03/2017).

Khusus momentum hari jadi Provinsi Lampung, Zainudin berharap kepada segenap jajaran pemerintah provinsi, khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di tingkat kabupaten sampai ke desa untuk bahu membahu saling bersinergi agar senantiasa meningkatkan mutu pelayanan publik atau masyarakat di segala bidang.

“Kita berharap para pejabat mulai dari gubernur sampai ketingkat bawah agar senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh komponen dan elemen masyarakat bersama-sama bahu membahu untuk bisa mendisiplinkan dan merubah cara berfikir sehingga akan tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zainudin juga mengingatkan kepada para pejabat, untuk terus bekerja dan berkarya dengan ikhlas demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan yang lebih baik. “Jadi, orang berbuat itu bukan karena bupati tapi berbuatlah karena ingin menggapai prestasi,” ujar Zainudin.

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Lampung Selatan M. Syahroni, S.Sos menambahkan, peningkatkan pelayan publik tersebut merupakan perwujudan dari salah satu visi misi Bupati Lampung Selatan dalam membangun daerah.

“Visi misi itu tertuang dalam upayanya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang mandiri, dan berahlak mulia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif,” terangnya.

Untuk itu lanjutnya, bupati berharap kepada seluruh Organisai Perangkat Daerah (OPD), instansi dan lembaga pemerintah terkait dapat meningkatkan pelayanan publiknya, guna mendukung visi misi Bupati Lampung Selatan.

"Mudah-mudahan ke depan, Kabupaten Lampung Selatan mampu bersaing dan menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Lampung," tutupnya.

Upacara yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan DR. H. Zainudin Hasan, M.Hum turut dihadiri Kapolres Lampung Selatan AKBP. DR. Adi Ferdian Saputra, SIk, MH, Kepala Pengadilan Negeri Kalianda Mashuri Effendie, MH, Kepala Pengadilan Agama Kalianda Dra. Hj. Sartini, MH, Wakil Ketua DPRD H. Fahrurrozi, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat dilingkup Pemkab Lampung Selatan.(fitri)




Kamis, 16 Maret 2017

Pembayaran Tunjangan Remunerasi Dokter dan Paramedis RSUD Pringsewu Tertunda


Pringsewu : Beberapa dokter dan petugas medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu mempertanyakan tunjangan remunerasi yang tertunda pembayarannya.

Hal itu terungkap saat rapat kordinasi dilakukan bersama komite medik RSUD Pringsewu dengan Direktur RSUD Pringsewu di aula RSUD Pringsewu, Kamis (16/03/2017).

Direktur RSUD Pringsewu dr Ulinnoha saat ditemui mengatakan bahwa dari awal memegang RSUD Pringsewu memang ada keterlambatan dalam pembayaran tunjangan raimunerasi dalam proses kleam ke BPJS.

" Awalnya kita mencoba proses dari yang tiga bulan menjadi dua bulan dan di akhir bulan desember kebutuhan semakin banyak dengan proses pemindahan gedung RSUD serta pembelian obat obatan," katanya.

Dikatakannya, pemberian tunjangan remunerasi atau jasa medik ada yang harus di bayar di tahun 2016 dan dibayarkan di tahun 2017, sehinga saat di bayarkan remon terjadi kesalahan Sampai maret mereka belum ada.

" Kalau berdasarkan hitungan pada minggu ini sudah bisa di bayarkan dan Keterlambatan pembayaran remunerasi terlambat 3 bulan dengan proses yang tertunda klem ke BPJS," Ucapnya.

Lanjutnya, tunjangan remunerasi Sekitar 800 juta dan total klem sekitar 1,5 M yang belum terbayarkan.

Sementara itu Komite medik dr eko purnanto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kita tidak melakukan aksi mogok hanya melakan Rapat kordinasi antara rumah sakit dengan menejemen serta seluruh dokter.

" kalau pelayanan para dokter masih melakukan kepada para pasien, dan kami tidak mogok hanya melakukan rapat," singkatnya. (r)

Rabu, 15 Maret 2017

Agung Ilmu Mangkunegara Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial


Lampung Utara : Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH.,hadir pada acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Jakarta , Rabu (15/03/2017). Acara diawali dengan laporan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian DalamNegeri, Bapak Mayjen. Soedarmo.

Adapun maksud dan tujuan rakornas tersebutadalah untuk menyamakan persepsi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial.Rakornas ini juga di jadikan evaluasi terhadap laporan- laporan penanganankonflik sosial di beberapa daerah. Rakornas ini menghadirkan beberapa narasumberseperti Kapolri, Deputi II BIN, Bapenas dan Gubernur Lampung.

Pada kesempatan itu juga, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dalam capaian kinerja pelaksanaan aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat ProvinsiTahun 2016 dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai peringkat pertama se-Indonesia.

 Pada sambutannya Menteri Dalam Negeri Bapak. Tjahjo Kumolo, mengatakan dengandilaksanakan Rakornas berharap semakin meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, melihat dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Pembangunan disegala bidang membutuhkan stabilitaskeamanan. Butuh kebersaman antara pemerintah, TNI, Kepolisian Kejaksaan, BINdan berbagai elemen untuk mencegah ancaman terhadap NKRI, melakukan deteksi dini dan antisipasi akan munculnya konflik-konflik  sosial. Forum- forumkomunikasi di daerah semakin dihidupkan dalam menciptakan stabilitas keamanan.

Pada rapat koordinasi nasional tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2017, dalam mewujudkan komitmen untuk menghentikan kekerasan fisik dan melindungi korban akibat penangan konflik sosial, dilakukan penandatangananpedoman kerja atas nota kesepakatan antara Polri dengan Kemendagri, Kemensos, Kemenkes,Kemeninfokom, Kemen PPA, TNI dan BIN tentang penghentian kekerasan fisik danperlindungan korban dalam rangka penanganan konflik sosial, yang disaksikanoleh Menko Polhukam, dan menteri Dalam Negeri.(rasid)

Zainudin Hasan Hadiri Rakornas Soal Penanganan Konflik Sosial


Lampung Selatan : Bupati Lampung Selatan Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri RI (Mendagri) di Hotel Bidakara Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta, Rabu pagi (15/03/17).

Kegiatan Rakornas ini di ikuti oleh sejumlah 1.500 orang peserta, terdiri dari Sekda Prov. Se-Indonesia, Kaban Kesbangpol Prov. Se-Indonesia, Kepala BIN Daerah Se-Indonesia, Karo Ops Polda Se-Indonesia, As Ops Kodam atau Kasrem Se-Indonesia, As Intel Kejati Se-Indonesia, Kepala Bappeda Prov. Se-Indonesia, Bupati/Walikota Se-Indonesia, Kaban Kesbanbpol Kab/Kota Se-Indonesia, Kementrian/Lembaga terkait yg tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosiak Tingkat Nasional

Dalam Rakornas tersebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemilihan Umum Kemendagri Soerdarmo sekaligus Ketua Penyelenggara kegiatan tersebut memaparkan, akan dilakukan evaluasi pelaporan dari pencapaian target B.12 Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Provinsi tahun 2016, yg telah dilaksanakan selama periode 1 tahun.

"Hasil Evaluasi akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial di daerah" Ujar Soedarmo

Menurut Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, melalui pedoman kerja ini, diharapakan terbangun kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan kerjasama penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial.

"Terutama guna mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan fisik pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017" tutur mendagri

Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum mengapresiasi kegiatan ini karena untuk penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkatan pemerintah, baik ditingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Kota .

"semoga dengan rakornas ini, tingkat konflik di pelosok indonesia bisa berkurang" harap Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan, M.Hum.(fitri)

Senin, 13 Maret 2017

Zainudin Hasan : Seluruh Dinas dan Badan Masih Dalam Pengawasan

Lampung Selatan : Diberi tanggung jawab dan jabatan sebagai kepala dinas (eselon II) dan kepala bidang (eselon III) tidaklah mudah. Seyogyanya hal tersebut wajib dilaksanakan dengan sikap profesional dan penuh tanggung jawab.
Hasil kinerja yang memuaskan berdampak positif pada masyarakat tentu diinginkan semua pimpinan daerah dalam hal ini, gubernur, wali kota maupun bupati. Tidak terkecuali bagi Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang menginginkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Bahkan, dirinya dalam setiap memberikan sambutan atau pidato di depan forum tidak jarang menyinggung terkait kinerja jajarannya (kadis, kabid, red), agar bekerja dengan rasa disiplin, penuh tanggung jawab, menghindari unsur korupsi dan lain sebagainya.
Dikesempatan kegiatan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dipimpin langsung Zainudin Hasan, melakukan briefing dengan para kadis, kabag, kabid, camat, di Aula Krakatau lingkungan kantor pemerintah setempat, Senin (13/03/2017).
Dikatakannya, selama 6 bulan pasca pejabat eselon II dan III telah dilantik dirinya, tidak serta merta dibiarkan tanpa adanya penilaian dari dirinya. Sebab, selama waktu tersebut bergulir dirinya akan memantau, menilai atau mengevaluasi kinerja pejabat.
"Briefing dengan Pejabat Esselon II, Pejabat Esselon III (Kepala SKPD), dan Camat. Saat ini seluruh dinas dan badan masih dalam pengawasan dan evaluasi," demikian tulisan pada akun facebook Zainudin Hasan, bersamaan posting foto briefing dengan kadis, kabag, dan camat.
Di kesempatan itu juga, dalam memakmurkan rumah ibadah umat islam (masjid, red). Pada status tulisan akun facebook Zainudin Hasan, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) beragama islam dilingkungan pemerintah setempat, untuk melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar di Masjid Agung Kalianda.(fitri)

Pembangunan Tower Operator Selular Dihentikan

Lampung Selatan : Pemerintahan Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan tindak tegas pembangunan tower tanpa memiliki izin dari satuan kerja (satker). Terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
Tindakan tersebut berupa penghentian sementara pendirian Tower Bersama Group (TBG) milik salah satu operator seluler yang berada diwilayah Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi baru baru ini.
"TGB itu belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Maka, kami meminta pihak tower menghentikan pembangunan sebelum memiliki izin dari satker terkait," kata Camat Sragi, Suwardi saat diwawancarai wartawan dikantornya, Senin (13/03/2017).
"Jelas menyalahi aturan, mendirikan bangunan usaha tetapi belum memiliki IMB. Kita mengetahui belum memiliki IMB bangunan TBG itu dari pihak dinas perizinan melalui telephone," tambah Suwardi.
Lanjut mantan Kabid Pos Telekomunikasi dan Telematika Dinas Kominfo Lampung Selatan ini menjelaskan, pendirian bangunan usaha milik perusahan atau perorangan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pihaknya meminta instansi terkait di tingkat kabupaten agar meningkatkan dalam segi pengawasan dilapangan. Dengan harapan, ujar Suwardi, kejadian yang serupa tidak terjadi kembali.
"Tingkat kecamatan sampai desa hanya mengeluarkan rekom dan izin dari warga saja (bukan IMB, red). Tentu akan menjadi pertanyaan, kok bisa bediri atas dasar apa tower tersebut dibangun (TBG, red)," kata Suwardi.
"Kami juga harap, satker terkait agar pengawasan dilapangan mengenai bangunan yang berdiri tanpa IMB dapat lebih intensif," pungkasnya.(fitri)

Wabub Lamteng Ingatkan Bidan Jauhi Pungli

Lampung Tengah : Berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) mengangkat ratusan bidan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Calon Pegwai Negeri Sipil (CPNS). Para bidan PTT dipersilahkan segera mengurus pemberkasannya di Dinas Kesehatan setempat tanpa dipungut biaya, alias gratis.
Bilamana ditemukan ada oknum pegawai didinas terkait ‎melakukan pungutan liar (pungli) terhadap bidan PTT yang ingin mengurus berkas, wakil bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyatakan akan memberi sanksi tegas bagi oknum tersebut.
Loekman juga melarang keras para bidan PTT memberikan imbalan uang kepada pegawai dalam proses pengurusan berkas. Sebab hal itu sama dengan memberi peluang oknum-oknum untuk melakukan pungli.‎ Para bidan tidak perlu khawatir, karena nama kalian semua memang sudah terdaftar.
"Para pegawai yang membidangi hal ini memang tugasnya seperti itu. Saya minta para bidan tidak memberi kesempatan yang berujung pada pungli. Kami sedang menggalakkan pelayanan yang bersih, mudah dan cepat. Jadi jangan rusak pegawai dengan memberi imbalan,"imbuh wakil bupati, Senin (13/3/2017).
Pasangan bupati Mustafa ini juga mewarning bahkan memberikan peringatan keras kepada para pegawai, agar tidak mencari-cari alasan untuk memungut uang dari para bidan. Sekecil apapun pungutan yang diambil, dipastikan para pegawai akan ditindak tegas dan berurusan langsung dengan hukum.
‎"Saya ngingatkan para pegawai agar tidak memain-mainkan berkas pengangkatan para bidan sebagai upaya mempersulit sekaligus modus pungli. Saya tidak main-main. Kalau sampai ada yang berani memungut biaya sekecil apapun akan saya tindak tegas. Apalagi kalau ada yang memainkan berkas para bidan untuk modus cari setoran, hukum yang berbicara."tukasnya.(mega)