Tidak Puas Indonesia Merdeka, Belanda Menguak Lagi Kejahatan Perang di Bumi Nusantara, 72 Tahun Kemana Aja Browww!!!

[caption id="attachment_1156" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (Foto: NIOD)[/caption]

TIDAK terasa sudah 72 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia lepas  dari penjajah Belanda saat mengobrak abrik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebelum merdeka.

Seperti dilansir okezone.com tiga jam setelah berita ini diturunkan, memuat berita bahwa Parlemen dan pemerintah Belanda menyetujui 3 lembaga yang didanai dari pemerintah negeri Tulip ini kembali meneliti tentang kejahatan perang atau “Perang Dekolonisasi” (menurut versi Belanda) 1945-1950.

Tiga lembaga yang dimaksud adalah KITLV (Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde) atau Institut Ilmu tentang Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda, NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) atau Institut Sejarah Militer Belanda, serta NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) atau Institut Dokumentasi Perang Belanda.

Anehnya beberapa sejarawan Indonesia turut mendukung penelitian ini, setidaknya ada 9 agenda penelitian yang akan dilakukan tiga lembaga itu selama di Indonesia.

Menurut aktivis serta Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry M Pondaag, mesti ada beberapa hal lain yang mesti lebih dulu jadi perhatian. Apalagi selama ini, Belanda belum juga mengakui secara resmi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Oleh karenanya, Jeffry merasa penelitian itu sudah seharusnya tak menyertakan kata “Indonesia”, melainkan “Hindia Belanda”.

“Pertama-tama sebagai bangsa Indonesia yang sejak 1969, saya sangat menyesalkan karena pemerintah kita (RI) tidak memberi perhatian sama sekali. Karena para korban yang memberikan hidupnya untuk kemerdekaan (RI) tidak boleh dan tidak bisa dilupakan,” ungkap Jeffry melalui Email yang dikirim kepada okezone.com

Dirinya mengatakan, tiga institut itu (KITLV, NIMH dan NIOD) selama 70 tahun ini tidur. Mereka baru bangun untuk memeriksa daging sendiri yang mau dijual.

“Tiga institut ini tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau saya lihat program (penelitiannya) terkait Periode Bersiap,” imbuhnya.

Ya, salah satu program penelitian kembali yang akan digulirkan KITLV, NIMH dan NIOD di Indonesia adalah soal “Periode Bersiap”. Sebuah masa yang kacau balau di negeri kita pada rentang akhir 1945 hingga awal 1946. Sebuah masa yang sensitif untuk dibahas.



“Selama pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sejarah yang diperiksa kembali adalah sejarah Belanda (Hindia Belanda) yang bertanggung jawab sampai 27 Desember 1949. Karena ini, Belanda tidak bisa dan tidak boleh menyebut ‘Indonesia’,” sambung Jeffry.

“Belanda menganggap 27 Desember 1949 (penyerahan kedaulatan) sebagai hadiah kepada Indonesia yang menjadi merdeka! Ini semua dari kacamata Belanda. Kalau Belanda mengakui kemerdekaan (RI), sejarahnya jadi lain karena Belanda berarti menyerang begara yang berdaulat dan dalam hukum, ini berarti kejahatan perang,” lanjutnya.

Tidak lupa, Jeffry “menyentil” para sejarawan Indonesia yang akan diajak bekerjasama dengan KITLV, NIMH dan NIOD dalam agenda-agenda penelitian kembali ini.

“Atas nama siapa sejarawan Indonesia bekerja sama? (Bambang Purwanto dan Abdul Wahid dari Universitas Gadjah Mada). Sampai sekarang negara kita dilecehkan dan diadu domba melalui sejarawan-sejarawan Indonesia yang bekerjasama,” tambah Jeffry lagi.



“Lihat saja kereta emas punya Kerajaan Belanda. Gambarnya masih seperti itu (gambar zaman kolonalisme Belanda dan penindasan warga pribumi). Di Parlemen Belanda juga ada ruangan bernama Ruangan Kolonial. Ini semua artinya Belanda tidak tahu malu dan tidak mau melihat HAM,” pungkasnya. (*)

Read More

Gubernur Lepas 106 Anggota Satbrimob Lampung ke Sulawesi Tengah

[caption id="attachment_1095" align="aligncenter" width="500"] Gubernur Ridho saat melepas anggota satuan brimob Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka operasi Tinombala. (Ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Kapolda Lampung Irjend Polisi Sujarno melepas 106 anggota Satuan Birmod Polda Lampung ke Sulawesi Tengah dalam rangka Operasi Tinombala, Jumat (31/3/2017) di Bandara Raden Intan Lampung. Selaku Inspekur Upacara yaitu Kapolda Lampung, Perwira Upacara Kompol Daut Nainggolan,SE dan Komandan Upacara Kompol Tarmansyah,SE.

Yang menarik, pelepasan juga disertai dengan Prosesi Adat Lampung yaitu Ittaran Jelma Bani Tanoh Lampung yang dipimpin oleh Panglima Alif Jaya dari Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Bhak Lampung Barat. Upacara adat ini antara lain berisi prosesi bertangguh yaitu pamit dan cek’ca yang merupakan simbol kesetiaan terhadap Pimpinan, Bangsa dan Negara. Upacara ini merupakan merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi, Jajaran Polda Lampung dan masyarakat atas simbol dari keberanian dan kesetiaan Satuan Brimob Polda Lampung.

Dalam pengarahannya Gubernur Lampung mengatakan, keberangkatan tesebut merupakan tugas mulia untuk mengamankan Bangsa Indonesia  dari berbagai gangguan Kamtibmas. Apalagi Brimob adalah personil khusus Polri yang memiliki  kemampuan gerilya untuk melaksanakan tugas  tersebut.

“Sebagai anggota Brimob sejati kapanpun dan dimanapun di tugaskan harus selalu siap. Oleh karena itu, Satuan Brimob Polda Lampung kiranya dapat melaksanakan tugas BKO ini dengan tulus dan lkhlas.Sselalu waspada dan berpegang teguh dengan prinsip “sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, jiwa ragaku demi kemanusiaan”. Jaga nama baik Provinsi Lampung. Untuk Indonesia, untuk merah putih jiwa raga kita siap korbankan,” ujar Gubernur.

Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana, acara dihadiri Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan,  Bupati Lampung Timur,  Komandan Satuan TNI Se Prov Lampung, Pasukan Upacara 1 SST Yon 143 TWEJ, 1 SST Brigif 3 Marinir , 1 SST Lanal Lampung 1 SST Lanud P. BUN YAMIN, 1 SSK Satuan Penugasan, 1 SSK Satbrimob Polda Lampung dan Jajaran Pejabat dil ingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Irjend. Pol.  Sujarno dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan Operasi Tinombala adalah kelanjutan operasi Camarmaleo, untuk menangkap Gembong Teroris di Sulawesi Tengah yang masih bergeriliya merongrong ketertiban dan keamanan tanah air.

Satbrimob Polda Lampung akan bergabung denga SAT BRIMOB Polda Maluku,  Jawa Tengah,  yang bertugas selama 3 bulan dari  tanggal 4 April hingga 2 Juli 2017.

“Jaga kesehatan,  kenali daerah,  serta hormati kearifan lokal, saling hormati dan kerjasama dengan seluruh personil dari Satbrimob dari Polda lainnya,” pesan Kapolda.

Read More

Indonesia Terus Genjot Produksi Beras

[caption id="attachment_1049" align="aligncenter" width="500"] Ilustrasi (ist)[/caption]

BANDARLAMPUNG, FS - Bank Indonesia (BI) menilai permintaan beras dengan ketersediaannya masih sangat timpang saat ini. BI memprediksi pada 2020 produksi beras Indonesia akan memenuhi total kebutuhan beras masyarakat.

“Produksi beras mencapai 55 juta ton sedangkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa,” kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo,” Kamis (30/2).

Menurutnya, keseimbangan antara supply dan demand beras tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pertanian.

Dody melanjutkan, target tersebut dapat dicapai apabila pemerintah berhasil merealisasikan pembangunan 6,4 juta hektar lahan irigasi dan pencetakan sawah baru hingga 2019. Dari sekira 7,3 juta hektar saluran irigasi yang beroperasi saat ini, sebanyak 43,6% mengalami kerusakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada periode Januari-November 2016 tercatat sebesar 1,2 juta ton. Selama tiga sampai empat tahun terakhir Pemerintah terus menambah lahan pertanian berigirasi ada 50.000 ha.(*)

Read More

Ternyata Ridho Rhoma Sejak Dua Tahun Konsumsi Sabu

Barang bukti Ridho Rhoma yang tertangkap karena narkoba. Foto (bintang.com)

Jakarta,-Ternyata sudah 2 tahun terakhir Ridho Rhoma mengonsumsi naekoba jenis sabu. Hal itu diketahui dari berdasar pengakuan Ridho saat diperiksa intensif terkait kasus tindak pidana narkotika

Kurang lebih dua tahun. Sebelumnya juga sudah melakukan serangkaian tindak pidana narkotika, di wilayah Jakarta Pusat, " jelas Kombes Pol Roycke Langie, melalui keterangan persnya, Sabtu (25/3/2017) malam.

Ridho ditangkap bersama rekannya berinisial S di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa alat hisap, alias bong, dan shabu seberat 0,7 gram. Sementara pada S, polisi menemukan alat hisap beserta 2 pil dumolid. (*)

Read More

Mendes PDTT Kukuhkan Satgas Saber Pungli

Jakarta :  Untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan beragam bentuk pungutan liar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemendes PDTT, Senin (06/03/2017) di Jakarta.

UPP tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendes PDTT Nomor 93 Tahun 2016 tentang UPP.

"Di Kementerian ini, kita diberikan anggaran yang cukup besar untuk dikelola. Apalagi kita juga turut membantu mengelola anggaran dana desa. Tentunya dalam menjalankan anggaran yang besar tersebut, diperlukan suatu pemerintahan yang bersih yang harus dijalankan. Kita mulai dari diri kita sendiri agar bebas dari pungli," tegas Mendes PDTT Eko Sandjojo saat mengukuhkan anggota Satgas Saber Pungli Kemendes PDTT di Jakarta (6/3).

Menteri Eko menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,diantaranya adalah memiliki visi yang jelas, kekuatan transparansi, dan pelibatan masyarakat.

"Berdasarkan laporan dari KPK hingga Januari 2017 ini, telah masuk sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Sebanyak 87 laporan telah diusut. Jadi, dana desa ini harus benar-benar dikawal, agar penggunaannya juga tepat sasaran," tambahnya.

Diakuinya bahwa penyebab utama permasalahan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah karena masih minimnya transparansi pejabat pengelola dana desa, dalam hal ini kepala desa. Masih minimnya pemasangan rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana desa juga menjadi persoalan utama.

"Untuk itu, kita masih perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang dana desa dan penggunaan dana desa tersebut. Bukan itu saja, peran pendamping desa juga perlu ditingkatkan," ujarnya.

Menteri Eko meminta kepada anggota UPP Kemendes PDTT untuk membantu mengawasi praktik pungutan liar dimulai dari lingkungan Kemendes PDTT. Pemberantasan praktik tersebut, lanjut Menteri Eko, diyakini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di negeri ini.

"Tugas kita adalah membantu mengurangi penderitaan dan kemiskinan masyarakat. Pungutan liar menambah penderitaan masyarakat. Itulah yang harus kita berantas," tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT, Sugito, yang ditunjuk menjadi Ketua UPP Kemendes PDTT mengatakan, tujuan dibentuknya UPP tersebut yakni untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah serius melaksanakan reformasi hukum. Kemendes PDTT merupakan kementerian ke 19 yang mengukuhkan UPP Saber Pungli di tingkat kementerian/ lembaga.

"Selain itu, agar personil yang ada dapat bergerak cepat dalam memberantas pungli yang ada dan membangun sistem pencegahan pungli yang terjadi," tutupnya.(rilis)

Read More

Sniper Sterilisasi Tempat Makan Siang Jokowi

BALIKPAPAN : Berbagai persiapan dan sterilisasi dilakukan sehari sebelum kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satunya di Rumah Makan Apong yang rencananya jadi tempat makan siang Jokowi, Kamis (24/3/2016).

Humas RM Apong, Sisharyanto mengatakan, protokoler memeriksa detil rumah makan. Mereka memeriksa semua sudut ruang, dari kebersihan lantai dapur, jalur keluarnya makanan, hingga toilet.

Mereka menyempatkan gladi resik bila Kepala Negara jadi makan di sana dengan memperagakan mulai dari kedatangan tamu, mengarahkan tamu, penempatan ruang VVIP, hingga soal keamanan lokasi. Semua karyawan rumah makan mengikuti gladi resik itu.

"Diperkirakan yang akan datang 50 orang," kata Sisharyanto, Rabu (23/3/2016).

Yang menarik perhatian mereka adalah munculnya seseorang menenteng senapan di punggungnya. Ia mengecek semua lantai terutama lantai teratas rumah makan.  

"Masuk sampai ke ruang-ruang kantor kami,” ujar SIsharyanto.

“Sniper. Kelihatan dari bawaannya. Kami tentu tahu dia seorangsniper, dari perlengkapan yang dibawa sampai penampilannya. Katanya juga akan ada sniper lain. Tapi hari ini hanya ada satu," katanya.

Rumah Makan Apong memiliki nama besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah makan ini menyajikan menu khas sea food. Kini, rumah makan ini berdiri di Balikpapan sejak pertengahan November 2016 lalu.

Makanan khas dari laut yang menjadi andalan adalah cumi-cumi, udang, kerang, dan ikan. Kepiting tentu menjadi bahan sajian andalannya.

Konsep rumah makan Apong, kata Rudy, bukan sekadar ikan apa yang dimasak lantas disajikan. "Kekuatannya ada di saos. Kami memiliki tiga model saos," katanya.

Mereka menamai saos angsio, macho, dan kuning telur asin. Racikannya rahasia, namun soal rasa perpaduan asin, gurih, pedas.

"Jadi nanti pak Presiden pesan, misal Kepiting, kita tanya mau minta dimasak pakai saos apa. Angsio, macho, atau telur asin," katanya.

Rumah makan ini dipilih sebagai tempat makan Kepala Negara bukan hanya sedakar paling anyar di antara banyak rumah makan dengan sajian serupa di Balikpapan. Sekadar tahu, Balikpapan dikenal sebagai kota kuliner makanan serba laut.

"Tapi karena tamu kita memang banyak orang pejabat pemerintahan, termasuk TNI, Polri, bahkan sampai polisi Polsek dan Koramil. Mungkin karena itu kami direkomendasi jadi tempat makan Presiden," kata Sisharyanto.

Rencananya di Balikpapan, Jokowi akan meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Agenda selanjutnya, Jokowi akan membagi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di embarkasi haji di Batakan, Kecematan Balikpapan Timur.

"Setelah itu, rencananya Presiden akan makan siang di RM Apoeng lalu take off," kata Kapendam VI Mulawarman, Kolonel Inf Andi Gunawan. Menurut jadwal, Jokowi take off pukul 13.30.(n)

Read More

Kinerja Densus 88 Perlu Dievaluasi

JAKARTA : Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri, mengapresiasi semangat pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.

Namun, ia menilai pemerintah juga harus menciptakan mekanisme kontrol, transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan dan cenderung abuse of power.

"Kebutuhan revisi sebenarnya tidak terlalu mendesak, karena yang paling penting sebenarnya evaluasi atas kerja Densus 88 dan semua desk antiteror," ujar Puri, Jumat sore (4/3/2016).

Menurut hasil temuan Kontras, penggunaan kekuatan secara berlebihan ini tergambar dari kasus salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Densus 88 pada saat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di Solo, Jawa Tengah pada 29 Desember 2015.

Saat itu, sekitar pukul 12.00 WIB anggota Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga terlibat tindak pidana terorisme yakni Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin di Solo, Jawa Tengah.

Pada saat proses penangkapan dilakukan, kedua orang tersebut mendapatkan intimidasi seperti penodongan senjata api yang diarahkan langsung ke arah korban.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap korban, keduanya kemudian langsung dibawa ke Polsek Laweyan dan sempat dilakukan penahanan serta menjalani proses interogasi oleh anggota Densus 88.

Sekitar pukul 14.15 WIB, anggota Densus 88 kemudian melepaskan kedua orang korban tersebut begitu saja dari Polsek Laweyan karena tidak terbukti terlibat dalam kasus terorisme.

"Kami menilai bahwa tindakan anggota Densus 88 jelas telah melanggar asas praduga tak bersalah. Terlebih lagi proses penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup," kata Puri.

Lebih lanjut, Puri meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas anggota Densus 88 yang terbukti telah melakukan pelanggaran.

Ia juga meminta pemerintah menciptakan satu mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan komisi negara independen lain, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, Kompolnas, Ombudsman RI dan Kompolnas.

Hal itu untuk memastikan bahwa prosedur keamanan yang diambil tidak melenceng dari prasyarat akuntabilitas dan transparansi yang digunakan.(n)

Read More

Ryamizard Ryacudu Akui Kemenhan Lemah

JAKARTA : Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, lembaga yang dipimpinnya termasuk lemah dibandingkan negara lain. Padahal, kata dia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berfungsi sebagai pembuat kebijakan negara. Sayangnya, hingga kini Kemenhan tidak memiliki intelijen sendiri yang berguna untuk dijadikan dasar membuat kebijakan.

"(Saya) Menhan satu-satunya yang tak punya intelijen pertahanan. Saya mau bentuk Badan Intelijen Pertahanan. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi," kata Ryamizard di Kemenhan, Jumat (4/3).

Menurut Ryamizard, pemisahan wewenang menteri pertahanan dan keamanan/panglima ABRI (Menhankam/Pangab) hanya menjadi menhan usai Reformasi membawa dampak tidak baik bagi institusi yang dipimpinnya. Dia menyatakan, dengan kementerian yang hanya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang pertahanan, hal itu berakibat pada struktur organisasi yang tak lagi memiliki intelijen sendiri.

"Ini salah, dulu menhankam/pangab, kini tinggal pertahanan saja, lainnya dibawa ke Mabes TNI," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Ryamizard melanjutkan, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan sangat mendesak direalisasikan di tengah dinamika ancaman kedaulatan negara yang terus meningkat. Dia ingin agar kebijakan yang dibuatnya bisa sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan data terbaru disuplai pihak intelijen pertahanan.

"Kemenhan tanpa intelijen itu tak mungkin. Kalau mau buat kebijakan tanpa intelijen, bisa apa? Pertahanan ini bersifat strategi, tak punya intel kok tahu? Sok tahu lu!" katanya.

Ryamizard melanjutkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan itu ke institusi lain yang juga memiliki organisasi intelijen. Karena itu, ia yakin keberadaan Badan Intelijen Pertahanan tidak akan tumpang-tindih dengan tugas intelijen di institusi lain, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Dia juga yakin, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenhan lebih dari cukup untuk diberdayakan dan mengisi posisi Badan Intelijen Pertahanan.

"Kita sudah jalan, mantapkan dulu, kita tak terlalu besar-besar amat. Banyak yang ahli kita. Jalur komunikasi sudah disosialisasikan ke polisi dan BIN, semua setuju," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ryamizard mengenalkan Laksamana Madya Widodo sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Kemenhan menggantikan Letnan Jenderal Ediwan Prabowo. Widodo sebelumnya menjabat sebagai wakil KSAL dan Ediwan kini menempati posisi sebagai staf khusus KSAD. (n)

Read More

MUI : Jokowi Perlu Koreksi Kinerja Jajarannya

JAKARTA : Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan, silang pendapat antar-menteri telah mempertontonkan pendidikan politik yang tidak baik di hadapan publik.

"Ini suatu fenomena dan fatsun politik yang buruk," ucap Din di Kompleks Parlemen, Jumat (4/3/2016)

Presiden Joko Widodo pun dinilai perlu mengoreksi kinerja anak buahnya.

Din mengatakan, pada dasarnya kedudukan para menteri kabinet merupakan sebuah kesatuan di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di antara sesama menteri seharusnya tidak diperbolehkan mempertontonkan sikap ego sektoral yang justru menimbulkan masalah baru di dalam pemerintahan.

"Jadi kita dukung pesan Jokowi agar kabinet jangan saling gaduh, tak ada lagi permusuhan apalagi dipertontonkan ke ruang publik," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din pun menyarankan, jika Presiden Jokowi berencana melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat, sebaiknya tak perlu mempertahankan menteri yang gemar membuat kegaduhan.

"Karena kalau kegaduhan pasti tak akan tenang dan pasti kinerja antar kementerian akan saling terhambat. Presiden kan tahu kalau masih punya potensi gaduh lagi jangan dimasukan ke kabinet," kata dia.(n)

Read More

Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa 8,3 SR

PADANG : Gempa berkekuatan 8,3 Skala Richter (SR) mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa yang mengguncang barat daya Kepulauan Mentawai tersebut berpotensi tsunami, warga pun sudah diungsikan.

Berdasarkan informasi dari BMKG saat ini warga Mentawai sedang diungsikan ke daerah perbukitan dan warga dalam kondisi panik.

Sejauh ini memang belum ada laporan resmi dari BMKG mengenai tsunami di Mentawai. Namun, jika prediksi tsunami tersebut benar maka bagian yang berpotensi terkena tsunami adalah Mentawali bagian barat. (n)

Read More

Kemenpar Sediakan Hadiah Rp500 Juta

Jakarta : Kementerian Pariwisata menyediakan hadiah senilai total Rp 500 juta untuk pemenang Lomba Penulisan Pariwisata yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2016 yang dipusatkan di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hadiah tertinggi dari lomba yang merupakan kerja sama Panitia Hari Pers Nasional 2016, PWI Pusat, dan Kementerian Pariwisata ini sebesar Rp 100 juta. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika bertemu Panitia HPN 2016 yang dipimpin Penanggung Jawab HPN 2016 Margiono, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, beberapa waktu lalu. "Lomba ini kami selenggarakan untuk mendorong kecintaan masyarakat umum dan khususnya wartawan pada dunia bahari dan wisata Nusantara," ujar Menteri Arief Yahya. Menurutnya, wartawan dan media adalah salah satu elemen penting dalam konsep pentahelix atau segilima yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata untuk mendorong dan meningkatkan sektor pariwisata di Tanah Air. Selain wartawan dan media, empat komponen lain dalam konsep pentahelix itu adalah akademisi, pengusaha, komunitas, dan pemerintah. Sementara koordinator lomba, Rita Sri Hastuti dari PWI, mengatakan, panitia berharap media massa berpartisipasi dengan mengirimkan tulisan wartawannya yang pernah dimuat di media masing-masing dalam kurun waktu satu tahun (Januari 2015-25 Januari 2016). Peserta lomba adalah wartawan yang bekerja aktif dan diakui pada satu perusahaan media massa cetak atau media daring. Bisa juga penulis lepas yang menerbitkan karyanya di salah satu media massa atau media sosial, atau pemilik blog yang memublikasikan karyanya di blog pribadinya. Peserta dapat memilih satu dari tiga tema yang disediakan panitia. Pertama, Wisata Bahari yang berkaitan dengan kearifan lokal bersifat bahari yang meliputi aspek budaya, seperti ritual, tradisi, gaya hidup, mata pencarian, dan kuliner. Tema kedua, Wisata Halal yang berkaitan dengan program Kementerian Pariwisata menggarap wisata halal secara serius, diawali dengan prestasi Pemerintah NTB mendapat penghargaan World’s Best Halal Tourism Destination yang diadakan di Uni Emirat Arab. Tema terakhir, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah yang merupakan potensi kekuatan pariwisata di NTB dan merupakan satu dari 10 destinasi wisata baru yang dikembangkan pemerintah. arya tulis juga harus sudah disiarkan atau dipublikasikan di media massa atau media sosial (blog) pada kurun waktu Januari 2015-Januari 2016. Karya tulis dikirim melalui email pwi.pariwisata@gmail.com atau dalam amplop tertutup dengan mencantumkan kode “Lomba Penulisan Pariwisata” di sudut kiri amplop dilengkapi dengan pemuatan di media (cetak, daring, blog) kepada Pani- tia HPN 2016di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat selambatnya tanggal 25 Januari 2016. dan disertakan kopi pemuatan di media. (r)

Read More

Teror Bom, Ridwan Kamil Tak Merasa Terancam

Bandung  : Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi santai perihal ledakan yang terjadi di Jalan Dalem Kaum Bandung atau beberapa meter dari depan rumah dinasnya pada Jumat (1/1/2016) dini hari. 

Emil, sapaan akrabnya, mengaku tak merasa terancam dengan insiden tersebut. 

"Kalau bom molotov mah, bisa kemana saja, apalagi itu jalanan umum. Itu belum tentu pesannya ke saya. Beda kalau dilempar ke dalam rumah," tutur Emil. 

Emil pun menduga aksi tersebut dilakukan oleh orang iseng. Meski begitu, dia meminta aparat kepolisian untuk menangkap pelakunya. 

"Kebetulan saja di jalan umum. Kemungkin orang iseng. Saya sudah ke Kapolres minta pelakunya ditangkap," katanya. 

Emil menuturkan, saat kejadian, dirinya sedang tak berada di rumah dinas. Selepas menyapa warga di Alun-alun Bandung pada sekitar pukul 22.30 WIB, dia mengaku pergi bersama keluarganya.

"Dari Alun-alun saya pulang setengah 12 karena banyak kegiatan camat yang harus dimonitor. Kan banyak juga perayaan tahun baru di kecamatan. Saya juga lagi rekreasi sama anak-anak," tandasnya.(n)

Read More